Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.56 Tahun 2019; Perda KTT No.2 Tahun 2020;
Perbup ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Perbup Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat daerah Kabupaten Tana Tidung
27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 24 Tahun 2016 dan Pasal 19 ayat (1) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Perbup Tana Tidung tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.24 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; PMK No.222/PMK.07/2020; Perda KTT No.48 Tahun 2020.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Perbup Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2020 dan perubahan terakhir Perbup Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2020
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Perlunya menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda KTT No.48 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
Perbup ini mengatur tentang tata cara pengalokasian dan pembagian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Perbup Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2020 dan perubahan terakhir Perbup Nomor 21 Tahun 2020
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Pelaksanaan tata cara pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, persaingan yang sehat, keadilan, serta akuntabilitas, yang juga disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019; Perbup Tana Tidung No.4 Tahun 2020.
Perbup ini mengatur tentang petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di desa yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
56 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 49 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dari penerimaan lain yang sah, harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Selain itu, besaran tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus ditetapkan oleh Bupati. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati Tana Tidung yang mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi aparatur pemerintah desa, tunjangan bagi BPD, operasional kelembagaan, serta honorarium petugas desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perda KTT No.5 Tahun 2020; Perbup Tana Tidung No.48 Tahun 2020;
Perbup ini mengatur tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), operasional kelembagaan, serta honorarium petugas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019
Perbup ini mengatur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, yang meliputi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Perbup Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ini didasarkan pada beberapa peraturan yang memberikan kewenangan khusus kepada Kepala Daerah dalam keadaan mendesak. Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam situasi mendesak. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), serta melakukan perubahan alokasi dan penggunaan APBD. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kegiatan yang mendesak dan belum dianggarkan atau yang alokasinya belum mencukupi dapat dilaksanakan dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda KTT No.5 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perbup Nomor 23 Tahun 2020, terutama terkait dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Perbup Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perbup Nomor 23 Tahun 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2020
SLRT – Perlindungan Sosial – Penanggulangan Kemiskinan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, diperlukan upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematik, terpadu, dan menyeluruh, dengan dukungan teknologi informasi, komunikasi, serta data kemiskinan yang akurat dan dinamis. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan peran dan fungsi SLRT di Kabupaten Tana Tidung.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Permensos No.15 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang penyelenggaraan SLRT di Kabupaten Tana Tidung yang meliputi ketentuan umum, sasaran, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pembiayaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penyusunan kebijakan ini didasarkan pada masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi, yang memerlukan penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu. Selain itu, diperlukan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, terstruktur, dan terpadu yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan. Sejalan dengan itu, Keputusan Bupati Nomor 440/254/K-VII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung menjadi landasan penting. Lebih lanjut, Pasal 11 huruf c Permensos Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Puskesos.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Permensos No.15 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, sasaran, pelayanan, peran kecamatan, hasil kinerja, dan pembiayaan Puskesos tingkat desa/kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penyusunan peraturan ini didasari oleh kebutuhan untuk memastikan kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, penegakan disiplin bagi bendahara, pegawai negeri yang bukan bendahara, dan/atau Pejabat Negara/Daerah yang berperan sebagai penerima atau pengguna anggaran dan barang daerah juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, setiap kasus kerugian daerah harus segera diselesaikan. Selain itu, optimalisasi upaya penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian menjadi penting, sebagai langkah untuk membina rasa tanggung jawab di kalangan Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri yang bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga. Mengingat bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan tersebut.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.38 Tahun 2016; Permendagri No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.64 Tahun 2009; Permendagri No.133 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan umum, Ruang lingkup, Informasi dan pelaporan kerugian daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP), Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) keuangan dan barang milik daerah, Sekretariat, Penagihan dan penyetoran, Kedaluwarsa, Pembiayaan, Keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, Penyelesaian kerugian daerah melalui badan peradilan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
32 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
