Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
ABSTRAK:
a. bahwa arsip Dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga harus dikelola dengan baik dan benar;
b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keseragaman dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengelolaan arsip Dinamis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 Tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019;
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS; PROGRAM ARSIP VITAL; PENYUSUTAN ARSIP; ALIH MEDIA; PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019;
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PEMANFAATAN SRIKANDI; PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI; PENGGUNA SRIKANDI; SARANA DAN PRASARANA SRIKANDI; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Penajaman Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melakukan penajaman sasaran dan penyesuaian terhadap norma-norma Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023;bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang diharapkan dan kebijakan baru terkait Reformasi Birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Penajaman Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun
2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PENAJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;RUANG LINGKUP;PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
51 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi kearsipan serta mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi perlu adanya kode klasifikasi arsip;bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KODE KLASIFIKASI ARSIP;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
56 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu pengaturan Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 202;
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS; UNIT PENGOLAH; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam peningkatan kualaitas pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tanggungjawab perlu mengangkat dan memberhentikan Tenaga Kontrak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENGADAAN; PENETAPAN; HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; PEMBINAAN; PENILAIAN; PEMBERHENTIAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan tertib administrasi dalam pemberian beasiswa pendidikan bagi Peserta Didik, Mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu agar tepat sasaran, perlu adanya penyesuaian dalam pemberian beasiswa pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 120 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun
2019;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, serta efektivitas pelayanan serta keseragaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman Tata Naskah Dinas;bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020;Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA NASKAH DINAS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS;PEMBUATAN NASKAH DINAS;PENGAMANAN NASKAH DINAS;PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS;PENGENDALIAN NASKAH DINAS;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2023
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2023/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Desa agar dapat berjalan dengan efektif, efisien
dan optimal perlu ditunjang oleh sarana dan
prasarana yang cukup dan memadai;
bahwa guna tertib administrasi dan identifikasi
penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas
Operasional Operasional Operasional pada
Pemerintahan Desa perlu ditetapkan petunjuk
teknis penggunaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
di Lingkungan Pemerintah Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah desa dengan sistematika: ketentuan umum; kendaraan dinas operasional; pengamanan dan pemeliharaan; kewajiban dan larangan; sanksi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik perlu dilakukan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
b. bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI; PENGHARGAAN; TATA CARA PENGUSULAN; SELEKSI, TATA CARA DAN KRITERIA PENILAIAN; PEMBIAYAAN; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
