Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 30 Tahun 2016; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Susunan organisasi dan nomenklatur dinas perpustakaan dan arsip; Tata kerja; Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
8 Hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Pemerintahan Daerah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt. No.7 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Deli Serdang No.6 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Diatur tentang APBD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Dei Serdang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Taun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PEREMNDAGRI No. 13 Tahun 2006 beserta Perubahannya; PEREMNDAGRI No. 20 Tahun 2018; PEREMNDES No. 11 Tahun 2019; PERDA. KAB. DELI SERDANG No. 3 Tahun 2019; PERBUP KAB. DELI SERDANG No. 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pedoman Penyusunan APBDesa, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
15 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Drt. No. 7 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERDA. KAB. DELI SERDANG No. 3 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
28 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 001 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAN (SPP-UP) DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 001, BD.2018/No. 01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (SPP-UP) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (Spp-Up) Dalam Pelaksanaan Apbd Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Drt. No. 7 tahun 1956; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; PMK No. 190/PMK.05/2012 Tahun 2012; Perda Kab. Deli Serdang No.2 Tahun 2011; Perda Kab. Deli Serdang No.8 Tahun 2011; Perda Kab. Deli Serdang No.3 Tahun 2016; Perda Kab. Deli Serdang No.5 Tahun 2017; Perbup Deli Serdang No. 515 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (Spp-Up) Dalam Pelaksanaan Apbd Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (Spp-Up), dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Perbup Deli Serdang No. 192 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2022
PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA BANGUNAN FUNGSI HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan Fungsi Sosial Dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perrnukiman menyatakan Rumah Umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dab/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan lntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan pemberian pengurangan atas pokok Retribusi diberikan dengan
melihat kemampuan Wajib Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun
2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar Pengurangan Retribusi, Besaran Pengurangan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Permohonan Dan Tata Cara Pengurangan Serta Besaran Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tim Pengkaji Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan Fungsi Sosial Dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentu An Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
