Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2021,
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 35). terdiri atas Bab Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022, Rencana Kerja Dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2022, Dan Bab Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
4 Halaman Peraturan dan 52 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan nomor Induk Kependudukan Dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir Di Fasilitas Kesehatan Secara online Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.25 Tahun 2008, Perpres No.111 Tahun 2013, PermenpanRB No.15 Tahun 2014, permenkes No.28 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penerbitan nomor induk kependudukan dan kutipan akta kelahiran bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan secara online dalam 4 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2019; bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan masyarakat dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Prov Kalbar No.10 Tahun 2014, Perda Prov Kalbar No.3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.2 Tahun 2010, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2016, Perbup Samabs No.1 Tahun 2017, Perbup Sambas No.22 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Penjelasan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan antara lain berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Lingup Pemberian Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; Pelaksanaan Bantuan Hukum; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
10 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN UANG LELAH DALAM UPAYA MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas telah menetapkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 196/BPBD/2020 tentang Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sambas; bahwa dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas, perlu diberikan uang lelah kepada petugas dan relawan yang ditunjuk oleh Atasan langsung atau pejabat yang berwenang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Lelah Dalam Upaya Mendukung Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.24 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.17 Tahun 2018, KepPres No.7 Tahun 2020, KepPres No.11 Tahun 2020, KepGub Kalbar No.369 Tahun 2020, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sambas No.10 Tahun 2019, Perbup Sambas No.47 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian dan Besaran Uang Leleh; Pelaksanaan Kegiatan; Wilayah Kerja; Mekanisme Pemberian Uang Leleh; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas nomor 22 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya kenaikan harga pasar dan belum ditetapkannya harga atas beberapa komponen barang dan jasa perlu menyusun dan menyesuaikan kembali hal-hal tersebut.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Satuan harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Musrenbang dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Angaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka dipandang perlu mengalokasikan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) setiap Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008PP No.17 Tahun 2018, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Provinsi Kalbar No.10 Tahun 2014, Perda Prov Kalbal No.3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.2 Tahun 2010, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perhitungan Pagu PIK Kecamatan; Penetapan PIK Kecamatan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan olahraga Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi; Pembiayaan; kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 22 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 dan 142 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentan.g Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panja.ng Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, Uu No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Prov Kalbar no.10 Tahun 2014, Perda Prov Kalbar No.3 Tahun 2016, Perda Prov Kalbar No.2 Tahun 2010, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2016, Perbup sambas No.1 Tahun 2017, Perbup Sambas No.31 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, Pp No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengelolaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
43 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
