Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2017

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan walikota ini memutuskan tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota di bidang perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota metro

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

T.E.U.

Indonesia, Kota Metro

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Metro

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Metro

Bidang

Halaman ini telah diakses 887 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No.6 Tahun 2017 ttg PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan penanaman modal
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6,
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO
ABSTRAK:	meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan menngkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat, maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan walikota dibidang perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro 2. undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah 9. peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 10. peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu 11. peraturan kepala badan koordinasi penananman modal nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan tertentu 12. peraturan daerah kota metro nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu 13. peraturan daerah kota metro nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah 14. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pe,bentukan dan susunan perangkat daerah kota metro 15. peraturan walikota metro nomor 02 tahun 2011 tentang tanda daftar industri/TDI 16. peraturan walikota metro nomor 03 tahun 2011 tentang izin usaha industri/IUI 17. peraturan walikota metro nomor 05 tahun 2011 tentang tanda daftar perusahaan/TDP 18. peraturan walikota metro nomor 06 tahun 2011 tentang izin usaha perdagangan 19. peraturan walikota metro nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan izin pemondokan 20. peraturan walikota metro nomor 17 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan kerja 21. peraturan walikota metro nomor 18 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja 22. peraturan walikota metro nomor 20 tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) 23. peraturan walikota metro nomor 28 tahun 2011 tentang pendaftaran usaha pariwisata 24. peraturan walikota metro nomor 39 tahun 2011 tentang izin usaha jasa konstruksi berita daerah 25. peraturan walikota metro nomor 4 tahun 2012 tentang izin penyelenggaraan saran pelayanan kesehatan 26. peraturan walikota metro nomor 06 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pergudangan 27. peraturan walikota metro nomor 07 tahun 2012 tentang izin pengelolaan limbah cair 28. peraturan walikota metro nomor 08 tahun 20012 tentang izin tempat penampungan terpadu kayu olahan 29. peraturan walikota metro nomor 20 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet 30. peraturan walikota metro nomor 21 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan pajak reklame 31. peraturan walikota metro nomor 28 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan retribusi izin trayek 32. peraturan walikota metro nomor 17 tahun 2013 tentang izin pengelolaan air tanah 33. peraturan walikota metro nomor 18 tahun 2013 tentang penyelenggaraan usaha rumah karaoke 34. peraturan walikota metro nomor 29 tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan salon kecantikan 35. peraturan walikota metro nomor 22 tahun 2015 tentang izin produksi pangan industri rumah tangga 36. peraturan walikota metro nomor 17 tahun 2015 tentang tata laksana perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 37. peraturan walikota metro nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah kota metro peraturan walikota ini memutuskan tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota di bidang perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota metro
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521