Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang perlu ditegaskan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Pendahuluan; Ketentuan Umum; Struktur APBD dan Kode Rekening; Prosedur Perencanaan Pembangunan; Prosedur Penganggaran; Prosedur Perubahan APBD; Prosedur Pelaksanaan APBD; Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kerugian Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 65 Tahun 2014
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 62 Tahun 2014
JARINGAN - DOKUMENTASI - DAN - INFORMASI - HUKUM - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PANGANDARAN
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, LD.2014/NO.60
Peraturan Bupati (Perbup) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999, perlu dilakukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengaturan mengenai pengelolaan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2014; Perpres No. 33 Tahun 2012; Keppres No. 91 Tahun 1999; Permen Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Tugas dan Fungsi; Laporan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2014
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - pendapatan - pengelolaan - keuangan - dan - aset - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2014/ No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah pada Dinas Pendpatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandarean No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
45 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 57 Tahun 2014
tugas - fungtsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - pekerjaan - umum - perhubungan - komunikasi - dan - informatika
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2014/ No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi dinas pekerjaan umyum, perhubungan, komunikasi dan informatika sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah pada perhubungan, komunikasi dan informatika maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tat Kerja Unsur Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandarqn No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
57 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 55 Tahun 2014
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - sekretariat - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2014/ No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi sekretariat telah diatur dan ditetapkan dalam Perbup Pangandaran No. 11 Tahun 2014 sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah pada sekretariat daerah berdasarkan Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
62 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 53 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
