PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF-PEDOMAN LINGKUNGAN PEMDA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip inaktif secara tertib maka diperlukan keseragaman, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara tepat, cepat, dan benar
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan
Ketentuan Umum; Asas Penataan Arsip Inaktif, Pedoman Pengelolaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau perlu dilakukan perubahan rincian tugas
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau
Tugas dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2016
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan dan efektivitas pendayagunaan arsip yang bernilai permanen sehingga tidak terjadi penumpukan arsip dan dapat menjamin ketersediaan arsip yang masih layak disimpan dan dipelihara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Pedoman Penyusutan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, RKPD Tahun 2021, Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan Kepala Dinas Teknis tentang Tambahan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu melakukan penyesuaian dan merubah kembali Perbup Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Perbup Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Jenis Pelayanan Bidang Urusan Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 39 Tahun 2017
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa penyertaan modal dan/atau hibah, kas internal Badan Usaha Milik Daerah atau gabungan beberapa sumber anggaran pendapatan belanja. Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah yang tertib dan memenuhi prinsip pengadaan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas, perlu
pedoman pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melaksanakan PP No.54 Tahun 2017 Pasal 93 ayat (2) tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa BUMD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Etika Pengadaan Barang/Jasa; Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; Ketentuan Peralihan' Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Retribusi Gedung Busak Mallur
ABSTRAK:
Tarif retribusi Gedung Busak Mallur yang tercantum dalam Perda No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Sesuai UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Gedung Busak Mallur
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.2 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Gedung Busak Mallur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 35 Tahun 2020
TA 2020-TRIWULAN-DAERAH-RETRIBUSI-PENERIMAAN-TARGET
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi Insentif yang
didasarkan atas pencapaian kinerja tertentu. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan
retribusi, diperlukan pengaturan mengenai target penerimaan yang harus dicapai oleh instansi pemungut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per
Triwulan Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kab. Berau 7 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No.8 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No.1 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.2 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.6 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.13 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.19 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.20 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.22 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.27 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.1 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No.3 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No.3 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No.20 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Jenis Retribusi; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung
ABSTRAK:
Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Kampung, penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung terpilih, pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung dan ketua bidang, tugas pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung, rapat serta produk hukum Badan Permusyawaratan Kampung. Untuk melaksanakan Perda No.15 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4),Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) tentang Badan Permusyawaratan Kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda Kab. Berau No.4 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No.15 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Keanggotaan BPK; Panitia; Penjaringan dan Penyaringan; Mekanisme Pengisian Anggota BPK; Penetapan Calon Anggota BPK Terpilih; Pelantikan dan Pemberhentian Anggota BPK; Kelembagaan BPK; Pelaksanaan Tugas Pimpinan BPK; Panitia; Fungsi dan Tugas BPK; Rapat BPK; Produk Hukum BPK; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
141 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
PP No.60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan landasan yuridis
terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Piagam Audit Internal; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
