PERBUP Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018, namun sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi, berdasarkan n ketentuan Pasal 3 huruf c dan Bab VII.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 84 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pangandaran No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Untuk Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Angggaran Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenadagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Daerah No. 9 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 51 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Silpa, Silpa tahunberjalan BLUD, Pemantauan dan evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Daerah No. 9 Tahun 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya upaya konkret untuk mengatur pengelolaannya secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, karakteristik geografis, kebencanaan dan nilai ekonomi bagi masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana tela beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; Perpres No. 51 Tahun 2016; Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015; Permen BPN No. 17 Tahun 2016; Permenlutkan No. 21/PERMEN-KP/2018; Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2021; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai yang meliputi Ketentuan Umum, Ketentuan Batas Sempadan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sempadan Pantai, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sempadan Sungai, Penataan dan Pengendalian Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai, Kerja Sama, Ketentuan Teknis Bangunan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana tela beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Belanja Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa perlu penyelenggaraan perlindungan sosial yang terencana dan terarah dan penganggaran belanja wajib dalam bentuk bantuan sosial maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permensos No. 3 Tahun 2021; Permenkeu No. 134/PMK.07/2022; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018; Pebup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Pangandaran, Perencanaan, Pendataan, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban, Monitoring dan evaluasi, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Pebup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
