Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2017/NO.3, TLD NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
ABSTRAK:
Atas adanya peralihan sebagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu adanya pencabutan Perda kota Metro No 6 Tahun 2008
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005
Pencabutan Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro
2 hlm, Penjalasan 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO
ABSTRAK:
meningkatkannkinerja pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan penambahan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghaasilan yang proposional
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
5. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
8. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
9. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
10. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
12. peraturan daerah kota metro nomor 02 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
13. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
14. peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan walikota metro nomor 2 tahun 2016 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah kota metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA METRO
ABSTRAK:
anak merupakan generasi penerus yang berpotensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya
1. undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro
3. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
4. undnag-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
8. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
10. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah
11. peraturan menteri pemberdayaan perempuan nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan anak
12. peraturan menteri pemberdayaan perempuan nomor 2 tahun 2009 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak
13. peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2010 tentang petunjuk teknis kabupaten/kota layak anak di desa/kelurahan
14. peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 5 tahun 2011 tentang pemenuhan hak pendidikan anak
15. peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus
16. peraturan menteri negara perberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak
17. peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak
18. peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak
19. peraturan menteri sosial nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak
20. peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak
21. peraturan daerah kota metro nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok
22. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA METRO TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
percepatan pencapaian pembangunan pangan dan gizi sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro
2. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
3. undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
4. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesejahteraan
5. undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
8. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan
9. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi
10. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
11. peraturan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi
12. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019
13. peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
14. peraturan presiden nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan startegis pangan dan gizi
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi lampung tahun 2016-2020
16. peraturan gubernur lampung nomor 51 tahun 2016 tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi
17. peraturan daerah kota metro nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah
18. peraturan daerah kota metro nomor 14 tahun 2016 tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah
19. peraturan daerah kota metro nomor 15 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota metro 2016-2021
20. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
21. peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) kota metro tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
ABSTRAK:
menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kota metro agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel, maka terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali
1. undang-udnang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro
2. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
5. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
6. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
7. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa
10. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah
11. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederaajat
12. peraturan daerah kota metro nomor 08 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan
13. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pemerintah daerah
14. peraturan walikota nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah
peraturan walikota ini memutuskan tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA METRO
ABSTRAK:
berdasarkan diktum kesembilan keputusan bersama menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional, menteri dalam negeri, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A tahun 2017, nomor 34 tahun 2017 tentang pembiyaan persiapan pendaftaran tanah sistematis
1. undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
2. undang-udnang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undnag nomor 30 tahun 2014 tentang administarasi pemerintah
5. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
6. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
7. instruksi presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional
8. peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional nomor 35 tahun 2016
9. peraturan daerah kota metro nomor 3 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
peraturan walikota ini memutuskan tentang pembiyaan persiapan pendaftaran tanah sistematis di kota metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat