| ABSTRAK: |
- a. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pen.dapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan efektif
dan efisien, maka dipandang perlu mengatur danmenetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan
melalui Peraturan Bupati Konawe Utara;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleuggaraan
Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 200 l tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repub.lik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4921 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044 );
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo
2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundaag-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaog Pemerintahan
Daerah ( Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republi.k Indonesia Nomor 4502 );
13. Peraturao Pemerintah Nomor 55 Talmo 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4585 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pernerintab ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219
);
21. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tabun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Pcrpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Alas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor J 6Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 33 tabun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 59 Tahun 2007
clan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pcngelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tabun 2011 tentang
Pcdoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pcjabat/pegawai
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,
dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 201 l tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakh.ir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor L3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tcntang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor78 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Pernbinaan dan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Nomor6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan
Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 teutang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang PengeloJaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 2 );
38. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tabun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2)
- PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
|
