Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan Kampung sejalan dengan kondisi keuangan saat ini serta dinamika yang terjadi di masyarakat kampung, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perbup No. 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 agar pengelolaan keuangan kampung lebih efisiensi dan efektif; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Kampung Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Peraturan Kepala LKPP No. 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Perbup No. 16 Tahun 2014; Perbup No. 1 Tahun 2015; Perbup No. 58 Tahun 2015; Perbup No. 59 Tahun 2015; Perbup No. 31 Tahun 2016; Perbup No. 82 Tahun 2016; Perbup No. 83 Tahun 2016; Perbup No. 84 Tahun 2016; Perbup No. 85 Tahun 2016.
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 85 Tahun 2016.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai
ABSTRAK:
Sehubungan adanya perubahan visi dan misi rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu merubah Perbup No. 29 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai.
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2008; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2012.
Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 29 Tahun 2011.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Berau No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Berau No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Berau memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa; Untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan tentang penyelenggaraan program beasiswa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KATEGORI DAN SASARAN; BAB III JENIS PROGRAM; BAB IV PERSYARATAN PENERIMA DANA BEASISWA; BAB V PROSEDUR PENDAFTARAN; BAB VI TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA; BAB VII PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI; BAB VIII PENYALURAN DANA BEASISWA; BAB IX PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA BEASISWA; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Perbup No. 58 Tahun 2015; Perbup No. 85 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 83 Tahun 2016.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi Dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan atas peraturan Bupati Berau maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari kerja, Apel pagi, dan Presensi sidik jari bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup No. 34 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi Dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 34 Tahun 2016.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RKPD TAHUN 2018; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV PERUBAHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 45 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS ASET; BAB III PENDATAAN; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V TUKAR MENUKAR; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PELAPORAN; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Peraturan yang diatur: Pengadaan aset Kampung berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Pedoman Pengadaan aset Kampung berupa tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan; Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Kampung.
44 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Di Kampung
ABSTRAK:
Produk hukum merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan dan ciri khas daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi; Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan produk hukum yang baik, berkualitas, berkepastian dan berdaya guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah; Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusuan produk hukum di kampung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG; BAB III PERATURAN KAMPUNG; BAB IV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN KAMPUNG; BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG; BAB VI PERATURAN KEPALA KAMPUNG; BAB VII PERATURAN BPK; BAB VIII PEMBATALAN PERATURAN DI KAMPUNG; BAB IX PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG DAN KEPUTUSAN BPK; BAB X PENYEBARLUASAN PERATURAN KAMPUNG; BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PPRODUK HUKUM DI KAMPUNG; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 15 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KEPALA KAMPUNG; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA KAMPUNG; BAB V TATA KERJA; BAB VI MUTASI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Ayat (1) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN KAMPUNG; BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG; BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
