Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2016

Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

dalamm Peraturan Bupati ini diatur mengenai penyampaian LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

15 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

15 Februari 2016

Tanggal Berlaku

15 Februari 2016

Sumber

BD.2016/No.5

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 531 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemda Kab. Matra.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

laporan-harta -kekayaan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
ABSTRAK:	dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, maka diwajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015. dalamm Peraturan Bupati ini diatur mengenai penyampaian LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016. 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2016

Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT