Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Yahukimo
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu Kabupaten endemik tertinggi penyakit malaria di Provinsi Papua dan menjadi masalah utama kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan, kematian, produktivitas dan kecerdasan generasi mendatang serta membebani biaya kesehatan pemerintah dan masyarakat, bahwa eliminasi malaria menjadi dasar untuk penyusunan pedoman eliminasi malaria sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 443.41 / 465 / SJ, Tanggal 8 Februari 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, bahwa agar target Papua termasuk seluruh kabupaten kota bebas malaria pada tahun 2025 dapat tercapai perlu adanya pedoman eliminasi malaria, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305/ MENKES / SK/XI/1999; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1211/ MENKES / SK/XI/2002; Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 51 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Yahukimo. Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan sebagai berikut: a. peningkatan komitmen pemerintah kabupaten, distrik kelurahan dan kampung terhadap pelaksanaan program eliminasi malaria. b. peningkatan pengalokasian dana untuk program eliminasi malaria. c. peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi didukung sistem rujukan yang memadai. Kabupaten Yahukimo dinyatakan tereliminasi malaria apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak ditemukan kasus lokal malaria atau tidak ditemukan penularan malaria setempat. Segala biaya akibat dikeluarkanya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo, kontribusi pihak swasta dan mitra pengendalian malaria, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang- undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah pada Kabupaten Yahukimo. Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Pengendali Mutu/Penanggung jawab setinggi- tingginya sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan. Pertanggungjawaban biaya khusus operasional pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani seluruh personil Tim Pengawas disertai dokumen pendukung yang diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo, dan pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo. Uraian tugas Sekretaris DPRD adalah mengkoordinasi perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Sekretariat DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo
ABSTRAK:
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Pedoman penyusunan Standar Pelayanan PubIik digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Standar Pelayanan PubIik bagi Penyelenggara Pelayanan PubIik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
