Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kantor Sendiri bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan tugas pengawasan secara profesional.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.1 Tahun 2014; PERMENPAN No.64 Tahun 2007; PERMENPAN No.PER/220/M.PAN/7/2008; PERMENPAN No.15 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.22 Tahun 2010; Permendagri No.47 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.05 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai sistematika penyelenggaraan PKS bagi APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, isi dan uraian pedoman penyelenggaraan diklat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman, Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
ABSTRAK:
untuk mendukung Program Pembangunan bidang pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu peningkatan peran dan fungsi Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara. Peningkatan peran dan fungsi Auditor dan P2UPD perlu dilakukan secara maksimal demi terlaksananya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien serta mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.101 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003; PP No.79 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/220/M.PAN/7/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.15 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.22 Tahun 2010; Permendagri No.47 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab serta tata kerja Auditor dan P2UPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Mamuju Utara No.30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004;
UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara No.47 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara No.30 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
mengubah ketentuan Pasal 7 dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Mamuju Utara No.30 Tahun 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016.
Mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pada Kabupaten Mamuju Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
41 halaman (Perbup)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, maka diwajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015.
dalamm Peraturan Bupati ini diatur mengenai penyampaian LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan dan keseragaman ASN, maka dipandang perlu mengatur penggunaan Pakaian dinas bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.42 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Keputusan Presiden No.82 Tahun 1971; Keputusan Presiden No.33 Tahun 2009; Permendagri No.Kupd 7/15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978; Permendagri No.49 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kehutanan No.P.71/Menhut- II/2008; Permendagri No.19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 72 Tahun 2014; Pergub Provinsi Sulawesi Barat No.44 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.18 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.17 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pakaian dinas dan atribut pakaian dinas ASN Daerah Mamuju Utara, Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati yang mengatur yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
ABSTRAK:
dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.54 Tahun 2003; PP No.99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2002; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.45 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; Perpres No.12 Tahun 1961.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Mamuju Utara No.34 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016;
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.52 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai jenis perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan standar biaya sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintahan.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.02/2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai maksud dan tujuan Standar Biaya Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman, Lampiran 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti ketentuan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.14 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2010; Permendagri No.11 Tahun 2009; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.14 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pembentukan Sekretariat PPNS, mekanisme dan pertanggungjawaban, kelembagaan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Sekretariat PPNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
