Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akrual
ABSTRAK:
Diperlukan pengaturan mengenai Modul Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam rangka tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tentang pengesahan dana diluar rekening Kas Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan peraturan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 51 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akrual.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU BERBASIS AKRUAL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 51 Tahun 2015
41 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Mendahului Perubahan Perda Apbd Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2017, penyesuaian rekening pendapatan hasil penjualan aset daerah, pergeseran anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung pada beberapa organisasi perangkat daerah serta dalam rangka pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan maupun pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, maka perlu adanya Perubahan Kedua Atas Perbup No. 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017; Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 123 tahun 2017; Permendikbud No. 9 Tahun 2017.
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 81 Tahun 2016.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau; Perbup No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Perbup No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
68 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil kesepakatan Tim dan Usulan OPD maka perlu merubah Perbup No. 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkeu No. 33/PMK.02/2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 31 Tahun 2016.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan, penerbitan dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai persyaratan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan; Untuk memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan bangunan, dilaksanakan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan; Masih terdapat bangunan milik masyarakat yang belum memiliki izin sehingga perlu diberikan legalitas dalam rangka penertiban bangunan; Untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemutihan izin mendirikan bangunan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PEMBERIAN PEMUTIHAN IMB; BAB III PELAKSANA KEBIJAKAN; BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PEMUTIHAN IMB; BAB V MEKANISME DAN TATA KERJA PELAYANAN PENERBITAN PEMUTIHAN IMB; BAB VI BIAYA RETRIBUSI PEMUTIHAN IMB; BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil
ABSTRAK:
Perbup No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil bagi Pemerintah Kabupaten Berau perlu disesuaikan kembali dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGADAAN TANAH SKALA KECIL; BAB III PERENCANAAN PENGADAAN TANAH; BAB IV PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH; BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami
ABSTRAK:
Burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengusahaan yang berwawasan lingkungan; Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah; Sesuai kententuan Perda No. 4 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (2) tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, bangunan rumah/gedung atau fasilitas lainnya yang dibuat untuk budidaya sarang burung walet harus mendapat izin kepala daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2003.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LOKASI PENGUSAHAAN; BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN; BAB IV PERPANJANGAN IZIN DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN; BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VI PEMANENAN; BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Berau No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 39 ayat (3) tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005.
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Preservasi Infrastruktur Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan, keamanan, dan keselamatan bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan jalan di wilayah Kabupaten Berau; Kondisi ruas jalan di Wilayah Kabupaten Berau banyak yang mengalami kerusakan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III RENCANA UMUM PEMELIHARAAN JALAN; BAB IV SURVEI PEMELIHARAAN JALAN; BAB V PEMROGRAMAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB VI PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB VII PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN; BAB VIII PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB IX PENILIKAN JALAN; BAB X PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB XI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB XII PERAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
15 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
