Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 267 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

jdihZ0MI1sOYPWpnskISkP3c2...anAPBDTA2019_opt.pdf

APBD

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 109 Tahun 2000; UU No. 55 Tahun 2005; UU No. 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 tahun 2013; PERMENDAGRI No. 38 tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2010; Perda No. 24 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2018; Perda No. 15 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2019.
Mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KOTA LAYAK ANAK

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA METRO 3 2019_opt.pdf

kota layak anak

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK:

a. Pemerintah kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya; b. Upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis dan kolaboratif, dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat; c. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; 13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010; 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013; 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; 24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016; 25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016; 26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016; 27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016;
Dalam peraturan Daerah ini, diatur tentang Kota layak anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip, tujuan, ruang lingkup, strategi, kebijakan, indikator, tanggungjawab, hak dan kewajiban, penyelenggaraan kota layak anak, pelayanan kesehatan, kelurahan dan sekolah ramah anak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
22 Hlm, 5 Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

INOVASI DAERAH

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

PERDA METRO 2 2019_opt.pdf

INOVASI DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang INOVASI DAERAH

ABSTRAK:

1.dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas daerah dan masyarakat di daerah dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif; 2.inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 3. melaksanakan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 _ tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61253); 15.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional; 14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2014 Nomeor 199); RQ, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Rahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14); 17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15); 18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
Perwali ini mengatur mengenai INOVASI DAERAH untuk meningkatkan kualitas dan kreatifitas di lingkungan Pemkot Metro

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ... No 7 Tahun 2018.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ... No 6 Tahun 2018.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ... No 5 Tahun 2018.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 04 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 04 Tahun 2018.pdf

peraturan perubahan-retribusi pelayanan pasar dan pertokoan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2018/NO.4, TLD NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka tarif retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam peraturan diubah, antara lain Pasal 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka 1.a, angka 8, 9 dan 29 dihapus, ketentuan pasal 6 diubah, ketentuan pasal 11 diubah, ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (4) diubah, Pasal 30 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
6 hlm, Penjelasan 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 03 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERKOPERASIAN

Abstrak

Perekonomian

Download file:

NO. 3 TAHUN 2018 ttg PERKOPERASIAN.pdf

perkoperasian

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2018/NO.3, TLD NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERKOPERASIAN

ABSTRAK:

Guna membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perkoperasian
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah Nomor 10/Per/M.UKM/IX/2015 17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah Nomor 19/Per/M.UKM/IX/2015 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: Ketentuan umum; landasan, asas dan tujuan; fungsi, peran dan prinsip; kelembagaan koperasi; pembentukan dan pengesahan; keanggotaan; kegiatan usaha koperasi; pembinaan dan pengawasan; perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian; pembubaran; pemberdayaan koperasi; larangan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
27 hlm, Penjelasan 7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 01 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

NO. 1 TAHUN 2018 ttg PEMA... PENG. SAMPAH RT.pdf

Lingkungan hidup, RETRIBUSI

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

ABSTRAK:

bahwa setiap manusia berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang aik dan sehat. Dalam rangka pemanfaatan lahan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pengarahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H b. UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agararia c. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman d. UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro e. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air f. UU No,26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang g. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah h. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Ketentuan Umum 2. Asas,Tujuan dan Ruang Lingkung 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kota 4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan 5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga\ 6. Sanksi Administrasi 7. Penyidikan 8. Peralihan 9. Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
34

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENYELANGGARAAN KOTA WISATA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

No.10 TAHUN 2017 ttg PENY...RAAN KOTA WISATA.pdf

penyelenggaraan kota wisata

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10, TLD NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELANGGARAAN KOTA WISATA

ABSTRAK:

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro yang dapat digunakan oleh semua komponen stakeholders pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro dalam rangka mencapai visi kota wisata keluarga
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2015 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2016 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: Ketentuan umum; asas, arah dan misi, serta tujuan; tanggung jawab dan wewenang; kewajiban pemerintah daerah; penyelenggaraan kota wisata, peran serta masyarakat; pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
17 hlm, Penjelasan 4 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.