Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 20 Tahun 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menghindari adanya tumpang tindih dan duplikasi kegiatan perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No, 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Buol No. 4 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; tata kerja; kepegawaian; keuangan; dan perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa; 32 Ayat (2) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015.
Peraturan Bupati mengatur tentang teknik penyusunan, perubahan produk hukum desa, pencabutan produk hukum desa, ragam bahasa, dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
19 Halaman, Penjelasan : 30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 18 Tahun 2017
RENCANA AKSI DAERAH-PENYEDIAAN AIR MINUM-PENYEHATAN LINGKUNGAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2015-2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pencapaian program Nasional tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Buol perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing dalam sebuah penyusunan dokumen rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten Buol Tahun 2015-2019;
Bahwa berdasarkan ketentuan RPJMN 2015-2019 Pemerintah telah menetapkan program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi Tahun 2019 melalui layanan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pada tahun 2019; Bahwa dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan perlu ditetapkan dengan Perbup;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup Buol tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan dan pendanaan, pemantauan dan evaluasi dan dokumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 rentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan tentang mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah perlu disesuaikan dan diatur kembali;
Bahwa mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah perlu ditetapkan dengan Perbup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Buol No. 05 Tahun 2009; Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol 12 Tahun 2013; Perda Kabupaten Buol No. 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 12 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 14 Tahun 2011;Perda Kabupaten Buol No. 15 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 17 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 13 Tahun 2013; Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Buol No. 37 Tahun 2016.
Pearturan Bupati ini mengatur tentang jenis pajak, dan tata cara pemungutan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
23 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber-sumber pendapatan daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur teknis penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak daerah dan retribusi daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup Buol tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan, piutang retribusi yang dapat dihapuskan, tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, kewenangan, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
10 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2017
BATAS ANTARA KECAMATAN MOMUNU DENGAN KECAMATAN TILOAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.---
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEGASAN BATAS ANTARA KECAMATAN MOMUNU DENGAN KECAMATAN TILOAN KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di kecamatan Momunu dan kecamatan tiloan kabupaten buol perlu ditetapkan penegasan batas secara pasti antara kecamatan tiloan dengan kecamatan momunu kabupaten buol provinsi sulawesi tengah; Bahwa penetapan penegasan batas antara kecamatan Momunu dan kecamatan tiloan dengan difasilitasi oleh tim penegasan batas kecamatan, kelurahan dan desa kabupaten Buol; bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No. 51 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali dan kabupaten banggai kepulauan dan perda kabupaten buol No. 25 Tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan lipunoto, kecamatan tiloan, kecamatan bukal dan kecamaran gadung perlu diatur dengan Perbup;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang penegasan batas antara kecamatan Momunu dengan kecamatan tiloan kabupaten buol.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 76 Tahun 2016; Perda Kabupaten Buol No. 25 Tahun 2003; Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016.
Penegasan batas antara kecamatan Momunu dengan kecamatan tiloan kabupaten buol meliputi: 1). punggung Vbukid dua dua adalah titik simpul antara kecamatan tiloan dengan kecamatan momunu dan kecamatan Lakea yang ditandai oleh PBU 20; 2). PBU 20 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung Vbukid dua sampai pada PBU 21; 3). PBU 21 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung Vbukid dua sampai pada PBU 22; 4). PBU 22 selanjutnya kearah tenggara menyusuri punggung Vbukid Golkar sampai pada PBU 23. 5). PBU 23 selanjutnya kearah selatan sampai pada PABU 24; 6). PABU 24 selanjutnya kearah tenggara menyusuri as Butak Takyuan sampai pada PABU 25. 7) PABU 25 selanjutnya kearah barat laut menyusuri as Butakio Buol sampai pada PABU TK 25.a 8). PABU TK 25.a selanjutnya kearah selatan antara lokasi tani palsma awal baru dan wilayah tani bukit pionoto sampai pada PBU 26. 9). PBU 26 selanjutnya kearah timur dan menyusuri as jalan inti plasma koperasi tani bukit pionoto sampai PABU 27; 10). PABU 27 selanjutnya kearah tenggara melintasi wilayah koperasi tani bukit pinoto dan koperasi tani plasa sampai pada PBU 28. 11). PBU 28 selanjutnyake tenggara menyusuri punggung Vbukid maniala sampai pada PBU 29. 12) PBU 29 selanjutnya ke tenggara menyusuri punggung Vbukid maniala sampai pada PBU 30.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2017
BATAS ANTARA KECAMATAN TILOAN DENGAN KECAMATAN BUKAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/No.---
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEGASAN BATAS ANTARA KECAMATAN TILOAN DENGAN KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di kecamatan tiloan dan kecamatan bukal kabupaten buol perlu ditetapkan penegasan batas secara pasti antara kecamatan tiloan dengan kecamatan bukal kabupaten buol provinsi Sulteng;
Bahwa penetapan penegasasn batas antara kecamatan tiloan dengan kecamatan bukal telah disepakati oleh pemerintah kecamatan tiloan dan kecamatan momunu dengan difasilitasi oleh tim penegasan batas kecamatan, kelurahan dan desa kabupaten buol;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda Kabupaten Buol No. 25 Tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan Lipunoto, kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan kecamatan Gadung;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang penegasan batas antara kecamatan Tiloan dengan Kecamatan Bukal kabupaten Buol.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 76 Tahun 2012; Perda Kabupaten Buol No. 25 Tahun 2003; Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penegasan batas antara kecamatan Tiloan dengan Kecamatan Bukal kabupaten Buol meliputi: 1). Simpul batas antara kecamatan Tiloan dengan kecamatan Bukal dan kecamatan Momunu ditandai Pabu 31 dengan koordinat 121 23''22'' BT DAN 1 01'07'' LU; 2) PABU 31 selanjutnya kearah barat laut menyusuri as jalan salampai pada PABU 32; 3). PABU 32 selanjutna kearah barat laut menyusuri as jalan sampai pada PABU 33; 4). PABU 33 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as jalan sampai pada PABU 34; 5). PABU 34 selanjutnya kearah tenggara sampai pada PABU 35; 5) PABU 34 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 35; 6). PBU 35 selanjutnya ke arah barat laut melintasi punggung Vbukid polapi sampai pada PBU 36; 7). PBU 36 selanjutya ke arah barat melintasi punggung Vbukid jin dan Vbukid hasan sampai pada PBU 37; 8). PBU 37 selanjutnya ke arah barat menyusuri as jalan sampai pada PABU 38; 9). PABU 38 selanjutnya kearah tenggara melintasi punggung Vbukid deuwe sampai pada PBU 39; 10). PBU 39 selanjutnya ke arah barat laut melintasi punggung Vbukid deuwa sampai pada TK 40; 11) TK 40 selanjutnya kearah selatan menyusuri punggung Vbukid deuwa sampai pada TK 41; 12). TK 41 selanjutnya kearah barat laut menyusuri Vbukid sampai pada TK 42; 13) TK 42 selanjutnya kearah tenggara menyusuri punggung Vbukid sampai pada TK 43; 14) TK 43 selanjutnta kearah barat laut menyusuri punggung Vbukid sampai pada TK 44; 15). TK 44 selanjutnta kearah barat laut melintasi butakio itumoko melintasi punggung Vbukid dan Butakio Itumoko; 16). TK 45 selanjutnya kearah selatan menyusuri punggung Vbukid sampai pada TK 46.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan terpadu satu pintu Bupati/ walikota menedelgasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas serta dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan ,pasti dan terjangkau di bidang perizinan maka perlu diberikan kewenangan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buol;
Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Perbup tentang pendelegasian sebagian kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buol.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 05 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pendelegasian sebagian kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buol dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan. diatur tentang pendelegasian sebagaian kewenangan dan kewajiban; pungutan retribusi perizinan, penerbitan perizinan serta pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup No. 9 Tahun 2010
6 Halaman, Lampiran : 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Buol No. 4 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Jabatan dan ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
16 Halaman, Penjelasan : 3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
