Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 201 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2024.pdf

ANGGARAN KERJA PEMERTINTAH DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat 1,2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lr-ntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di. Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA'4 1.entang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagafunana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Menteri Perencanaan Nasiorral/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemeritrtah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264; 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nontor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13); 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan NornorlT Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Dar:rah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
Pasal 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yarrg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 : (l) RKPD Tahun 2025 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun. (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e. rencana kerja dan pendanaan daerah; f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan g. penutup. (3) Dokumen RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
3

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024. Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2024.pdf

PENJABARAN ANGGARAN APBD

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung forum koordinasi pimpinan kecamatan dan penanganan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Toraja Utara, Penrerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam database Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang meliputi objek belanja dan rincian objek belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahu:n 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja utara di provinsi sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Rep,ublik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Angaran 2024 (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3 8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Torja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Beita Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 3);
Pasal 1 : Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O24 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak, terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TORAJA UTARA
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TORAJA UTARA
4

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahtrn 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemtrcrian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberalra kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6911); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O24 (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3); 7 . Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah liabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 22);
Pasal 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Torqia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelerrggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati serta pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara. 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% B. Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam ralgka melaksanakan tugas pemerintahan. 9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. Pasal 2 : (l) Pemberian Tunjangan Hari Raya darr Gaji Ketiga Belas diberikan kepada; a. PNS dan CPNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan d. PPPK. (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Pasal 3 : 1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan e. tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan yang disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah. (2) Dalam hal guru PNS yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah tidak menerima tambahan penghasilan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padeL ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan. (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b, terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; dan c. tunjangan jabatan. (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketigeL belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; dan d. tunjangan umum. (6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketigrL belas bagi pppK sebagaimana dimaksud dalam Pasal :2 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; dan d. tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum. (7) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan selcesar penghasilan yang seharusnya diterima karna berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. Pasal 4: 1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kera sebelum tanggal Hari Raya. (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang, dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024. (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024. (6) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024. Pasal 5 : Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 : Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 7 : Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 20113 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024
6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.

Download file:

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

PENANAMAN MODAL

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem aplikasi pelayanan perizinan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Toraja Uta.l:a Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Opena.sional Prosedur Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahur. 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tora-la U tara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran ltlegara Republik Indonesia Nomor 52341 sebzLgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesria Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap,a kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Und,ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
Pasal 1 :Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor zl0 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tora,ja Utara Tahun 2018 Nomor 4O) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 2 :Peraturan Bupati diundangkan. Pasal 2: ini mulai berlakU pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UT-ARA NOMOR 40 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024
3

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPI\LA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANIf LAINI'{YA

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2024.pdf

toraja-utara-2024-BESARAN-PENGHASILAN-TETAP-TUNJANGAN-kepala-SEKRETARIS-PERANGKAT-LEMBANg-lainnya

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPI\LA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANIf LAINI'{YA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kepastian hukum terhzLdap pemberian besaran penghasilan Kepala kmtrang, Sekretaris lembang, dan Perangkat Lembang lainnya diperlukan pedoman atas pemberian besaran penghasilan Kepala lembang, Sekretaris Lembang,dan Perangkat l,embang Lainnya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemenntah Nomor 1 1 Tahun 2Ol9 tentang Perubaharr Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan trmbang, batrwa belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tuLnjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan ope rasional Badan Permu syawaratan Desa; bahwa Peraturan Bupati Toraja lJtara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap. c. bahwa Peraturan Bupati Toraja lJtara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Perrghasilan Tetap besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala lembang, Sekretrais Lembang dan perangkat Lembang lainnya Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat lembang Lainnya, belum mengakomodasi pengaturan penghasilan dan tunjangan Kepala Lembang dan perangkat lembang sepenuhnya,sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf tr, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan llupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tu njangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang Lainnya.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undangg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200ti Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Rep,-lblik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unrlang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l,embaran Neflara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi:r Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan lJndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unclang Nomor 2 Mengingat t. 2. 3. 4. 2 Menetapkan Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (kmbaran Negerra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Llndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dr:sa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 12014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1);
Bab I. Ketentuan Umum Bab II. MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bab III. PENGHASILAN TETAP KEPALA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGIGT LEMBANG LAINNYA Bab IV. TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASiILAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DANPERANGKAT LEMBANG LAINNYA. Bab V. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang Lainnya
-
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

perbup nomor 18 tahun 2022.pdf

PEDOMAN-PELAKSANAAN-SISTEM-PENANGANAN-PENGADUAN-(WHISTLE BLOWING SYSTEM)-TINDAK-PIDANA-KORUPSI-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Toraja Utara 2022 No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan tindak pidana korupsi melalui sistem penanganan pengaduan. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu dilakukan pengaturan secara khusus.
UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 43 Tahun 2018; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 33 Tahun 2011; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021; Perbup. Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MEKANISME PENGADUAN BAB IV TINDAK LANJUT BAB V HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
-
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
VII Bab, 12 Pasal (11 Hlm.) dan 3 Hlm. Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup-No-32-Tahun-2020-Kab.-Toraja Utara.pdf

PETA JABATAN APARATUR SipiL NEGARA Di lingkungan PEMERINTAH KABuPATEN TORAJA UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meleksanakan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur�ipil Negara, maka perlu menyusun Pela Jabat.an; b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apw11tur Negara clan Reformasi Birokrasi tanggal 17 Juli 2020 nomor B/584/M.SM.01.00/2020 tentang Usulan ASN T.A 2021, maka perlu menetapkan Peta Jabatan Apamtur Sipil Negara. di Llngkungan Pemerintah Kabupaten_ Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada hurur a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja uwa tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Toraja Utara.
1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan KaSupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repu8lik Indonesia • Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 2. Unde.ngUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ape.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbe..ra.n Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik. Indonesia Nomor 5587) • scbagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir denga.n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerint.ahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administ.rasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);�. - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Llngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58); 6. Peraturan Kepala Badan KcpegaWWan Negara Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 7. Peraturan De.erah Ka bu paten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah fLembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 61).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGANGKATAN DAI.AM JABATAN PELAKSANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
TAHUN 2020 NOMOR 32
34 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

ABSTRAK:

peraturan tentang pengalokasian Bantuan Operasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupeti tentang Bantuan Operasional Pendidikan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 5410 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16); 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16); 13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Sekolah Dasar; Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan; Atau Bentuk lain yang Sederajat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah (kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11; Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 15. Peraturan Daerah (kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah (Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 16. Peraturan Daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70); 17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51).
SASARAN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KOMISI PENGAWAS BOP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 39 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO.39 TAHUN 2018.pdf

PERBUP NO. 39 TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No. 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O18 Nomor 9); Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 39).
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
7 Halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 38 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP NO.38 TAHUN 2018.pdf

PERBUP NO. 38 TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/No. 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebljakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Toraja Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Nomor 5347); Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2077 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.O/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
26 Halaman beserta lampirannya

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT