Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 694 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 84 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERWALI NO. 84 TAHUN 2022.pdf

PERCEPATAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuban dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya; b. bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesi.fik dan gizi sensitif melalui Konvergensi stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kata Kendari; c, bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan pcnguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan penurunan stunting.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5360); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Unda:ng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehac dengan Pendekatan Keluarga (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1223); 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona.1/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG; 10.Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272); 11.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stuniinq Indonesia Tahun 2021-2024; 12.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor l); 13.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 14.Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari 2023· 2026 (Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB III PENDEKATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV SASARAN, BENTUK DAN KEG IATAN INTERVENSI BAB V PERAN KELURAHAN, KECAMATAN SERTA MASYARAKAT BAB VI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA BAB VI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA BAB VII TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURAHAN BAB VIII KOORDINASI BAB IX PENCATATAN DATA STUNTING BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB XI PENGHARGAAN BAB XII PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 83 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Kendari

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI NO. 83 TAHUN 2022.pdf

PENYELENGGARAAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 83

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dipandang perlu membentuk Peraturan Wali Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kota Kendari; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Kendari.
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pu blik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16); 9. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 272); 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor J Tahun 2022 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi (Lembaran, Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 01).
Berikut teks yang telah dirapikan: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BAB IV PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAB V PELAPORAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
18 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 82 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Kendari

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERWALI NO. 82 TAHUN 2022.pdf

standar

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 82

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujud.kan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pernerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kctcrbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(lembaran Negara RT tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'..c!l Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 202 l tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pcnyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tantang Pelayanan terpadu Satu Pi.ntu Daerah (Berita Negara Republiklndonesia Tahun 2017 Nornor 1956); 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kora Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 13. Peratu ran Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pendelegaslan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pin tu Kota Kendari. 14. Peratu.ran Walikota Kendari Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Periainan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SOP BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 81 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERWALI NO. 81 TAHUN 2022.pdf

perubahan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 81

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka opti.rnalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perlu menyesuaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; b. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tenta.ng Besaran Hak-Hak Keuangan dan Admi.nistratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kata Kendarl sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Admi.nistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Kendari serta Peraturan Wall Kota Kendari Nomor 38 Tahun, 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Kendari Namor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Kendari, belum mengakornodir penycsuaian tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud clalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Wali Kata tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahuo 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JJ Kendari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206 ); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757]; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan clan Admioistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l067); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangao dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahao atas Peraruran Daerah kota Kendari Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilao Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 12); 9. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentaog Hak Keuangan dan Administratil Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K.ota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28); 10. Peraturan Wali Kota Kendari Nornor l Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor l); 11. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nornor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari [Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 44); 12. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 20 I 7 ten tang Besaran Hak-Hak Keuangaa Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari [Berita Daerah Kata Kendari Tahun 2020 Nomor 79); 13. Peraturan Wali KotaKendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 38);
Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kata Kendari Tahun 2017 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah pada ayat (4) Pasal 29, dan ayat 11 Pasal 31

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
6 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 80 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWALI NO. 80 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 80, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 80

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

ABSTRAK:

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Peraturan Menteri ?emberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Le.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 5 Nomor 2036) sebagaimana telab diubah dengah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenk.latur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 202.1 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi Pemeri:ntah untuk Penyederhanaan Bi:rokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nornor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan .Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasl dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 79 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWALI NO. 79 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 79, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 79

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pcrdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimak:sud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 4. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 1 I Tahun 2020 ten.tang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l 14, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Tndonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2019 Nomor 187); 6. Peraturan Pemerintah i'fomor 11 Tahun 2.017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 6477); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan. Produ.k Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana tela.h diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20]8Nomor 157); 8. Peraruran Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas da.n Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ten.tang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari [Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari [Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 16) pada Pasal 13, dan Pasal 14

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
7 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 78 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Kendari No. 25 Tahun 2022 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI

Download file:

PERWALI NO. 78 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 78

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangkat mengoptimalkan kinerja clan efektifitas penyelenggaraan urusan -, pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68 tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 64 77); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tenlang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republ.ik Indonesia Tabun20l8 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerab Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintaban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l 97); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Ta.hun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam ,Jabatan Fungsional (Berita Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 546); 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tabun 2020 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kata Kendari Tahun 2020 Nomor 25)
16 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Kendari No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari tahun Anggaran 2022

Download file:

PERWALI NO. 77 TAHUN 2022.pdf

penjabaran

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 77, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 202.2 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Perlu Menetapkan Peraturan Wall Kota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomotr 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali ierakhir dengan undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Y. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757; 10. Peraruran Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang T<edudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturan Pernerintah Rcpublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 171, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6041 ); 16. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 0322); L8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana OperasionaJ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor I , Tambahan Lembaran Daerah Kora Kendari Nomor 27); 24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5);
Peraturan Walikota (Perwali) Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 76 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERWALI NO. 76 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 76

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kcndari Nornor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umu.m Daerah Pasar Kota Kendari serta untuk rneningkatkan pelayanan dalam pemenuhan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang berkualitas bagi masyarakat Kota Kendari, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Pedoman Penetapan Pcnghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tabun L945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat a Kcndari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2014 Nomor 2044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6757); 4. Perattrran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 N omor 305, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tencang Pengangkatan dao Pernbcrhcntian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 700); 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari (Lembaran Daerah Kata Kerrdari Tahun 2022 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGAN BAB III PEGAWAI BAB IV JAMINAN SOSIAL PEGAWAI BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
10 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 75 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Kendari No. 28 Tahun 2014 tentang Stuktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari

Download file:

PERWALI NO. 75 TAHUN 2022.pdf

STRUKTUR

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 75

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebib mengoptimalkan opcrasionaJ Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari berkenaan dengan bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab yang dihadapi make. perlu mewujudkan organisasi yang efektif, rasional dan proporeional sesuai dengan kebutuban pelaksanaan tugas-tugas Perusahaan Umum Daerab Pasar Kota Kendari; b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tabuo 2014 tentaog Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dipandang sudah tidak sesuai dengan perkernbangan dan dinamika kebutuhan organisasi yang berorientasi profit dan pelayanan sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kcndari tcntaog Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari;
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabu.n J 995 Nomor 44, Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 360'2); 3. Undang-Undang Nomur 23 tabun 2014 tentang Pemeriotaban Daerah (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undaog Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Namar 305, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Pcrusahaan Daerah di Lingkungan Pernerintah Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perurnda Pasar Kota Kendari (Lembaran Daerah Kot.a Kendari Tahun 2022 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOKDAN FUNGSI BAB IV ORGANISASI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari
16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT