Pencarian Peraturan

retribusi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1, TLD NO.189

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya

ABSTRAK:

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan; fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan pada masyarakat melalui retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; tarif retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 4. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara; 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan; 6. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 halaman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2008/NO.17

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 185 ayat (4) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5037 /XII/Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009; b. bahwa pcnyempumaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum danperaturan perundangundangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.
1. UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 2. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 4. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Npmor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}) 5.UndangUndang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9.UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 1977 Nomor 11, Tambahan Lernabran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4028); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Dalam Negeri; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan [alan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 20GO Nomor 8 Seri C Nomor 2); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Uatara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12); 42.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13); 43.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor7); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha lzin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi lzin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 37 Tah􀬛 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2001 tentang Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2001 Nomor 85); . 51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 01 Tahun.' 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun , 2003 Nomor02); · 53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun· · 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpkg dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nornor 03); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 03 Tahun 2003 tentang Usaha Petemakan dan Budidaya Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04); 55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Urnum Andi Djemma (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24); 57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01); 58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02); 59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pernerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21); 60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Swnber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23); 61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01); 62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03); 63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04); · 64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu UtaraTahun 2005 Nomor 05); 65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06); 66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun' 2005 Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 7); 67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11); ' 68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 03); 70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 04); 71. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172); 72. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173); 73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174); 74. Peraturan Daer ah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177); 75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177); 76. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178); 77. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 78. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan.Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 79. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) 80. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun: 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabuyaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182); 81. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun· 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183); 82. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184);
Pasal 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Pasal 2 : Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 3 : belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 4 : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 5 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6 : Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pasal 7 : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
32

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2008/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kj!giatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn tahun anggaran berjalari maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. b. bahwa sehubungan 'dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dali II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentarig Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah · Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik barang Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjr Daerah Tahun Anggaran 2009; 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deperternen Dalam Negeri; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor l); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6); 38. Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Uatara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan (Lembaran Daerah KabupatenLuwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13); 47. Peraturan Daerah I<abupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembdran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor7); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan I<abupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah I<abupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayall Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80); 53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayall Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah I<abupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86); 55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayall Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03); 57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Petemakan dan Budidaya Temak (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04); 58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05); 59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24); 60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01); 61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pernerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nornor 21); 62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Surnber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23); 63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nornor 01); 64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03); 65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04); 66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu UtaraTahun 2005 Nomor 05); 67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06); 68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nornor 05); 69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174); 70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 176); 71. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178); 72. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182); 76. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
Pasal 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Pasal 2 : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 3 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 4 : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 5 : Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6 : Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 7 : Peraturan daerah ini rnulai pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008.
35

PAJAK REKLAME

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NO.13, TLD NO.184

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Reklame merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting artinya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pajak Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Dinas adalah Dinas yang mengelolah pajak daerah. 6. Reklame adalah benda, alat Pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 7. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame. 8. Penyelenggaran Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk yang atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 9. Kawasan/zone adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tesebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. 10. Nilai jual objek pengelolaan reklame adalah kesuluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. 11. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek bidang usaha. 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. 13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat setoran yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 20. Pengadilan Pajak adalah Pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan atas sengketa pajak yang terjadi antara petugas pajak dengan masyarakat wajib pajak. 21. Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan perundang – undangan perpajakan termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan undang–undang penagihan pajak dengan surat paksa. 22. Banding adalah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan perundang–undangan yang berlaku. 23. Gugatan adalah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan gugatan berdasarkan perundang–undangan yang berlaku. 24. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang. 25. Tim Pertimbangan Reklame adalah bentukan daerah guna menata, memberikan pertimbangan dimana titik reklame yang telah disepakati. 26. Reklame tidak bergerak adalah benda, alat Pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya menetap pada satu titik. 27. Reklame bergerak adalah benda, alat Pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya tidak menetap dan berpindah-pindah. 28. Orang adalah orang perorang dan badan hokum yang mengelola pajak reklame. BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 2 Reklame tidak bergerak : a. Pajak Reklame tidak bergerak; b. Pajak Reklame bergerak. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 3 Dengan nama Pajak Pengelolaan Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggara Reklame. Pasal 4 (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. reklame papan/billboard/megatron; b. reklame kain; c. reklame Melekat; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame suara; h. reklame film/slide; i. reklame peragaan; dan j. reklame apung. Pasal 5 Tidak termasuk obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi : a. penyelenggraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan serta papan nama/identitas yang melekat pada tempat usaha/bangunan dan sejenisnya; b. penyelenggaran reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 6 (1) Subyek Pajak adalah Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memasang Reklame. (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 7 Setiap orang yang menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin. Pasal 8 (1) Tata cara memperoleh izin pejak reklame sebagai berikut : a. pemohon mengajukan permohonan kepada dinas yang mengelola pajak reklame; b. Dinas melakukan penelitian syarat-syarat yang diajukan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) hari kerja; c. Reklame tidak bergerak dengan ukuran 2 M keatas dilakukan kajian teknis oleh Tim Pertimbangan Reklame; d. Hasil kajian teknis dari Tim Pertimbangan Reklame dibuat Berita Acara yang memberikan keputusan diterima atau ditolak. (2) Tim Pertimbangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Anggota Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB V TEMPAT PEMASANGAN DAN PELARANGAN REKLAME TIDAK BERGERAK Pasal 9 Pemasangan dan Pelarangan Reklame tidak bergerak di kawasan/zona reklame akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Luwu Utara. BAB VII DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME Pasal 11 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. (2) Nilai sewa reklame sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besar pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk masa pajak/masa penyelenggara reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. BAB VIII DASAR PERHITUNGAN, NILAI JUAL OBYEK PENGELOLAAN DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME TIDAK BERGERAK Pasal 12 (1) Dasar perhitungan Pajak Reklame tidak bergerak : a. perhitungan Pajak Reklame yang dijadikan dasar adalah Nilai sewa Reklame (NSR); b. Nilai Sewa Reklame (NSR) diperoleh dari hasil pemjumlahan Nilai Sewa Pajak Reklame (NSPR) dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR); c. nilai Sewa Pajak Reklame (NSPR) adalah diperoleh dari Hasil Penjumlahan Klasifikasi Jalan Dan Lokasi Pemasangan/Kepadatan Pemanfaatan; d. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah Jenis dan Luas, tarif dan batas minimal; dan e. pajak terutang adalah hasil perkalian Nilai Sewa Reklame (NSR), lama pemasangan, dan tarif pajak. (2) Jumlah Pajak Terutang dalam Masa Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame x Jumlah Pemasangan x Lama Penyelenggaraan x 25% (dua lima puluh persen) untuk penyelenggaraan usaha besar. (3) Jumlah Pajak Terutang dalam Masa Pajaka adalah Nilai Jual Obyek Penyelenggaraan x 10% (sepuluh persen) untuk penyelenggaraan usaha kecil. Pasal 13 Nilai jual Obyek Reklame dan Batas Minimal Reklame bergerak ditetapkan sebagai berikut: NO JENIS REKLAME SATUAN UKURAN TARIF/M (Rp) BATAS MINIMAL MASA PAJAK 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. BILBOARD PAPAN : A. PAPAN MEREK B. NEON SIGN / NEON BOX C. TIN PLATE D. BALIGO MEGATRON KAIN MELEKAT/POSTER: A. POSTER B. FLUG CHAIN C. GRAFITTI M2 M2 M2 M2 M2 HARI M2 Lembar M2 M2 1.500.000 200.000 500.000 1.000.000 100.000 1.500.000 40.000 100.000 50.000 50.000 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 BULAN 1 HARI 1 BULAN 1 BULAN 1 BULAN 1 BULAN Pasal 14 Nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) tidak bergerak sebagai berikut : a. Klasifikasi Jalan NO KLASIFIKASI HARGA DASAR PER TITIK (Rp) 1 JALAN NASIONAL 75.000 2 JALAN PROPINSI 60.000 3 JALAN KABUPATEN 50.000 4 JALAN DESA/KOLEKTOR 30.000 b. Lokasi Pemasangan/Kepadatan Pemanfaatan NO LOKASI HARGA DASAR PER TITIK (Rp) 1 KAWASAN KHUSUS 200.000 2 KAWASAN BISNIS 125.000 3 KAWASAN PERUMAHAN 75.000 4 KAWASAN TERBUKA 60.000 5 KAWASAN INDUSTRI 40.000 6 KAWASAN PERKANTORAN 30.000 7 KAWASAN PENDIDIKAN 20.000 BAB IX DASAR PERHITUNGAN DAN NILAI JUAL PENGELOLAAN REKLAME BERGERAK Pasal 15 (1) Nilai Jual Objek Pengelolaan Reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame Bergerak di wilayah Kabupaten Luwu Utara. (2) Jumlah Pajak Terutang dalam Masa Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame x Jumlah Pemasangan x Lama Penyelenggaraan x 20 % (dua lima puluh persen). Pasal 16 Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Batas Minimal masa Pajak Reklame Tidak Bergerak ditetapkan sebagai berikut : NO JENIS REKLAME SATUAN UKURAN NJOPR Per SATUAN BATAS MINIMAL MASA PAJAK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 SELEBARAN BERJALAN PADA KENDARAAN UDARA SUARA FILM/SLIDE PERAGAAN : a. di luar ruangan yang bersifat permanen b. tidak permanen 100/lembar M2 Buah Hari Hari 1 (satu) kali peragaan 1 (satu) kali peragaan 30.000 200.000 350.000 300.000 300.000 50.000 50.000 1 BULAN 1 TAHUN 1 HARI 1 HARI 1 HARI 1 HARI 1 HARI BAB X MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 17 (1) Masa Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. Pasal 18 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD. Pasal 19 (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 hari, setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. BAB XI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 20 (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak. (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya formulir pendaftaran kepada petugas pajak. (4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam buku Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah. Pasal 21 (1) Wajib Pajak yanag telah memiliki NPWPD, setiap awal bulan wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diiisi dengan jelas, lengkap dengan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan ke Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas kartu data, yang merupakan hasil akhir yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak. BAB XI PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 22 (1) Pajak dipungut berdasarkan Penetapan Bupati C.q Dinas atau dibayar sendiri Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah, yang memiliki objek pajak di Kabupaten Luwu Utara. (2) Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban Pajak yang terutang yang menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT. (3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan STPD sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. (4) Tata cara pengisian dan penyampaian SPPD, SKPD, SKPDKB, diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pasal 23 (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; dan c. SKPDN (3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pasal 24 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran anggaran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 25 (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 26 (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau kekurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING Pasal 27 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah atas suatu : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; dan/atau e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 28 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Bupati. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 29 Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 30 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah secara tertulis dan menyebutkan paling kurang: a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan d. alasan yang jelas. (2) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pajak daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 31 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32 (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diterbitkan : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang, atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. Apabila SPTPD tidak disampaikam dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang tdrutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (2) SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditertibkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. BAB XVIII KADALUWARSA Pasal 33 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pindana dibidang perpajakan daerah. (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 34 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e di atas; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau sak si; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 35 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau malampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Terhadap obyek Pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum beyar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut tehnik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
30

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6, TLD NO.177

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

a. bahwa memperhatikan potensi sumber daya mineral yang ada serta dalam rangka pengaturan pengelolaan Bahan Galian Golongan C wilayah kabupaten Luwu Utara; b. bahwa Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan amanat undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur usaha pertambangan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Repulblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum; 22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintaan di BIdang Pertambangan Umum; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82).
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang membidangi Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. 8. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi Bahan Galian Golongan C. 9. Bahan Galian Golongan C adalah semua Bahan Galian yang tidak termasuk Golongan Bahan Galian A (Strategis) dan Golongan Bahan Galian B (Vital). 10. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi penyelidikan umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan. 11. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan Geologi/Pertambangan untuk menetapkan lebih tinggi seksama adanyan dan sifat letakkan bahan tambang serta melakukan persiapan-persiapan dan manfaatnya. 12. Esploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian golongan C dan memanfaatkannya. 13. Pengolahan dan Pemurnian adalah usaha pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/kemurnian. 14. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dan atau hasil eksploitasi dan eksplorasi. 15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan pemurnian bahan galian dan atau dari daerah/tempat eksplorasi atau eksplotasi. 16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna sesuai dengan fungsinya yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan. 17. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 18. Inspektur Tambang (IT) adalah pegawai dinas pertambangan yang ditunjuk/sebagai pelaksana Inspektur Tambang dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan hidup atau usaha pertambangan. 19. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 20. Memanfaatkan bahan galian golongan C adalah menggunakan dan mengolah bahan tambang golongan C, baik yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara maupun dari luar Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan dalam arti luas. 21. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi bahan galian golongan C. 22. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh SKPD yang membidangi bahan galian golongan C kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas. 23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan dan Perundang–Undangan Perpajakan Daerah. 24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak seharusnya terutang. 30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retibusi Daerah. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang–Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 33. Sanksi Adsministrasi adalah sanksi yang diberikan secara Administratif kepada subyek pajak maupun wajib pajak atas pelanggaran ketentuan-ketentuan teknis administratif dalam pengelolaan bahan galian golongan c dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Daerah dapat berupa teguran tertulis, penutupan sementara lokasi penambangan, pembongkaran material, pengenaan bunga. 34. Iuran Tetap Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak tetap adalah pungutan daerah setiap tahun atas penguasaan wilayah pertambangan berdasarkan jenis bahan galian golongan C dan luas wilayah SIPD. 35. Iuran Produksi Galian Golongan C selanjutnya disebut Pajak Produksi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pengambilan/pengolahan bahan galian golongan C berdasarkan volume. 36. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pengelolaan usaha pertambangan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi : a. pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Isin Pertambangan Rakyat (SIPR); b. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan usaha pertambangan yang sifatnya mendesak dan menyangkut kepentingan umum; c. pembinaan dan pengawasan; d. penarikan iuran dalam bentuk pajak tetap dan pajak produksi. BAB III ORGANISASI PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN Pasal 3 (1) Untuk pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Fungsi-fungsi usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aspek pengaturan; b. syarat-syarat perizinan/rekomendasi; c. pembinaan dan pengawasan produksi, pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan; d. pengelolaan informasi pertambangan; e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan; f. penarikan pajak tetap dan pajak produksi; g. penertiban pertambangan tanpa izin. BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN Pasal 4 (1) Setiap usaha pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat SIPD dan atau rekomendasi dari SKPD yang membidangi. (2) Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh: a. perusahaan negara; b. perusahaan daerah; c. koperasi; d. perusahaan swasta nasional; e. perorangan. Pasal 5 SIPD dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. SIPD eksplorasi; b. SIPD eksploitasi; c. SIPD Pengolahan/Pemurnian; d. SIPD Pengangkutan; e. SIPD Penjualan; f. rekomendasi yang sifatnya temporer dan mendesak. BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SIPD DAN REKOMENDASI Pasal 6 (1) Permohonan SIPD dan rekomendasi diajukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan berdasarkan urutan pengajuan permohonan. BAB VI LUAS WILAYAH Pasal 7 (1) Luas wilayah pertambangan dapat diberikan untuk satu SIPD paling banyak 10 (sepuluh) hektar. (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan kepada badan hukum dan atau koperasi dapat diberikan paling banyak 5 (lima) SIPD. (3) Untuk mendapatkan luas wilayah SIPD atau jumlah wilayah SIPD yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati. BAB VII MASA BERLAKU SIPD Pasal 8 (1) SIPD eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 9 (1) SKPD sebelum memberikan SIPR terlebih dahulu menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat. (2) Usaha pertambangan rakyat hanya diberikan kepada perorangan. (3) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan Bupati. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD Pasal 10 (1) Pemegang SIPD berhak melakukan kegiatan di dalam wilayah SIPDnya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pemegang SIPD wajib : a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam SIPD; b. membayar iuran/pajak tetap dan pajak produksi sesuai ketentuan yang berlaku; c. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan hasil produksi setiap bulan kepada SKPD yang membidangi; d. melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai-sungai. Pasal 11 Apabila selesai melakukan usaha pertambangan pada satu tempat, pemegang SIPD diwajibkan untuk mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap mempunyai daya dukung lingkungan. BAB X HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH Pasal 12 (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah dengan pemilik tanah. (2) Pemegang SIPD diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak yang berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilakukan. (3) Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan wilayah SIPD, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat. (4) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan ganti rugi maupun tumpang tindih dibebankan kepada pemegang SIPD. BAB XI BERAKHIRNYA SIPD Pasal 13 (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian SIPD tanpa permohonan perpanjangan oleh pemegang SIPD, maka SIPD tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan, dan mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda/bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. (2) Pemegang SIPD mengembalikan SIPD kepada SKPD yang membidangi dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut. (3) Pengembalian SIPD baru sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari SKPD yang mebidangi. (4) SIPD dapat dibatalkan oleh SKPD yang membidangi, meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang SIPD tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan SIPD maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi selama berlakunya SIPD : a. terdapat kekeliruan dalam penertiban SIPD, sebagai akibat kesalahan pemohon; b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan Lingkunagan Hidup; c. secara teknis maupun aspek sosial sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pertambangan; d. jika ternyata kegiatan eksploitasi belum dimulai dalam jangka 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD yang bersangkutan; e. tidak memenuhi/mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindakahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam SIPD. BAB XII PEMINDAHAN SIPD Pasal 14 (1) Dalam rangka peningkatan usaha maka SIPD dapat dipindahkan kepihak lain atas persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi; (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 15 Pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pemegang SIPD dengan masyarakat. Pasal 16 Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan pemegang SIPD disesuaikan dengan skala usahanya antara lain : a. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/masyarakat setempat; b. membina atau sebagai Bapak angkat usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat setempat dalam wilayah SIPDnya. c. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang; d. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 17 (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan baik yang memiliki izin maupun pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Pengawasan kegiatan usaha pertambangan terdiri dari, pengawasan pengusahaan (produksi), pengawasan pemasaran, tata cara teknik pertambangan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasan dampak lingkungan. (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau keselamatan kerja dilaksanakan oleh Inspektur Tambang. (4) Petunjuk dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pengangkatan pejabat pelaksana Inspektur Tambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XV DAMPAK LINGKUNGAN DAN REKLAMASI Pasal 18 (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengangkat Kepala Teknik Tambang dan bila dianggap perlu mengangkat Wakil Kepala Teknik Tambang. (2) Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tata cara penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan dan reklamasi. (3) Pemegang SIPD diwajibkan menjaga segala dampak lingkungan yang ditimbulkan serta memperbaiki bila terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatannya. (4) Perlindungan terhadap dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. wajib tanam/penghijauan; b. mengamankan tanah pucuk; c. memfungsikan kembali lahan bekas penambangan; d. pengaturan pencegahan erosi; e. pencegahan pendangkalan sungai dan saluran pengairan; f. pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air; g. pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air. BAB XVI KEGIATAN PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PASAL 19 (1) Kegiatan pengambilan bahan Galian Golongan C meliputi : a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah Permata; d. Batu Kapur; e. Batu Apung; f. Batu permata; g. Bentonit; h. Dolomit; i. Feldspar; j. Garam Batu (helite); k. Grafit; l. Granit/andesit; m. Gips; n. Kalsit; o. Kaolin; p. Leosit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmer; t. Nitrat; u. Opsiden; v. Oker; w. Pasir dan Kerikil; x. Pasir Kuarsa; y. Perlit; z. Phospat; aa. Talk; bb. Tanah Serap (fuller earth); cc. Tanah Diatome; dd. Tanah Liat; ee. Tawas (alum); ff. Tras; gg. Yorasit; hh. Zeolit; ii. Basal; jj. Trakkit. (2) Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) adalah : a. kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis; b. pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 20 Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C. Pasal 21 Wajib Pajak Pengambilan Golongan C adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Pengambilan bahan galian golongan C yang memiliki SIPD. BAB XVII DASAR PENGENAAN STRUKTUR TARIF PAJAK Pasal 22 (1) Atas pengelolaan bahan galian golongan C dikenakan pajak tetap dan pajak produksi. (2) Dasar Pengenaan Pajak tetap bahan galian golongan C adalah berdasarkan jenis bahan galian golongan C, lamanya pengelolaan dan luas wilayah SIPD. (3) Dasar pengenaan Pajak Produksi adalah nilai jual/nilai pasar per meter kubik setiap jenis bahan galian golongan C hasil eksploitasi dikalikan 20 % (dua puluh perseratus). (4) Nilai jual/nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) Pajak Tetap dan Pajak Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : No Jenis Bahan Galian Gol “C” Pajak Tetap (Ha/Thn) Pajak Produksi (M3) Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pasir Batu Kali Kerikil Sirtu Tanah Urug/ Tanah Timbunan Tanah Liat Pengambilan bahan galian golongan C lainnya Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Nilai Pasar/Harga Standar Per M3 dikalikan 20% BAB XVIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 23 (1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Pengambilan bahan galian golongan C. (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dengan besar pajak pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4). BAB XIX MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 24 Masa pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Takwin. Pasal 25 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Bahan Galian Tambang Golongan C dilakukan. Pasal 26 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XX TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 27 (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bupati dan atau pejabat yang berwenang menetapkan ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal 28 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya jumlah pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak daerah Bupati dan atau pejabat yang berwenang menerbitkan diterbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; dan c. SKPDN. (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila: a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; c. kewajiban mengisi SPTPD dan tidak dipenuhi, pajak yang berutang di hitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 (dua puluh lima) % (persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % (persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (serarus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (5) Kenaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan. (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 29 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang dtentukan, sesuai dengan yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam dan atau dalam waktu yang ditentukan. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 30 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 31 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat pada buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak, harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 33 (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 34 Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan. Pasal 35 Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 36 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 37 Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati. BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 38 (1) Bupati, berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati. BAB XXIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 39 (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat : a. membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPBKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3) Bupati atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XXIV KEBERATAN DAN BANDING Pasal 40 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk atas suatu : 1. SKPD; 2. SKPDKB; 3. SKPDKBT; 4. SKPDLB; dan 5. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (4) Apabila sudah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. (6) Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang dalam Keputusan Bupati. Pasal 41 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan Bupati tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Pasal 42 Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. BAB XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 43 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP); (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 44 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XXVI KADALUWARSA Pasal 45 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dalam masa kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB XXVII PENYIDIKAN Pasal 46 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 47 (1) Pembongkaran ditempat bagi yang menyangkut Bahan Galian Golongan C tanpa didukung dokumen yang sah dan atau denda 4 (empat) kali lipat dari jumlah pajak material yang diangkut. (2) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada (1) adalah milik/aset daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan umum BAB XXIX KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang : a. tidak mempunyai SIPD dan melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); b. tidak berhak atas tanah merintangai atau mengganggu usaha pertambangan yang sah; c. berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang SIPD memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. d. Setiap orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. (2) Pemegang SIPD yang : a. tidak memenuhi dan/atau tidak membayar pajak produksi; b. tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini; c. Setiap pemegang SIPD sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 (1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah dan belum bayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu. (2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XXX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 52 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 21 Tahun 2000 Seri A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara .

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

pajak dan retribusi daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3, TLD NO.174

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).
Retribusi atas penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan dimaksudkan sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap proses produksi, peredaran daging hewan dalam daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
28 halaman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

2007

Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, LD.2007/NO.20

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) UncfangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana tclah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Pcnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nornor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersarna Bupati telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kabupatcn Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Pcraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4262/Xll/Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APED Tahun Anggaran 2008 tidak bcrtcntangan dengan kepentingan umum dan peraturan pcrundangundangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Jan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008.
1. UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) scbagaimana telah dubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 3685) scbagaimaana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. UndangUndang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1688); 4. UndangUndang Nornor 13 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3826); 5. UndangUndang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 6. UndangUndang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 7. UndangUndang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l.cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 8. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbaugunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. UndangUndang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagairnana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Perncrintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 108, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. UndangUndang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 11. Pcraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pcngawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pembinaan dan Pengawasan enyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4090); 12. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 118, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lernbaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Pcraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor D6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Kcuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 20. Peraturan Femerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nrnnor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Rcpublik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinetja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007; 26. Peraturan Mcntcri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tcntang Pcdornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2008; 27. Pcraturan Dacrah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
Pasal 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Pasal 2 : Pendepatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pasal 3 : Belauja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 4 : Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasa! 5 : Uraian lebih lanjut anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6 : Bupati rnenetapkan peraturan tentang Penjabaran Pasal 7 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2007.
19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR:

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007; b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bruni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3685) sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undarig Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ·tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); · 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005108, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pcmerintah Pusat dan P.cmerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4�, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ' 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun .1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nornor 1098) scbagaimana telah dirubah bebcrapa kn] i ternkhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2007 (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 25); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 16.Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); "17. Pcraturan Pcmcrintah Nornor 66 Tahun 20()1 tcntang Rctrcbusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'! Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4139); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPRD (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 20. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lernbaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 21. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574); 22. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan ( Lernbaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 23. 'Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lernbaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); . 24. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahunl 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentarig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 26. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lernbaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4614); 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Urnum Bagi Pegawai Negeri Sipil; i 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalarn Negari Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan Jan 13elanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun.2006 Nomor 05);
1.PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007 2.PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHTERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2007.
36 HALAMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2 0 0 7 NOMOR: 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang•Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/1/2007 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Perda 1 ,. Halanl,u :· I . I I 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1t1or 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); · 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
1.PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007 2.PERSETUJUANPENETAPANPEMBENTUKANPERATURAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHl)N ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA 3.KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA ATAS PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2007.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
23 halaman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/1/2007 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan · Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun2006 Nomor 05);
Pasal 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Pasal 2 : Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 Pasal 3 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pasal 4 : Pembiayaan Daerah sbagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 5 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Pasal 6 : Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 7 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2007.
19

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT