Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
A. bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) UU no 5 Tahun 2014 dan pasal 5 PP no 11 Tahun 2017 ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
B. bahwa dalam kerangka reformasi birokrasi untuk penataan sumber daya manusia aparatur, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
C. bahwa untuk memberikan panduan dan kemudahan dalam pelaksanaan memperolah data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan perlu disusun suatu pedoman;
D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
2. UU Darurat no 8 tahun 1956
3. UU no 12 tahun 2011
4. UU no 5 tahun 2014
5. UU no 23 tahun 2014
6. UU no 30 tahun 2014
7.PP no 15 tahun 1986
8. Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 34 tahun 2011
9. PP no 18 tahun 2016
10. Permendagri no 12 tahun 2008
11. Permendagri no 80 tahun 2015
12. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 1 tahun 2020
13. Perda Kota Pematangsiantar no 1 tahun 2017
14. Perwali Pematangsiantar no 02 tahun 2017
15. Perwali Pematangsiantar no 03 tahun 2017
16. Perwali Pematangsiantar no 04 tahun 2017
17. Perwali Pematangsiantar no 05 tahun 2017
18. Perwali Pematangsiantar no 06 tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kegunaan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Dokter Sub Spesialis dan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 5 Tahun 2017
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam hal adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk memperoleh persetujuan bersama untuk kemudian dilakukan penyempurnaan, memerlukan Pedoman dalam Penyelenggaraannya
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Darurat Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU no. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1986; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 4 Tahun 2015; PERPRES No. 123 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKEU No. 84/PMK.07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 20/PMK.07 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; KEPMENDAGRI No. 131.12-3233 Tahun 2017; PERDA Kota Pematangsiantar No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Pematangsiantar No. 9 Tahun 2014; PERDA Kota Pematangsiantar No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kota Pematangsiantar No. 10 Tahun 2014; PERDA Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2014; ; PERDA Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2017; PERDA Kota Pematangsiantar No. 2 Tahun 2017; PERDA Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2017; PERDA Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
18 Hlm, Penjelasan: 2 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran yang sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan diperlukan Pedoman untuk Penyelenggaraannya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Darurat Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1986; PP No. 109 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahu 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; KEPMENDAGRI No. 131.12.9932; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 10 Tahun 2007; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2010; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 2 Tahun 2010; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 3 Tahun 2010; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 5 Tahun 2010; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 6 Tahun 2010; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2011; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 9 Tahun 2014; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 6 Tahun 2011; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 8 Tahun 2011; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2016; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 2 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Taksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016 secara rinci, Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Langung dan Tidak Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pelaksanaan Pengeluaran terkait pendanaan kegiatan dalam Keadaan Darurat harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
Penjelasan : 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020
ABSTRAK:
Sehubungan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sesuai ketentuan Pasal 343 Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka rencana kerja pemerintah daerah kota pematangsiantar tahun 2020 perlu dilakukan perubahan, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UUD Darurat No. 8 Tahun 1956 , UU No. 28 tahun 1999, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU no. 15 Tahun 2004, UU no. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU. 26 tahun 2007, UU No. 14 tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 15 tahun 1986, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 8 Tahun 2008, PP no. 26 tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 54 tahun 2010, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 40 Tahun 2020, Perda Provinsi Sumut No. 12 Tahun 2008, Perda Provinsi Sumut No. 2 Tahun 2017, Perda Provinsi Sumut No. 5 Tahun 2019, Perda Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2012, Perda Kota Pematangsiantar No. 8 Tahun 2012, Perda Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2013, Perda Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2017, Perda Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2019, Perwali Kota Pematangsiantar No. 2 tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 5 tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 6 Tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 28 tahun 2019.
Dalam Perwali ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
186
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Pekerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 2 Tahun 2012
1. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes) Tingkat Lanjutan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Tahun 2011.
2. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Tahun 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
