PERBUP Kab. Balangan No. 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur pembagian ADD
kepada setiap desa. Berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati
mengatur pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran
ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun
Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
9 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun
Anggaran 2020, yang memuat: Ketentuan Umum; Penentuan Besaran ADD dan BHPRD; Penyaluran; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2019
prosedur perjalanan dinas dalam negeri dilingkungan pemerintah kabupaten balangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanaan dinas tersebut; dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanaan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas; berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksudn dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Thaun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Daerah Tentang Prosedu Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Melkiputi: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN LAMANYA WAKTU PERJALANAN DINAS, PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN, PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI, PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI, BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH, SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, KETENTUAN KHUSUS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2018
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional; bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Balangan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 120 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Maksud dan Tujuan serta Jenis Pemberian beasiswa;
3. Sasaran Pemberian beasiswa;
4. Pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
5. Persyaratan Penerimaan Beasiswa;
6. Mekanisme Penyaluran;
7. Pembatalan;
8. Pendanaan;
9. Pengawasan dan Evaluasi;
10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2019
standar operasional prosedur pelayanan pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosuder Pelayanaan Pengadaan Barang/jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekertariat Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan terhadap permohonan proses pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkup Bagian Pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presuden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan Barang/jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Meliputi: KETENTUAN UMU, MAKSUD DAN TUJUAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dl Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil Negara yang sesuai dengan norma dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan pembinaan jiwa korps
Aparatur Sipil Negara, perlu perlu disusun kode etik bagi Aparatur Sipil Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Maksud dan Tujuan, 4. Nilai-Nilai Dasar Bagi PNS, 5. Kode Etik PNS, 6. Majelis Kode Etik, 7. Hak Dan Kewajiban Terlapor,Pelapor/Pengadu, Dan Saksi, 8. Sanksi, 9. Keputusan Majelis Kode Etik, 10. Pengendalian dan Pengawasan, 11. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 12. Pembiayaan, 13. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik, 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
34 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
