susunan organisasi dan tata kerja satpol pp kota batam
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2007/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
ABSTRAK:
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 96 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 32 tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Disamping itu diatur pula tentang Pembagian Badan dan Kantor, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Eselonisasi, Pembiayaan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2007.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN, PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
ABSTRAK:
Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan guna melaksanakan pelayanan umum bangunan gedung dan menara, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pasca Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, maka dengan demikian fungsi pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara di Kota Batam perlu dibentuk UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 ; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pasca Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan sistem penerimaan siswa baru yang objektif, transparan akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan pada satuan pendidikan lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020
UU No 53 Tahun 1999; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018; Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010
Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimulai dari tahap Pra penerimaan peserta didik baru; pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; pendaftaran; seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; pengumuman penetapan peserta didik baru; dan daftar ulang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PEMAKAMAN DI TEMPAT PEMAKAMAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Semakin pesat pertumbuhan penduduk di Kota Batam semakin meningkat kebutuhan tanah pemakaman masyarakat, perlu diatur berdasarkan beberapa aspek. Maka perlu ditetapkan peraturan Walikota mengenai pelaksanaan pemakaman di Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2014;
Pengaturan Pelaksanaan Pemakaman di Tempat Pemakaman Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000
Menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2001.
Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1(satu) tahun.
Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2001
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DALAM KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan dalam Kota Batam Tahun Anggaran 2020
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No, 13 Tahun 2006
Dana alokasi umum untuk tambahan bantuan pendanaan setiap kelurahan di Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
Peraturan Walikota tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan dalam Kota Batam Tahun Anggaran 2020
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang efektif dan efisien perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan berdasarkan pertimbangan
UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007
Dalam meningkatkan penyediaan barang/jasa yang efisien perlu dibentuk peraturan yang mengatur unit pelaksana layanan tersebut
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2010.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2022
PERWALI Kota Batam No. 19 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana - tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 882
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenDagri No.12 Tahun 2017; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021; Perwali Batam No.78 Tahun 2021
Dalam Perturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 492)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang
bukan terkait ketentuan yang mengatur tugas pokok,
fungsi, dan uraian tugas terhadap Jabatan
Struktural Eselon III dan Eselon IV yang Pejabat
Fungsionalnya disetarakan/disederhanakan sebagai
pengganti Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon
IV yang disetarakan/disederhanakan sebagai
tindak lanjut pelaksanaan kebijakan
penyetaraan/penyederhanaan birokrasi di lingkungan
instansi pemerintah, belum diangkat/dilantik oleh Wali
Kota.
60 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka upaya peningkatan sumberdaya masyarakat peternak dan pemerataan pembangunan peternakan pelaksanaan penyebaran ternak kepada peternak diselenggarakan melalui mekanisme hibah daerah yang diatur dalam tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 •Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam •Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan •Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan •Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah •Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan •Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Tujuan Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak resiko dan Tanggung jawab, Pengawasan dan Pembinaan dan Administrasi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
