PENYELENGGARAAN - SISTEM - LAYANAN - DAN - RUJUKAN - TERPADU
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD 2021/No.40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Pangandaran, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Juara yang meliputi Ketentuan umum, Penyelenggaraan SLRT Juara, Pelayanan SLRT Juara, Koordinasi dan kemitraan, Pemantauan dan evaluasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2021
TATA - CARA - PENGADAAN - PENGELOLAAN - DAN - PENYALURAN - CADANGAN - PANGAN - PEMERINTAH - DAERAH
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD 2021/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran, Partisipasi masyarakat, Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2021
ROADMAP - PENGUATAN - SISTEM - INOVASI - DAERAH - TAHUN - 2022-2025
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD 2021/No.37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
Bahwa perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasis inovasi di Kabupaten Pangandaran, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2025.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2017; Permenristek dan mendagri No. 03 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini menagatur tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2025 yang meliputi Ketentuan umum, Roadmap penguatan SIDa, Penyusunan penguatan SIDa, Pelaksanaan, Perubahan roadmap penguatan SIDa, Pembiayaan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
rencana - kerja - pemerintah - daerah - tahun - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2021/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk memberikan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 maka perlu menetapjkan Perbup tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UuNo. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Perpes No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permednagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permednagri No. 39 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2010; Pwerda Prov Jabar no. 6 Tahun 2009; Perda prov Jabar No. 8 Tahun 2019; Pergub Jabar No. 79 Tahun 2010; Pergub Jabar Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 24 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan perda Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 53 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang peraturan Bupati Pangandaran Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2021
PETUNJUK - TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - KEPADA - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PEJABAT - NEGARA - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2021
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2021/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2020; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 22 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 22 Tahun 2021
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2021
petunjuk - teknis - penerimaa - peserta - didik - baru - pada - taman - kanak - kanak - sekolah - dasar - dan - sekolah - menengah - pertama - tahun - ajaran - 2021 - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak - kanak, SD, SMP dalam rangka penerimaan peserta dididk baru TK,SD,SMP berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2021 maka perlu mentap[kan Perbup tentang Petunjuk Tejnis Penerimaan Peserta Didikl Baru pada TK, SD,SMP.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020; Permen pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permednasgri No. 120 Tahun 2018; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Panmgandaran No. 28 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan PPDB, Jadwal Dan Tata Cara PPDB, Pendataan Ulang Dan Pemutahiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Rombongan Belajar, Pelaporan Dan Pengawasan, Larangan, Sanksi, Ketentuan Lain Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
43 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa SDM yang berkualitas yang becirikan diantaranya berintegritas, akuntabel, profesional, inovatif, berbasis kinerja, disiplin, dan bersih dari praktik-pratik korupsi Daerah Kab. Pangandaran sebagai salah satu Kab. Prov Jabar yang memiliki potensi dalam bidang kepariwisataan dalam rangka pelaksanaan misi daerah Kab. Pangandaran berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 6 Lampiran II angka III huruf B maka nperlu menetapkan Perbup tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2012; UU no. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebetapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden No. 68 Tahun 19995; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/87/M.PAN/8/2005; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Keputusan Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 8 Tahun 1996; Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hari Jam Kerja Dan Pelaksanaan Salat Berjamaah, Pembinaan Dan Penagwasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
