Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 587 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016
PERBUP Kab. Garut No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2017
TATA - CARA - PENGAADAAN - BARANG/JASA - DI - DESA
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2016/NO.11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Peraturan Kepala LKPB/JP No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPB/JP No. 22 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Serta Maksud dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaan, Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kegiatan Swakelola, Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Pengawasan dan Sanksi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2016
TATA - CARA - PEMBAGIAN - DAN - PENETAPAN - RINCIAN - BESARAN - DANA - DESA - PADA - SETIAP - DESA - DI - KABUPATEN - GARUT - TAHUN - ANGGARAN - 2016
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2016/NO.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 137 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015; Permen Keuangan No. 49/PMK.07/2016; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 15 Tahun 2015; Perbup Garut No. 1170 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2016, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Perhitungan Dana Desa; Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2012
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Garut No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1170 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1170 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2016
Tata - Cara - Pengalokasian - Dan - Penyaluran - Alokasi - Dana - Desa - Tahun - Anggaran - 2016
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD.2016/NO.7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 15 Tahun 2015; Perbup Garut No. 1170 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas Pengelolaan Lokasi Dana Desa; Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Penyaluran Alokasi Dana Desa; Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 156 TAHUN 2009 TENTANG TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN GARUT KEPADA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
