Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Konut
ABSTRAK:
a. bahwa prevalensi stunting pada balita di
Kabupaten Konawe Utara masih tinggi, sehingga
dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan
masyarakat dan pembangunan kualitas sumber
daya manusia;
b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor
yang bersifat multidimensi dan tidak hanya
disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh
ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu
dilakukan upaya pencegahan sunting melalui
intervensi paling menentukan pada Seribu Hari
Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan terkait;
c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan
stunting dan penurunan prevalensi stunting di
Kabupaten Konawe Utara secara efektif, efisien,
dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan terkait perlu dibuat
peraturan mengenai pencegahan stanting di
Kabupaten Konawe Utara:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomoe 7,
tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495;3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu
2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan
Terpadu;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010
tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa
Indonesia.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2014 ten tang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 193); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun
2014 ten tang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun
2014 ten tang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun
2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1110);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi,
Anak Balita dan lbu Nifas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun
2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun
2016 ten tang Penyelenggaraan Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun
2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penggunaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung
Pelaksanaan Kegiatan lntervensi Pencegahan
Stunting Terintegrasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015
Nomor 57).
PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KONAWE
UT ARA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 340
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Konut Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konut TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
maka pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Utara ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 );Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14.Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedo an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ jo. Nomor 177 /KMK.07 /2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
24.lnstruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25.Peraturan Daer-ah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 Ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019
Nomor 109);
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan,
program pendidikan dan pelatihan, pengawasan
yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta
membangun sumber daya manusia aparatur
yang profesional dan produktif dalam
mengemban misi, tugas dan fungsi serta
peranannya masing-masing secara bersih, efektif,
efisien, akuntabel dan berintegritas untuk
meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
b. bahwa setiap instansi pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis
Jabatan dan Analisis Behan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 94
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Norn or 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, pcrlu ada pengaturan
rnengenai pedoman Analisis Jabatan dan
c. Analisis Beban Kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dirnaksud dalam huruf (a) dan
huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Utara tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun
2016 Norn or 114 Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017
tcntang Manajemen Pegawai Negcri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemer'intah Nomor 49 Tahun 2018
tent.ang Manajernen Pcgawai Pemer in tah clengan
Perjanjian Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pclaksana di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Pcraturan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokra si Nornor 1 Tahun'
2020 tentang Pcdoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten Konawe
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun
2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun
2016 tcntang Pembcntukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2019 Nomor 105)
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi • setiap
Organisasi Perangkat Dacrah dalam menyusun Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 354
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Konut Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pen.dapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan efektif
dan efisien, maka dipandang perlu mengatur danmenetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan
melalui Peraturan Bupati Konawe Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleuggaraan
Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 200 l tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repub.lik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4921 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044 );
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo
2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundaag-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaog Pemerintahan
Daerah ( Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republi.k Indonesia Nomor 4502 );
13. Peraturao Pemerintah Nomor 55 Talmo 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4585 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pernerintab ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219
);
21. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tabun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Pcrpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Alas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor J 6Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 33 tabun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 59 Tahun 2007
clan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pcngelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tabun 2011 tentang
Pcdoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pcjabat/pegawai
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,
dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 201 l tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakh.ir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor L3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tcntang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor78 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Pernbinaan dan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Nomor6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan
Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 teutang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang PengeloJaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 2 );
38. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tabun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2)
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
85 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020, per1u menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4938 );
7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 315
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran UP, GU, dan TU SKPD atas Beban APBD TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2020 perlu pengaturan pengajuan permintaan
uang persediaan SKPD;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
besaran U ang Persediaan SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam
Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N omor 443 7);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2009);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APED) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Penetapan Mekanisme Pengajuan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban
BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 358
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
a. bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu
kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi
Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling
baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 5
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah
Kabupaten Soppeng dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan
pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat menetapkan
Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini
dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235),sebagaimana telah diubah
dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 15 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4689;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 5291;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau
Memerah Air Susu Ibu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya;
9. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun
2016 ten tang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten
Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105) .
Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan
peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 348
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja ASN Dalam Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa menindak lanjuti keputusan menteri dalam negeri
nomor 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan
normal baru produktif dan aman corona virus disease 2019
bagi ASN dilingkungan kementerian dalam negeri dan
pemerintah daerah, dipandang perlu melakukan
penerapan sistem tatanan normal baru dalam sistem kerja
ASN pada masa pandemi COVID-19;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sitem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kabupaten Konawe Utara .
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20146,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
447);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor34).
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem
kerja ASN di daerah dalam Tatanan Normal Baru .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 329
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasa l 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Utar a Nomor 9 Tahu n 2016
tentang Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daerah
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
Kedudukan, Susuna n Organisasi, Tugas dan Fungs i Serta
Tat a Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan Sura t Edara n Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 / 14240 / S J tentang Tindak
Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu n 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahu n 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan
untu k memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah
agar lebih Independen dan Obyektif dalam rangka
mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Bersih dan Bebas dar i Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta
Meningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susuna n Organisasi, Tugas dan Fungs i
serta Tat a Kerja Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utar a di Provinsi
Sulawes i Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu n 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu n 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n
2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utar a Nomor 1 Tahu n
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utar a Nomor 9 Tahu n 2016 tentang
Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Utar a (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2019 Nomor 105).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah
BAB III Kedudukan dan Susunan Organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utar a Nomor 4 Tahu n 2018 tentang
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi,
dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksana yang
berkaitan dengan pemanfaatan aset Pemerintah
Daerah;
b. bahwa pemanfaatan Aset milik Pemerintah Daerah oleh
Pihak Lain terhadap pembangunan menara
telekomunikasi di Kabupaten Konawe Utara perlu
diatur pelaksanaan dan penggunaannya sehingga dapat
menghasilkan pendapatan asli daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa
Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk
Menara Telekomunikasi.
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahu n
2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utar a
di Provinsi Sulawes i Tenggara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi r
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu n 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahu n 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utar a Nomor 4
Tahu n 2018 tentang Retribusi Penataan dan
Pengendalian Menara Telekomunikas i (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utar a Tahu n 2018 Nomor
101).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Tarif Sewa
BAB III Perjanjian, Jangka Waktu dan Jaminan
BAB IV Partisipasi Terhadap Pembangunan
BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
