Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Walikota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018
Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah terselenggaranya pemanfaatan BMD yang tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
84 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 61 Tahun 2022
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota batam - perubahan atas peraturan wali kota batam nomor 45 tahun 2022 tentang
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 929
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan terhadap perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara dan Plt yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada
tanggal (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) periode bulan tersebut, maka TPP ASN dibayarkan
pada SKPD baru. Aparatur Sipil Negara dan Plt yang promosi atau
demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 16 (enam
belas) sampai dengan akhir bulan periode bulan
tersebut, maka TPP ASN dibebankan pada SKPD
yang lama, dan penambahan alasan-alasan yang dikecualikan dalam pembayaran TPP ASN berdasarkan
serapan anggaran pendapatan dan belanja SKPD. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, kinerja, dan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu diberikan
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahaan
atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.94 Tahun 2021; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana tleah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.35 Tahun 2012; Permenpanrb No.34 Tahun 2011; Permenpanrb No.63 Tahun 2011; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.27 Tahun 2021; Perka BKN No.21 Tahun 2011; Perka BKN No.1 Tahun 2013; Perka BKN No.3 Tahun 2013; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019; Perda Batam No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Sebagian Pasal Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 61 Tahun 2023
Lingkungan Hidup - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1188
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup di perkantoran perlu pengaturan pengelolaan penerapan kantor ramah lingkungan (Eco Office) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman dan sehat yang melibatkan seluruh aktivitas, sehingga perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 11 Th. 2023; UU No. 32 Th. 2009 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 22 Th. 2021; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 11 Th. 2013; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2016
PERWALI ini mengatur mengenai indikator pencapaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office); pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office); dan pembinaan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan penerapan kantor ramah lingkungan (eco Office) di lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
15 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 62 Tahun 2022
di lingkungan pemerintah kota batam - standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara jabatan administrator dan jabatan pengawas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 930
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam rangka mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negera Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpanrb No.38 Tahun 2017; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 62 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1189
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Kampung Iklim Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/ 11/2016, dan untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan, sehingga perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 11 Th. 2003; UU No. 32 Th. 2009 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 22 Th. 2021; Perpres No. 61 Th. 2011; PermenLHK No. P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016; PermenLHK No. P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016; PermenLHK No. P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018; PerdirjenPPI No. P.1/PPI/SET/Kum.1/2/2017; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 11 Th. 2013; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2016
PERWALI ini mengatur mengenai tata laksana ProKlim; perencanaan dan pelaksanaan; pembinaan dan fasilitasi; apresiasi ProKlim; kerjasama dan kemitraan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan pembiayaan pelaksanaan Proklim
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
13 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 63 Tahun 2022
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota batam tahun anggaran 2022 - perubahan KETIGA atas peraturan wali kota batam nomor 69 tahun 2021 tentang
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 931
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022
dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan, yang
selanjutnya dimasukkan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022,
dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran. Berdasarkan Surat Edaran Nomor
906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun
Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022,
DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan
Kemendikbudristek dan Kemenkes. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor
69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam
Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.33 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.25 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PermenDagri No.52 Tahun 2012; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenDagri No.62 Tahun 2017; PermenDagri No.70 Tahun 2019; PermenDagri No.90 Tahun 2019; PermenDagri No.20 Tahun 2020; PermenDagri No.77 Tahun 2020; PermenDagri No.17 Tahun 2021; PermenDagri No.27 Tahun 2021; PermenDagri No.28 Tahun 2021; PMK No.17/PMK.07/2021 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No.162/PMK.07/2021; Perda Batam No.3 Tahun 2015; Perda Batam No.7 Tahun 2021; Perda Batam No.8 Tahun 2021; Perwali Batam No.69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali Batam No.49 Tahun 2022
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan beberapa pasal di dalamnya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022
49 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA KEPADA INDUSTRI HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah memberikan dana hibah pariwisata sebagaimana termaktub dalan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Batam Nomor PHD-338/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020,bahwa untuk membantu Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan financial serta recovery penurunan PAD di Kota Batam akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Batam memberikan bantuan stimulus kepada Industri Hotel dan Restoran di Kota Batam
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019
Menetapkan peraturan walikota tentang pelaksanaan hibah pariwisata
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 63 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPers, Pos, dan PeriklananPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 185 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pajak Reklame Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1053)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penataan Reklame di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 322)
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pers, Pos, dan Periklanan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1190
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame Di Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Batam perlu dilakukan penataan dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan dan aspek keserasian sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar Hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 sdt terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 26 Th. 2007 stdd UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 21 Th. 2021; PP No. 16 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 7 Th. 2017; Perda Kota Batam No. 3 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 1 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai Zona Penyebaran dan Peletakan Titik Reklame; Penyelenggaraan Reklame; Persyaratan Penyelenggaraan Reklame: Jenis, ukuran, dan konstruksi Reklame; Tim Penyelenggaraan Reklame dan Tim Penertiban Tayang Reklame; Pengawasan Tayang Reklame dan penertiban/pembongkaran konstruksi Reklame; Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame; Nilai Sewa Reklame; Perhitungan Pengenaan Pajak Tayang Reklame; dan Pemungutan Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 185 Tahun 2022
58 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 64 Tahun 2022
fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah kota batam - penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 932
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Batam sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan
kebutuhan efektivitas pemanfaatan dana
kapitasi. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah
yang melaksanakan urusan Kesehatan pada
kabupaten/kota dan kepala FKTP secara berjenjang. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2020; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.46 Tahun 2021; Perpres No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.64 Tahun 2020; Permenkes No.6 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 457) tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 64, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1191
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan perlu dilakukan upaya dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas, serta dengan itetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai analisis dampak lalu lintas; pengawasan analisis dampak lalu lintas; dan sanksi administratif atas hasil pelaksanaan dan evaluasi Analisis dampak lalu lintas
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2014
36 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
