Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, diperlukan pegawai negeri sipil yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpan RB No. 13 Tahun 2019; Permenpan RB No. 22 Tahun 2021; Per BPN No. 35 Tahun 2011; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Panganadaran No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi Ketentuan umum, Ruang Lingkup pola karier, Penyusunan dan penetapan pola karier, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Panganadaran No. 41 Tahun 2022.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
ABSTRAK:
Bahwa untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif perlu melalui sistem Pimpinan Tinggi Pratama, perlu dilakukan melalui sistem seleksi secara terbuka, kompetitif dan pelaksanaannya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan mendasarkan sistem merit, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 38 Tahun 2017; Permenpan RB No. 40 Tahun 2018; Permenpan RB No. 15 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka yang Meliputi Ketentuan Umum, Pengisian JPT Pratama, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pangandaran No. 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran
PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN - BERUSAHA - DAN - NONPERIZINAN - DI - DAERAH - KEPADA - KEPALA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; Pepres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2021; PerdaKab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang g Pendelegasian Wewenang Bupati Pangandaran dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Pepres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
