Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja KOMINDA maka perlu menetapkan Perbup tentang KOMINDA Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No. 2 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 34 Tahun 2010; Permendagri No. 11 Tahun 2006; Permendagri No. 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 24 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Penyelenggaraan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Keanggotaan, Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 43.D Tahun 2014
PERBUP Kab. Pangandaran No. 45 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 31a Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 40.A Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka dilakukan operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga sebagaimana dimaksud barang kebutuhan pokok merupakan hasil pengadaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; Pergub Jabar No. 28 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 40.A Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis Komoditas; Sumber Dana dan Alokasi Subsidi Operasi Pasar Murah; Penetapan Besaran Kebutuhan Pokok, Harga dan Kupon; Tugas dan Fungsi Penyelenggara Operasi Pasar Murah; Pelaksanaan Operasi Pasar Murah; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2014.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 34.A Tahun 2014
KRITERIA - PEMBERIAN - PENGHARGAAN - ATAS - KEBERHASILAN - KECAMATAN - DAN - DESA - DALAM - INTENSIFIKASI - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - (PBB) - DI - KABUPATEN - PANGANDARAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN PANGANDARAN
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perkembangan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangandaran, maka perlu adanya kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 1985; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 1007/KMK.04/1985; Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Kep-30/PJ.7/1986 dan No. 973-562; Perda Kab. Ciamis No. 3 Tahun 2008; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Penghargaan; Pengelompokan Kecamatan dan Desa; Penetapan Penerimaan Penghargaan dan Hadiah; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2014.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 46b Tahun 2014
KEBIJAKAN - AKUNTANSI - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - PANGANDARAN
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46b, LD.2014/NO.46b
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya berbunyi “Kepala Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kebijakan Akuntansi; Pelaporan Keuangan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 31.A Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa perubahan anggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan sesuai ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pergeseran Anggaran; Tata Cara Pergeseran Anggaran; Revisi Anggaran; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
