petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diserahkan Kewenangan Pelaksanaan Uji Berkala Pertama dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintah Kabupaten Kota dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 1999
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2014
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor
Bab III Objek dan Subjek Retribusi
Bab IV Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan
Bab V Struktur dan Besarnya Tarif
Bab VI Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Bab VII Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); dirasa perlu membayarkan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman BArat Tahun Anggaran 2017
b. bahwa Tunjangan Perumahan sebagaiaman dimaksud huruf a diatas, diberikan sesuai denan azas kepatutan, kewajaran, rasionalisme serta kemampuan Keuangan Daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.
1. Udang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 67 Tahun 2016
Peraturan ini tentang pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan harga setempat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desal
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber-Sumber Pendapatan dan Ketentuan Penggunaan Belanja APBNagari
Bab III Penyusunan APBNagari
Bab IV Pelaksanaan APBNagari
Bab V Penatausahaan APBNagari
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Nagari
Bab VII Penggunaan Dana Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari
Bab VIII Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015
128
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2016 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Biaya
Bab III Penutup2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-UNdang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-UNdang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab IV Asas Umum dan Struktur APBNagari
Bab V Penyusunan Rancangan APBNagari
Bab VI Penetapan APBNagari
Bab VII Perubahan APBNagari
Bab VIII Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBNagari
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015
163
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 6 Tahun 2016
mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana transfer dari kas daerah ke kas pemerintah nagari
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran dan Pertanggungjawaban dana Transfer dari Kas Daerah Ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
13. Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
22. PEraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Jenis- Jenis Penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab V Pengusulan dan Penetapan Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab VI Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab VII Dokumen Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab VIII Mekanisme Penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab IX Pelaporan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab X Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 2016
pedoman pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi Pengelola Pendapatan Daerah, dan Pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
7. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bab III Penerima dan Alokasi Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2015
perubahan atas peraturan bupati pasaman barat nomor 91 tahun 2014
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Pasaman Barat No 91 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat TA 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan SKPD dan permasalahan teknis lainnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 5 Tahun 2015
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang bersumber dari APBD Di Lingkungan Pemda Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan hibah dan belanja daerah, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hubah dan bantuan sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Hibah
Bab IV Bantuan Sosial
Bab V Monitoring dan Evaluasi
Bab VI Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 2015
penambahan penyertaab modal pemerintah pada bank nagari
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Pasaman Barat Pada Bank nagari PT BPD Sumatera Barat
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
b. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal pada Bank nagari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penambahan Penyertaan Modal
Bab III Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
