PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.020 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 40 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Dana Desa
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Balangan No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 38 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 36 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 35 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 34 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 33 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 31 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2018
Arsip Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan