Pencarian Peraturan

LEMBANG

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMERINTAHAN LEMBANG

ABSTRAK:

Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, yang diakui dan dihormati serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya; untuk penyelenggaraan pemerintahan Lembang yang baik dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan hak tradisionalnya maka perlu diatur kedudukan Pemerintahan Lembang, tugas dan kewenangan Kepala Lembang dan Perangkat Lembang, serta hubungan kerja dan tata kerja Pemerintahan Lembang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Lembang.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara.
MENGATUR TENTANG PEMERINTAHAN LEMBANG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.
33 halaman

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 2020

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernonce) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungjawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Perangkat Daerah, Badan, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
13

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021-2026

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahunn 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Visi, Misi, Strategi, Program, Indikator kinerja. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. BAB III SISTEMATIKA RPJMD. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI. BAB V PERUBAHAN RPJMD. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAIY LOGAM DAN BATUAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi al<tif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan ealian batuan; c. bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka p€rlu dibuatkan bukti Pembayaran Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor T6,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 320el; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2O07 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (l,embaraa Negaf? Republik Indonesia Tahun 2OO7 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3037); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan lcmbaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang:-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4,Tambahanle mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOT Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a MEMUTUSKAN: Menetaplcan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA CARI\ PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN I.OGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 2OlO Nomor 2a, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6);
Menetaplcan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA CARI\ PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN I.OGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 2OlO Nomor 2a, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6); Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tora.ia Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungr.rtan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan gdian bukan logam dan bahan galian batuan. 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galian Golongan B. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. ll.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang jumbn kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat S'[PD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan lngam dan Batuan dipungut Pajak atau kegiatan pengambilanmineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pqiak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b, Batu Ttllis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. c. h. i. j. k. l. m. n. o. P. q. r. s. t. u. v. w, x. v. z. aa, ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj ak. al. arn. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. Batu Permata Bentonit Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum KaIsit Kaolin I-usit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tanah Serap (Frrllers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (AIum) Tras Yarosit Tnolit IntaII Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball Clay 7*olit Rtiang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon I(ristal Kuarsa Krisopras Garnet Agat bj. bk. bl. bm. bn. bo, bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. c1. cm. cn. Topas Kerikil Galian Dari B Batu kali Pasir Urug Sirhr Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirofilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kayu Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (I^aterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dimaksudf pada ayat (1) adalah : a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, pen€rnaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan togam dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (U dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan lagam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan muatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) pada masing-masing jenis Mineral BUI<an Logam dan Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Btrl(an logam dan Batuan. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 1O% (sepuluh persen) dari standar Harga Bahan Galian Mineral Bukan logam dan Batuan yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Tora.ia Utara, (2) Besarnya tarif pajak pa.da mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a) Truk yang bermuatan 2 m3 dengan nilai jual seharga Rp. IOO.OOO - loo/o - Rp. IO.OOO (sepuluh ribu rupiah); b) Truk yang bermuatan 3 m3 dengan nilai jual seharga Rp. 15O.OOO - LOo/o - Rp. 15.OOO ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang temtang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan logam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara y€rng mengangkut Mineral Bukan logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (l) Bupa.ti menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2)Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakttr paling lama 3O (tiga puluh) hari scjak SKPD diterima, dikenakan salksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal l1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka walrtu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terut€ngnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pqiak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka walrtu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar IOO o/o (seratus persen) dari jurnlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitlen STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 7o (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak bahan galial *1rr"., bukan logam dan batuan dilakukan di Ihs Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi sesuai walrtu yang ditentukan dalam SKPD. (2) Rekanan membayar ke Kas Daerah dilakukan melalui SP2D yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tora-ia Utara selambatlambatnya I x24 jan. (3) Pembayaran p4iak sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenalan bunga 2o/o (dua persen) dari juntah pajak yang belum atau kurang dibayar. Pasal 14 (1) Setiap peftbeyaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanegal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib paja} harus melunasi peiak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi ddam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggd pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajalcnya setelah lewat l0 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggd pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembay€rran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasa] 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakru sebagaimana ditentukan dalam surat tegufan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkaa surat palcsa segera setelah lewat 21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 2l (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pembayaran pengurangan, keringanan dan p€mbebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Penrndangundangian Perpajakan Daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau p€ngurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggd diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus membcrikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; BAB VI KEBERATAN DAN BANDING C. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban mernbayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimsksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o ldua persen) sebulan untuk paling larna 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. narna dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanrs memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam waktu paling lama f (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhihhgkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah. (2) IGdduarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat tegurar dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 31 PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12
14

retribusi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, TLD NO. 75

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, khusus mengenai tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 5. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undalg-Unda-ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerale 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2O00 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spelrtrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pqiak Daerah danRetribusi Daerah 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Irckal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
10 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, http://jdih.torajautarakab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat; berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor AJ.402/10/18/DJPD /2017 Tanggal 1 4 Agustus 2017 tentang Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Kartu Uji dan tanda lulus uji dikenakan biaya yang disetorkan ke kas Negara sebagai jenis tarif Penerimaan Negara bukan pajak; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan L,alu Lintas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perubahaan Status bentuk dan status fungsi kendaraan Wilayah Pemungutan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
7

SISTEM PENGADAAN SECAra elektronik LINGKUNGAN PEMERINTAH KABupaten toraja UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONlK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunlang pe n velenggzlraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaral(atzrrt, Irtaka pcrllt adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secirra clektronik; b. bahwa untuk menjamin kelzrncaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik cli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarg Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, 'l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 'i'ahun '2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, 'lambahan Lembaran Negara Nomor 432 1) ; 4. Undang - Undang Nomor' 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran i\iegara Repubiik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nonror' 33 Tahurt 2004 Lerrlarrg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Eiektronik (l,emba,-an liegara Republik Indonesia, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Unclang-Undang Nomor l.l 'l'alrrrrr 2008 tcltar.rg l(eterbukaan lnformasi Publil< (Lembaran N(.garir Ilr'publil< [ndonesia Nomor 58, Tambahan [,embaran Negara lleplrl>lili lntlonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 28 'l'ah rrrr 2008 tentzrng Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di I'rovinsi Sularvesi Selatan (LemLraran Negara Republik Indonesia 'l'ahr-rr-r 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lncloncsia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 12 'l'ahLrn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur-r 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinterh ; 14. Keputusan Presiden Nomor 9 'lahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan lndonesia: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas i)eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang l)edoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasr dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).
PERATURAN ELEI(TRONIK UTARA. BUPATI TENTANC SISl'I'M PENCADAAN SECARA DI LINGKUNGAN I'EMIiIIIN'I'AH I(ABUPATEN TORAJA BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sel:agai unsur penyelenggara pemerinrah dzLerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara 4. e-Procurement adaiah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis ueb/ intemet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalr-Li pelelangan umum secara elektronik. 5. Layanan Pengadaan Secara Elektrorrik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang mt:mfasilitasi Unit Layalan Pengadaan/ Panitia Pengadaan parla l)roses pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik. 6. LPSE lain adaiah LPSE di luar l)emcrintah l(abupaten Toraja Utara. 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lcmbaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukar-r pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/j asa penrerintah. B. Direktorat e-Procurement LKPP aclalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monitoring, Evalurrsi dan Pengernbangan Sistem lnformasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 9. Sistem Pengadaan Secara Eiektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan clatabase eProcurement yang dikembangkan oleh Direktorat eProcurement LKPP untuk digunakar-r pada implementasi LPSE. 10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilili pckerjaan 1'ang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan bar :rng7'jasa. 1 1. Pengguna Anggaran selanjutr-r-va rlisingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggLrrriliLn anggalan l(emnterian / Lenrbaga/ Satuan Kerja Perarrgkzrt [)rLerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain I'cng|,urrrr AI'jBN/r\l'B[). 12. Kuasa Pengguna Anggaran, sclan.jutrrra disingliat l(PA adalah pejabat yang ditunjuk olch l'cr)gguna Anggaran r,rntuk menggunakan anggaran Lem baga/ Satr-ran licrja Perangkat Daerah. 13. Unit Layanan Pengadaan selanjutnl,a disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D lI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 14. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /j asa konsultasi/jasa lainnya. 17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement18. User ID adalah nama atau pengena) unil< sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk bcroperasi di dalam SPSE. \9. Passutord ada-iah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverilll<asi Usr:r ID kepada SPSE. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD I)AN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingl<up Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pclaksanaant e-Procurentent tli [ingkungan Pemenntah Daerah. Bagian Ked r-ra Maksud dern Tujuan Pasal 3 ( 1) Maksud Peraturan Bupati ini zrdalah sebagai penerapan sistem e-ProcurenretLt d i rvillr_vah daerah (2) 'lujuan Peraturan Bupati irri rrtlalith unLLll( elisiensi, efektrvitas. tran sl)i r rar . si. pt'r'sairrgirrr akuntabilitas dalam pelerlisirna,rrr pt'ngarlaan pemerintah. dasar untuk rrr eningkatkar-r sehat, dan barang/jasa BAIJ ]II ETIKA e-PROCU ll Lt',l ENT Pasal 4 ( 1) Setiap orang yang terkait dengarr pclal<sanaan e Procurement wajib mentaati etika dan l<eterrtuan peratul'an perundangundangan di bidang pengadaan barang/3asa pemerintah. (2) Daiam melaksanakan e-Procurement, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyaiahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan pa-ssutord; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curarlS dalam sistem e-Proc1fiement. BAB IV PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCURENIENT Pasal 5 (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Proatrement, terdiri dari : a. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejatrat Pelaksana Kegiatan ( PPK ); b. U LP/ PanitiaPengadaan/ Pejabat Pengadaan; c. Penyedia Barang/Jasa; d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil l)ekerjaan; dan e. LPSE. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN C PROCUREMENT Bagian Kesatu Standar Prosedur Operasional Sistem Per-rgadaan Secara Elektronik Pasal 7 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal 6 a"vat (1) men)'usun dan melaksanakan Standar [)roscdur Operasronal untuk menjamin keberlangsungan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup : a. registrasi dan verifikasi Penggr,Lna SPSE; b. layanan Pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup). (21 Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dan etika e-Procurement. Pasal 6 (1) LPSE sebagaimana dimaksucl dalirm Pasal 5 a-vat (1) huruf e bertugas mengelola sistem e l,roctrernent di lingkungan Pemerintah Daerah dan mempuny:ri ftu.tgsi : a. penyusunan program kegiatan pt:rtrlelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah I(a l> rrpzr r t'n 'l olaja Urtrra; b. pelaksanaan pelalihan f truthurtq l<t'pacl:r I);r n itia/ Pejabat Pengadaan/ULP dan Pen_verlia I iarirrrg/Jasa ur)rul( menguasai sistem e-Procu rement; c. pelaksanaan pelayanan kepacliL I'rLnitia/Pe1:rbat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jzrsa rli masing-masing wilayah kerj anya; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultas\ | helpdesk I yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan der-rgan sistem e-Procurement; e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan eva-luasi; f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; g. pelaksaraan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagizrn l(cr I r ra Registrasi dan Venfiliasi I'cngguna SPSD Pasal 8 (1) Substansi Standar Prosedur Opclzrsional registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wa.1ib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut : a. bagi penyedia barang/jasa. 1 . meiakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri dokumen penunjalg dan menunjukkal dokumen asli yang terdiri dari : a) KTP direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha /penanggung jawab bagi perusahaan perorangan atau perorangan bagi penyeciia barang/jasa perorangan: dan d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. b. bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan surat tugas asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputLrsal dari instansi masingmasing. (2) Verifikasi kepada penyedia btrrang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran peiaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User lD dan Passutord sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan U saha/ Perusahaan Perseroan atau Perorangan. (3) LPSE tidak perlu menambahkan persya.ratan registrasi selain yang diatur sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1). (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kua.lifikasi oleh ULPlPejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/j asa. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE. (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/l'ejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas iain yar-rg rlitetapkan dalam syarat dan ketentuan Pengguna SPSE. Bagi:rrr l(et Lgrr Layanan Penggur r LlLr r l,l'SE Pasirl 9 LPSE sebagaimana dimaksud clalarn [':rsal 7 a-vat (2) huruf b menyediakan : a. ruang layanan pemasukan penaw.r ran lbiddirtg roonr), pelatihan clan verifikasi; b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE; c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedalg menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPStr. Bagian Keempat Penanganan Masalah lEnor Honding) Pasal 10 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam isi dol<r-rmen penawaran tidak dapat dibuka oleh UlP/Pejabat Pengadaan dan rrenuangkannya dalam benta acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan ken dala teknis ke LKPP jika berkaitan : a. pefinasalahan aplikasi SPSE -vang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan b. permasalahan yang belum tercakr-rp dalam aplikasi SPStr. Bagian Kelima Pemeliharaan dan Pengamanan lnfrstruktur LPSE Pasai 1 1 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf d memuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan seruer dan jaringan. (2) Pengelolaan seruer LPSE sebagaimana dimaksud pada alat (1) mengacu kepada standar pengelolaan dota center. (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu day'a, dan keamanan fisik. (4) Setiap pengunjung yang akan rnenrzrsuki rLrang seruer harus mendapat izin dari pejabat _vang )rerrr r-'nang di LPSE. (5) Pengelolaan seruer SPStr sebirgairnarra dimzrksr-rd pada ayat (1) harus memperhatikan aspel< \';urg mcnruclahl<an untuk kegiatan pemeliharaan sepcrti p, n)irrltrluan, (lol(umentasi dan penyimpanan data. Bagiar-r Kecnanr Pemeiiharaan Kinerja dan l(iLpasitas SPSD Pasal 12 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c melakukan : a. melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukrin penggantian /penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis; b. membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; c. melakukan pemantauan terhadap koneksi internet sen,er SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika tedadi gangguan koneksi; d. memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan seruer SPSE dan/ atau perangkat lain; e. memantau kinerja piranti iunak. piranti keras dan jaringan, serta melakukal peningkatan/penggantian/ penambahan jika diperlukan; dan i memberikan akses kepada LKPP untrik melakukan monitorlng seruer SPSE' Bagian l(ettrjulr . ^. n ,--.--\ Pengarsipan Dokuircn Eleli tror I ik I File Ba c xupl Pasai 13 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf f harusmelakukanback"p...r,.a"pflesistemdandatabase SPSE. \2);;;'.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam media p".ryr-p"t'"t' yang m udah dipindah -QtortabLel J"r, aifetat tarr di suaiu tempat yang aman terpisah dari ruang sen)er. (3) Ketentuan pengarsipan doku-men elektronik sebagaimana dimaksud pada iyat [21 sesuai ketentuan yang berlaku' Bagian KedelaPan Pengadu irn Pzrsal 1'l (1) Tata cara pengaduan pelaksatrirtttr Ll'Sli (liittul' strbirgai bcrikut : zr. pengaduan dari masyarakttt tlat irtirLt pctl-v('(lla l;arang/jasa dapat dilakukan melalui lasililrrs r rrng terseclia rialarn SPSE; dan b. LPSE meneruskan laporan pt:ngircluirr-r dari mas-yarakat dan/ atau penyedia barang/jasa ke pader Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement I-l< PP Pasal i ll LPSE sebagaimana dimaksud clalam Pasal 14 rvajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK, apabila drtemukan penyimparrganpenyimpangan atas pelaksanaar-r pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pengelolaan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini rrultri berlaku, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/ SKPD mulai Tahun Anggalan 20 13 harus menerapkan e- Procurement. (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau PAlKPA, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengatlaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atar,r sebagian pengadaan paket di unit kerja/ SKPD menggunakan e- Procurement. Dr und n di Rantepao (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/ SKPD harus meiakukan koordinasi <lt'rrgan LPSE. (4) Dalam melaksanakan fungsinya tcnltama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakr-rkan koortlinasi dan konsultasi dengan LPSE lairr clan Dirclitolrrt c Proculernenl LKPP serta dapat mengaj ukan sar.ln Pt'r'rr l[r han- pcr-r,rbahan yang diperlukan untuk penyempr-r rrraar r S I 'SIi. (5) Untuk mempercepat implementasi e' I'roculcnrt'nt, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSIi lajn ,r,zrng lelah memiliki infrastruktur memadai dengan ili.ut selta c.lalarn pemanfaatan rnfrastruktu r LPSE lain. BAB VIII KETENTUAN PENU'IUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar-r. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
9

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-TORAJA-UTARA-TAHUN-ANGGARAN-2022

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam rangka penyesuaian perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antara jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 98 Tahun 2022; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; PMK Nomor: 2/PMK.07/2022; PMK Nomor: 116/PMK.07/2022; PMK Nomor:127/PMK.07/2022; PMK Nomor 134/PMK.07/2022; Perda Kab. Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021; Perda Kab. Toraja utara Nomor 8 Tahun 2021.
Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
10 Pasal (14 Hlm.) dan XVI Lampiran.

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG SETIAP LEMBANG KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2018/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Setiap Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Setiap Lembang di Kabupaten Torqia Utara Tahun Anggaran 2018
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 2441; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.O7 l2ol7 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); tentang Pengelolaal Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255|PMK.O7 l2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.O7 12017 tentang Pengelolaan Transfer t ke Daerah dan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 40); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 30); 12. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 75).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III PENYALURAN DANA LEMBANG BAB IV PENGGUNAAN DANA LEMBANG BAB V PELAPORAN DANA LEMBANG BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
NOMOR 4 TAHUN 2018
14 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, http://jdih.torajautarakab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK:

Retribusi Terminal perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan fasilitas terminal, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi terminal dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan Undang-Undang Nomor 22 Tahurr 20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Tarif Retribusi biaya operasional langsung biaya tidak langsung biaya modal Hasil pemungutan retribusi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT