Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya kegiatan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan adanya keperluan menggeser kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta perubahan kerangka pendanaan dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007;Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009;Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 089 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Brebes No 89 tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
5 hlm\
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaanya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RAD AMPL Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Sekretariat PPNS Kabupaten Brebes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No. 5/2017, No Reg Perda 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor13 Tahun 2008 Tentang Irigasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal otonomi Daerah Sekretaris Direktorat Jenderal No.188.34/9426/OTDA tanggal 24 November 2016 Hal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.180/ 87 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, perlu membatalkan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perda Kabupaten Brebes No.13 Tahun 2008 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan dan Dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kepesertaan
Bab IV Sumber Dana dan Iuran
Bab V Masa Jaminan Kesehatan
Bab VI Mekanisme Pembayaran
Bab VII Ketentuan Penutup
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Bab XI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi terhadap kewenangan daerah, karena beberapa jenis pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes pada Pasal 2 ayat (1) huruf f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu potensi dari sumber-sumber Pendapatan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;eputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 150 A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan tidak berlaku.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalnan Dinas Luar Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, bahwa agar Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 130 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a.
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UPT, yang terdiri atas:
a. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
b. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes Kelas A;
c. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Ketanggungan Kelas A;
d. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Bumiayu Kelas A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Rumah Pintar Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pemberdayaan dan kemandirian petani peternak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak menuju pencapaian swasembada daging ternak besar di Kabupaten Brebes perlu adanya sinergisitas peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam Pembangunan Rumah Pintar Peternakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Rumah Pintar Peternakan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pelayanan
Bab V Kerja Sama
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
