Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak parkir (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 19).
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir di Kota Pematang Siantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas KKN di lingkuntan Pemkot Pematangsiantar diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perwali Pematangsiantar tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
1. pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU no 8 Darurat tahun 1956
3. UU no 31 tahun 1999
4. UU no 17 tahun 2003
5. UU no 5 tahun 2014
6. UU no 23 tahun 2014
7. UU no 30 tahun 2014
8. PP no 6 tahun 1974
9. PP no 60 tahun 2008
10. PP no 54 tahun 2010
11. PP no 18 tahun 2016
12. PP no 12 tahun 2017
13. Keppres no 10 tahun 1974
14. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 37 tahun 2012
15. Perda Kota PEmatangsiantar no 1 tahun 2017
16. Perwali Pematangsiantar no 02 tahun 2017
17. Perwali Pematangsiantar no 03 tahun 2017
18. Perwali Pematangsiantar no 04 tahun 2017
19. Perwali Pematangsiantar no 05 tahun 2017
20. Perwali Pematangsiantar no 06 tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Benturan Kepentingan; Penanganan Situasi; Sanksi; Pencegahan; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 3 Tahun 2014
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, perlu diberikan insentif berupa tambahan penghasilan berdasarkan kriteria prestasi kerja. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 15 Tahun 1986; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007; Perdakot Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010; Perda Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkung
an Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya.
Diatur tentang maksud dan tujuan; pokok-pokok kebijakan; tambahan penghasilan; dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.
6 hlm; Penjelasan: 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 20 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara online Melalui Aplikasi Siantar Smartcity Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
11 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1986; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS No. 2 Tahun 2019; PERDA PROV SUMATERA UTARA No. 12 Tahun 2008; PERDA PROV SUMATERA UTARA No. 5 Tahun 2019; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 4 Tahun 2012; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 8 Tahun 2012; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2013; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 TAHUN 2017; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 6 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 2 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 03 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 04 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 04 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 05 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 06 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 26 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah
Kota Pematangsiantar sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Pematangsiantar
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pedoman Pengelolaan Pusat Data Pemerintah
Kota Pematangsiantar; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
6 Hlmn. Lampiran 9 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Pematang Siantar No. 24 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PEmerintah Kota Pematang Siantar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia , Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di tetapkan dengan Peraturan Walikota
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 10 Tahun 2007; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 3 Tahun 2014
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
4 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 15 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
