PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.301 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN

Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022
Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2011
Pembentukan Desa Girimakmur Di Kecamatan Malangbong

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Garut No. 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Standar/Pedoman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012
Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2016
Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan

Perumahan, Permukiman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan