Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2016

Pengelolaan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sumber-Sumber Pendapatan dan Ketentuan Penggunaan Belanja APBNagari Bab III Penyusunan APBNagari Bab IV Pelaksanaan APBNagari Bab V Penatausahaan APBNagari Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Nagari Bab VII Penggunaan Dana Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Bab VIII Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bab IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Simpang Ampek

Tanggal Penetapan

24 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

24 Februari 2016

Tanggal Berlaku

24 Februari 2016

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 Nomor 10

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 726 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 10 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan nagari
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengelolaan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari. b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desal c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sumber-Sumber Pendapatan dan Ketentuan Penggunaan Belanja APBNagari Bab III Penyusunan APBNagari Bab IV Pelaksanaan APBNagari Bab V Penatausahaan APBNagari Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Nagari Bab VII Penggunaan Dana Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Bab VIII Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016. Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 128

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2016

Pengelolaan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT