Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 579 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 29 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015

Download :
04 PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2016

Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana pasar, pemungutan retribusi pelayanan pasar perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Pasar dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Serta Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pungutan 8. Masa Retribusi 9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 10. Penagihan 11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi 12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PERDA Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
13 Halaman (Penjelasan 2 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015

Download :
PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2023

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perda 4 2023 pangandaran.pdf

Abstrak

tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023/NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat, maka perlu ditetapkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 25 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan prinsip, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan, penentuan besaran dana TJSL perusahaan, program TJSL, mekanisme penyaluran program TJSL, kelembagaan, sistem informasi, laporan pengguna dan pengelola TJSL, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
22 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2019

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2017

Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016

Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
5. PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018

Kesejahteraan Sosial

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
5. PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2019

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Hak Asasi Manusia

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .