PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 901 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perekonomian Koperasi, UMKM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan