Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 267 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 12 Tahun 2017

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

No.12 Tahun 2017 ttg KOMITE DISABILITAS.pdf

perlindungan-pemenuhan

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD Kota Metro 2017 (12)

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan pasal 85 peraturan daerah kota metro nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang diasbilitas, maka agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas perlu dibentuk komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro 2. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 3. undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 4. undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung 5. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 6. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 7. undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang keseejahteraan sosial 8. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 9. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 10. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 12. undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the right of persons with disabilities 13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 14. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 15. undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 16. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 17. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 18. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 19. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30 /Prt/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan 20. peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas 21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 22. peraturan daerah kota metro nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 23. peraturan daerah kota metro nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 24. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 11 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KOTA METRO

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

No.11 Tahun 2017 ttg PENYE. PENANAMAN MODAL.pdf

penanaman modal

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KOTA METRO

ABSTRAK:

meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 2. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro 3. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 4. undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 5. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 6. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 7. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 8. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 9. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 10. peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang 11. peraturan presiden nomor 76 tahun 2007 tentang kriterian dan persyaratan penyusunan bidanng usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal 12. peraturan presiden nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal 13. peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 14. peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal 15. peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 16. peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal 17. peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal 18. peraturan kepala BKPM nomor 17 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengendalian penanaman modal 19. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro 20. peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang penyelenggaraan penanaman modal kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

No.10 Tahun 2017 ttg PENG...LIAN GRATIFIKASI.pdf

pengendalian gratifikasi

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

ABSTRAK:

meninjaklanjuti ketentuan pasal 12 B jo. Pasal 12 C undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor 061/1038/SJ tanggal 19 maret 2010 perihal pelaksanaan feromasi birokrasi dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 061/4550/SJ tanggal 4 september 2014 perihal penegasan larangan gartifikasi, maka perlu membuat pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota metro
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 3. undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 4. undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 6. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah 9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan 10. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 11. peraturan presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 12. peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah 13. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah 14. peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi 15. peraturan daerah kota metro nomor 7 tahun 201 tentang pembentukan produk hukum daerah 16. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Metro No. 21 Tahun 2024 tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Download file:

No.9 Tahun 2017 ttg PIAGA...GAWASAN INTERNAL.pdf

pengawasan internal

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

ABSTRAK:

ketentuan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 5. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 6. undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan 7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 8. peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 9. peraturan pemerintahan nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 10. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah 11. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin aparatur sipil negara 12. instruksi presiden nomor 4 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara 13. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pencabutan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit aparat pengawas intern pemerintah 14. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah 15. peraturan daerah kota metro nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah 16. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang piagam pengawasan internal di lingkungan pemerintah kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017

PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KOTA METRO

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

No.8 Tahun 2017 ttg UMROH & WISATA ROHANI.pdf

perjalanan ibadah

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KOTA METRO

ABSTRAK:

memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di kota metro, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah umroh dan non muslim untuk wisata rohani
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji 3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan ibadah haji 9. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 10. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2017

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA METRO

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

No.7 Tahun 2017 ttg SATGAS BENCANA.pdf

relawan bencana

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA METRO

ABSTRAK:

penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 3. undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 5. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 6. peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah 7. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana 8. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman relawan penanggulangan bencana 9. peraturan daerah kota metro nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah 10. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang pembentukan satuan tugas dan relawan penanggulangan bencana kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2017

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

No.6 Tahun 2017 ttg PELIM...WENANG PERIZINAN.pdf

perizinan penanaman modal

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

ABSTRAK:

meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan menngkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat, maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan walikota dibidang perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 9. peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 10. peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu 11. peraturan kepala badan koordinasi penananman modal nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan tertentu 12. peraturan daerah kota metro nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu 13. peraturan daerah kota metro nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah 14. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pe,bentukan dan susunan perangkat daerah kota metro 15. peraturan walikota metro nomor 02 tahun 2011 tentang tanda daftar industri/TDI 16. peraturan walikota metro nomor 03 tahun 2011 tentang izin usaha industri/IUI 17. peraturan walikota metro nomor 05 tahun 2011 tentang tanda daftar perusahaan/TDP 18. peraturan walikota metro nomor 06 tahun 2011 tentang izin usaha perdagangan 19. peraturan walikota metro nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan izin pemondokan 20. peraturan walikota metro nomor 17 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan kerja 21. peraturan walikota metro nomor 18 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja 22. peraturan walikota metro nomor 20 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) 23. peraturan walikota metro nomor 28 tahun 2011 tentang pendaftaran usaha pariwisata 24. peraturan walikota metro nomor 39 tahun 2011 tentang izin usaha jasa konstruksi berita daerah 25. peraturan walikota metro nomor 4 tahun 2012 tentang izin penyelenggaraan saran pelayanan kesehatan 26. peraturan walikota metro nomor 06 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pergudangan 27. peraturan walikota metro nomor 07 tahun 2012 tentang izin pengelolaan limbah cair 28. peraturan walikota metro nomor 08 tahun 20012 tentang izin tempat penampungan terpadu kayu olahan 29. peraturan walikota metro nomor 20 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet 30. peraturan walikota metro nomor 21 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan pajak reklame 31. peraturan walikota metro nomor 28 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan retribusi izin trayek 32. peraturan walikota metro nomor 17 tahun 2013 tentang izin pengelolaan air tanah 33. peraturan walikota metro nomor 18 tahun 2013 tentang penyelenggaraan usaha rumah karaoke 34. peraturan walikota metro nomor 29 tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan salon kecantikan 35. peraturan walikota metro nomor 22 tahun 2015 tentang izin produksi pangan industri rumah tangga 36. peraturan walikota metro nomor 17 tahun 2015 tentang tata laksana perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 37. peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota di bidang perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3A TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Peraturan Walikota (PERWA... No 5 Tahun 2017.pdf

layanan pengadaan barang

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3A TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa, perlu membentuk unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kota metro
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi 3. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 4. undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 7. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi 8. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi 9. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang peyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi 10. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum 11. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah 12. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 13. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah 14. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan 15. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah 16. peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 17. peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah 18. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 19. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 20. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 21. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah 22. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 5 tahun 2012 tentang uunnit layanan pengadaan 23. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 2 tahun 2010 tentang layanan pengadaan secara elektronik 24. peraturan daerah kota metro nomor 15 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota metro tahun 2016-2021 25. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan walikota metro nomor 3A tahun 2013 tentang unit layanan pengadaan barang/jasa dan unit layanan pengadaan secara elektronik

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO

Abstrak

Download file:

PERWALI METRO 04.2017 PER... DAN ASET DAERAH.pdf

tambahan penghasilan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO

ABSTRAK:

berdasarkan peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro dan peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro, terjadi perubahan susunan, tugas dan fungsi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 5. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 8. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 10. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 11. peraturan menteri dalam negeri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah 12. peraturan daerah kota metro nomor 02 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
peraturan walikota ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan walikota metro nomor 4 tahun 2016 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2017

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

No.3 Tahun 2017 ttg TTP PENANAMAN MODAL.pdf

tambahan penghasilan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

ABSTRAK:

memberikan motivasi kepada pegawai negeri sipil dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota metro dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu stu pintu kota metro
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 3. undang-undnag nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 5. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 6. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 7. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 8. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 9. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 10. peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organnisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah 11. peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu stu pintu 12. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil daerah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota metro

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT