Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 601 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Umum Pelaksanaan Koordinasi Gerakan Percepatan Pembangunan Konawe Utara Sejahtera dan Beradab (Gertanbang Konasara) di Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konut No. 19 Tahun 2016.pdf

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016 / NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Koordinasi Gerakan Percepatan Pembangunan Konawe Utara Sejahtera dan Beradab (Gertanbang Konasara) di Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, masih terdapat program kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu, tidak tepat guna, dan tidak tepat sasaran sehingga diperlukan strategi gerakan percepatan pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatanPembangunan Daerah; b. bahwadalam upaya percepatan pembangunan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dan pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan data dan informasi percepatan Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpadahuruf a dan huruf bdiatas,perlu ditetapkan denganPeraturanBupati Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 3Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe UtaraNomor3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20Tahun 2012tentangRencana TataRuangWilayah (RT-RW) Kabupaten Konawe UtaraTahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43). 11. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tanggal 17 Maret 2016, Nomor0085/ M.PPN/ 03/ 2016 Perihal Pelaksanaan Simplikasi Regulasi untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan RKP dan RKPD 2016 dan Nawa Cita;
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud dan Tujuan BAB III Perencanaan dan Pelaksanaan BAB IV Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi BAB V Pembinaan BAB VI Pendanaan BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembatalan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Download file:

Perbup Konut No. 18 Tahun 2016.pdf

pembatalan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatalan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksana Tehnis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 16 Ayat (2), penghapusan dan pengembalian desapersiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; b. bahwa setelah dilakukan kajian dan peninjauan terhadap Desa DesaPersiapan yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 dan dilakukan rapat koordinasi bersama instansi tehnis lingkup Pemerintahkabupaten Konawe Utara, maka Desa Desa Persiapan Tersebut dinyatakan tidak layak dan dikembalikan ke Desa Induk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf bdiatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor13Tahun 2007tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawsi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Daerah Kabupaten KonaweUtara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).
BAB I Ketentuan Umum BAB II Penghapusan dan Penggabungan BAB III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Desa

Download file:

Perbup Konut No. 17 Tahun 2016.pdf

TATA CARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016 / NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka Pemerintah desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa; b. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 4 ayat 1 dan 2, Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 temtang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud, Tujuan, Strategi dan Asas BUMDes BAB III Pembentukan BUMDes BAB IV Jenis Usaha BUMDes BAB V Kepengurusan BUMDes BAB VI Kewajiban dan Hak Badan Usaha Milik Desa BAB VII Permodalan BAB VIII Tahun Buku dan Bagi Hasil BAB IX Kerjasama Dengan Pihak Ketiga BAB XI Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes BAB XII Pembinaan dan Pengawasan BAB XIII Ketentuan Peralihan BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Konut No. 16 Tahun 2016.pdf

kebutuhan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016 / NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa dalam meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertabian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 maka perlu menetapkan kembali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Pertauran Bupati Konawe Utara tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SIstem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3821); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
BAB I Ketentuan Umum BAB II Peruntukan Pupuk Bersubsidi BAB III Alokasi Pupuk Bersubsidi BAB IV Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi BAB V Pengawasan dan Penyaluran BAB VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
50 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Abstrak

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konut No. 15 Tahun 2016.pdf

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016 / NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

ABSTRAK:

a.bahwa usaha perkebunan sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap daerah dan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara yang karenanya memerlukan penilaian, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang dapat menjamin terciptanya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial serta integritas ekosistem; b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613) 5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/140/7/2009; tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud dan Tujuan BAB III Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan Sawit BAB IV Penetapan hasil Penilaian Usaha Perkebunan BAB V Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan BAB VI Pengangkatan dan Pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan BAB VII Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Sawit BAB VIII Sanksi Administrasi BAB IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe Utara

Download file:

Perbup Konut No. 14 Tahun 2016.pdf

kewenangan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016 / NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di KabupatenKonawe Utara; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf adiatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di KabupatenKonawe Utara.
1.Undang-Undang Nomor13Tahun 2007tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawsi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 2.Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentangPedoman Teknis Peraturan di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091); 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158); 8.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup BAB III Pelaksanaan Kewenangan BAB IV Penetapan Kewenangan BAB V Pungutan Desa BAB VI Pembinaan dan Pengawasan BAB VII Pendanaan BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Konasara

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pendidikan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konut No. 13 Tahun 2016.pdf

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016 / NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Fasilitasi dan Pemberian Beasiswa Konasara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diusung oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara masa bakti 2016–2021, khususnya terkaitdenganpelaksanaan strategiperluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memfasilitasi dan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa asal Konawe Utara yang tergolong berprestasi dan miskin; b.bahwa untuk menjamin terciptanya keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian beasiswa kepada para mahasiswa asal Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu disusun sebuah pedoman fasilitas ipemberian beasiswa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupat iKonawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2.Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10); 4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ; 5.PeraturanPemerintahNomor 47 Tahun 2008 tentangWajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4863); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentangPerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Sifat BAB III Bentuk dan Persyaratan Kegiatan fasilitasi BAB IV Bentuk dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Konasara BAB V Tata Cara Pemberian Beasiswa Konasara BAB VI Pembatalan Pemberian Beasiswa BAB VII Mekanisme Penyaluran BAB VIII Pendanaan BAB IX Pengawasan BAB X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengisian Jabatan Secara Terbuka Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Perbup Konut No. 12 Tahun 2016.pdf

pengisian

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016 / NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian Jabatan Secara Terbuka Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasikepangkatan,pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu melakukan pengisian jabatan secara terbuka, selektif dan Kompetitif dikalangan Aparatur Sipil Negara; b.bahwa pengisian jabatan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ; c. bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan secara terbuka di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai perwujudan amanat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4689); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2015; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
BAB I ketentuan Umum BAB II Maksud, Tujuan. Sasaran dan Ruang Lingkup BAB III Persiapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BAB IV Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka BAB VI Pengisian Jabatan Administrator BAB VII Larangan BAB VIII Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi BAB IX Sanksi BAB X Ketentuan Penyidikan BAB XI Ketentuan Lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Perbup Konut No. 11 Tahun 2016.pdf

penegakan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016 / NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalitas untuk meningkatkan penyelenggaraantugas-tugasPemerintahandan pembangunan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penegakan disiplin bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; b.bahwa berdasarkan pertirnbangansebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ; 3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175); 5.Peraturan Kepala KepegawaianNegara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentarig Disiplin Pegawai Negeri.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Ketentuan Hari dan Jam Kerja BAB III Kewajiban Pegawai BAB IV Pemberian Sanksi BAB V Wewenang Penegakan Disiplin BAB VI Pengawasan BAB VII Ketentuan Lain-Lain BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konut No. 10 Tahun 2016.pdf

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016 / NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakatdi Kabupaten Konawe Utara,dipandang perlu memperkuat efektifitas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); b. bahwa pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Konawe Utaramasih diperhadapkan pada beberapa kendala teknis di lapangan yang karenanya memerlukanoptimalisasi peran aktif Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait (stakeholder) pada tingkat daerah; c. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bdi atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten KonaweUtara
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256); 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima BantuanIuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Nasional; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 12. Peraturan DaerahKabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44;
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud dan Tujuan BAB III Ruang Lingkup BAB IV Kepesertaan jaminan Kesehatan BAB V Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BAB VI Tarif Pelayanan BAB VII Pertanggung Jawaban, Pengawasan dan Pengendalian BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT