Pencarian Peraturan

PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2018/No.56

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan perjalanan dinas dan efisiensi pembayaran agar sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo; b. bahwa Peraturan Walikota Palopo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo dan perubahannya, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini sehingga perlu diganti dan dilakukan penyempumaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri; 2 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2019; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Palopo
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP PERJALANAN BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAB V PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAB VII PELAKSANA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Nomor 87 Tahun 2017
NOMOR 56 TAHUN 2018
38 Halaman

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGERA PADA TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2018/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 39 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Tugas Tertentu di lingkup Pemerintah Kota Palopo dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan, Kinerja dan Disiplin Pegawai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Palopo tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kata Palopo. 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA BAB V BESARAN PEMBERIAN TPP BAB VI TATA CARA VERIFIKASI PERMINTAAN PEMBAYARAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
NOMOR 36 TAHUN 2018
12 Halaman

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2018/No.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 201 7 tentang Penanaman Modal Pasal 35 ten tang kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal Kota Palopo; b. bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dan ketentuan Peraturan Perundang undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah
i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik "'-"' l:,6 Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '-'. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal di Daerah ( Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 15. Keputusan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 25/SK/2004 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanaman Modal; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 31
8 halaman

ANGGARAN PERDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAIIUN ANGGARAR 2019

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2018/No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah atas dasar tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Palopo telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 3211/XII/Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4186); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 5049) 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pennendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pennendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun 2019 ;
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pasa13 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pasal 6 WaJikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
5

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 07, BD.2018/No.07

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan Tugas Pokok dan Fu ngsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo yang tidak bersesuaian antara nama jabatan dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dirnaksud dalam huruf a, perlu menPalopo tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo etapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Pungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palopo;
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4186); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; }_C>_�per�tu_ran J�_e.!1.teri_ Daj@l Negerj Nomor. _24 Tahun _ 2006 �- tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organasasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu; v13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAB PERATURAN 'WALIKOTA PALOPO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANIBASI, KEDUDUKAN, TUGAB DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA DINAB PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU KOTA PALOPO. pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo diubah sebagai berikut: 1. Diantara Huruf d dan huruf e dalam Pasal 13 ayat (3) disisipkan satu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13 ( 1) Bidang Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Promosi, Data dan lnformasi mempunyai tugas pokok : merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi Penanaman Modal, serta mengelola Data dan menyebarluaskan informasi di Bidang Penanaman Modal; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai Fungsl : a. Menyiapkan dan Merumuskan bahan untuk menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; b. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan pelayanan pengaduan baik secara langsung maupun . tidak langsung; c::.P Melaksanakan pemberian layanan infonnasi pelayanan perizinan melalui pusat layanan informasi; d. Mengkoordinir aparatur di loket pelayanan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan perizinan; d. l ·.Memfasilitasi kegiatan koordinasi Penanaman Modal; e. Melakukan identifikasi dan melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; f. Mengolah, menganalisa dan merumuskan masalah pengaduan perizinan; g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah perizinan; h. Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala; i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi; j. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf; k. Menilai prestasi kerja staf; dan 1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 22 ( 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pelayanan Terpadu. (2) Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. (3) untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan, mempunyai Rincian Tugas : a. Menyiapkan dan Merumuskan bahan untuk menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; b. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan pelayanan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung; c. Melaksanakan pemberian layanan informasi pelayanan perizinan melalui pusat layanan informasi; d. Mengkoordinir aparatur di loket pelayanan informasi, pengaduan dan penanganan pengaduan perizinan; e. Melakukan identifikasi dan melaksanakan penanganan pengaduan ___ pelayanan perizinan; . f. Mengolah, menganalisa dan merumuskan masalah pengaduan perizinan; g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah perizinan; h. Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala; 1. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 3. Dalam Pasal 24 ayat (3)huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 24 (1) Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan Perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pelayanan Terpadu. (2) Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan Perizinan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pelayanan umum dan pelaporan perizinan. (3) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan Perizinan, mempunyai Rincian Tugas : a. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kegiatan pelayanan umum dan pelaporan perizinan; b. Melakukan pelayanan umum perizinan; c. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyelesaian pelayanan umum perizinan; d. Mengkoordinir aparatur petugas pelayanan umum dan pelaporan perizinan; e. Menyusun laporan penyelenggaraan perizinan; f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi; g. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf; h. Menilai prestasi kerja staf; 1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; j. Mengolah, menganalisa dan merumuskan masalah pengaduan perizinan; k. Melakukan identifikasi dan melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan; dan I. Melakukan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala. Pasal II Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
5

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA PALOP

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 06, BD.2018/No.06

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan pejabat lainnya, maka perlu adanya pedoman tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palopo; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo. 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peJaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom .. W alikota adalah W alikota Palo po. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Palopo; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Pejabat lainnya adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo; Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. Hakim adalah Pejabat Pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili Instansi Daerah adalah perangkat Daerah Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Raykyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 10. Keuangan Daerah adalah semua hale dan kewajiba Daerah Kota Palopo dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dngan hak dan kewajiban dalam kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 1 1. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral; 12. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis; 13. Yang bersngkutan adalah Pegawai ASN bukan bendahara, Pejabat Negara atau pejabat lainnya yang telah terbukti melakukan kerugian Daerah;. 14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Palopo. 15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah. 3. 4. 5. 6. 7. r'\ 8. 9. 16. 17. 18. 19. 20. 21. � 22. 23. 24. 25. r-. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata.usahakan dan memperta.nggungjawabkan uang pendapata.n daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata. usahakan dan memperta.nggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. Bendaharawan Umum Daerah adalah pelaksana yang diserahi tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta. segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuata.n melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pengawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuata.n melanggar hokum dan ata.u/ melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ata.upun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah; Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan ata.u/ pegawai yang ditunjuk dan diteta.pkan oleh Walikota. dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah; Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak yan selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyata.kan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa yang bersangkutan berta.nggungjawab ata.s kerugian yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud; Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementa.ra yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tenta.ng pembebanan penggantian sementa.ra ata.s kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimili.ki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta. bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, clihitung, diukur ata.u ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ata.u berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Aparatur Sipil Negara bukan bendahara adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata.n, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan semua Aparatur Sipil Negara. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan; Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyata.kan sesuatu hal ata.u peristiwa sesunggunya yang secara hukum dapat dipertanggungjwabkan. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya ata.u sebagian. Aparat pengawasan fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI dan/ ata.u Inspektorat Kota Palopo yang diselanjutnya disebut Inspektorat. .�. 32. Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugumya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah. 33. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari adminitrasi pembukuan karena alasan tertentu seluruhnya maupun sebagian dan apabila d.ikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 34. Pebebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan. 35. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah. 36. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang d.ikeluarkan oleh BPK RI tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk menhajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan pengantian kerugian daerah. 37. Surat keputusan Pencatatan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah sementara tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, mela.rikan diri tidak diketahui alamatnya. 38. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. 39. Keberatan adalah upaya bendahara dan/atau pengurus barang dan/atau ASN bukan Bendahara dan/ atau pengurus barang yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan. 40. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah. 41. Upaya damai adalah penyelesaian tuntutan yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai fungsi Pengawasan Daerah dengan cara pembayaran tunai atau angsuran. 42. Pencatatan adalah mencatatjnm)ab kerugian daerah yang diproses tuntutan Kerugian untuk yang proses tuntutan Kerugian Daerah untuk sementara ditanguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri, tidak diketahui a)amatnya. BABII RUANO LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup tata cara penyelesaian TOR keuangan dan barang daerah Kata Palopo ini meliputi : a. pemberlakuan TOR; b. informasi, pelaporan dan pemeriksaan TOR; c. MP-TOR; d. penyelesaian TOR; e. kadaluwarsa; f. penghapusan TOR; g. pembebasan; h. penyetoran; dan i. Pelaporan. BAB III PEMBERLAKUAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 3 Pelaksanaan TGR dalam Peraturan Walikota ini, diberlakukan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada : a. seluruh OPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palopo; b. badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 4 (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut; (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Walikota. BABIV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN TUNTUTAN' GANTI RUGI Pasal 5 (1) Informasi yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain: a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah; b. hasil pengawasan internal yang dilaksanakan oleh atasan langsung; c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); e. informasi dari media massa dan media elektonik; f. perhitungan ex-officio; dan g. informasi dari masyarakat. (2) Setiap pejabat yang berwenang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambatlambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin. (3) Walikata setelah menerima infonnasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) segera menugaskan Inspektorat Kata Palopo untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran infonnasi dan laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini. ( 4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus dilakukan berdasarkan standart audit yang berlaku untuk membuat kesimpulan yang abyektif berdasarkan pada kenyataan sebenarnya dan memastikan besarnya jumlah kerugian daerah. (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Inspektorat wajib menjadi dasar untuk penyelesaian kerugian daerah melalui TOR sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini. MAJELIS BABV PERTIMBANGAN -TUNTUTAN GANTI RUGI Baglan Kesatu Pembentukan MajellsPetlmbangan -Tuntutan Gantl Rugl Pasal 6 (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Walikota membentuk MP-TOR. (2) MP-TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikata dan bertanggung jawab langsung kepada Walikata. Pasal 7 ( 1) Keanggotaan MP-TOR terdiri dari : a. Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua merangkap anggota dan tidak r-" diwakilkan; b. lnspektur Kata selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota; c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota; d. Kepala OPD /Unit Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap anggota; e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota; f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota; g. Kepala OPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, selaku anggota; (2) Keanggataan MP-TOR sebagaimana dimaksud pada ayat {l) tidak dapat diwakilkan dalam sidang/rapat dan keanggataan MP-TOR dapat ditentu kan sesuai kebutuhan daerah dengan syarat dan jumlah anggata harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang anggota. (3) Anggata MP-TOR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. (1) Bagian Kedua Tugas Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi Pasal 8 Togas MP-TGR adalah sebagai berikut: a. membantu Walikota dalam melaksanakan TGR; b. memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TGR keuangan dan barang daerah. c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut: 1. Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan; 2. Serita Acara Pemeriksaan Kas; 3. Register Penutupan Buku Kas; 4. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran; 5. Surat Keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; 6. Fotocopy /rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; 7. Surat Tanda Lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana; 8. Serita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; 9. Surat Keterangan Ahli W aris dari Kelurahan atau Pengadilan. d. mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah yang dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran W alikota ini. (2) MP-TOR harus menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Walikota. (3) Setelah MP-TOR memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c kemudian menyampaikan laporan basil verifikasi dokumen dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada W alikota. Bagian Ketiga Tanggungfawab Majells Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi Pasal 9 Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TGR di bantu Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan TGR melakukan sebagai berikut : a. melaksanakan sidang/ rapat yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari Sekretariat MP-TGR; b. meneliti konsep Surat Gugatan, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh sekretariat MP-TOR; c. memberikan pertimbangan kepada Walikota dengan meneruskan konsep Keputusan Pembebanan Oanti Rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu; d. inemberikan pertimbangan kepada Walikota untuk penerbitan Keputusan Pelunasan Pembebanan Oanti Rugi berdasarkan Laporan Pelunasan Kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari pengurusan Oaji yang ditunjuk, bentuk dan isi Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. Bagian Keempat Sekretariat Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi Pasal 10 (1) Sekretariat MP-TOR berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Kepala OPD yang membidangi keuangan selaku Sekretaris MP-TOR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat MP-TOR, yang terdiri dari unsur OPD yang membidangi Keuangan dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Dalam pelaksanaan operasional MP-TOR dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Palopo. BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI Bagian Kesatu Ruang Lingkup Tuntutan Ganti Rugi Pasal 11 a. Penyelesaian TOR ditinjau dari pelaku: 1. pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan �. Pejabat lainnya meliputi perbuatan antara lain : a. korupsi, penyelewengan, penggelapan; b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan; c. pencurian dan penipuan; d. merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah; e. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu; f. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; g. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktunya. 2. pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain: a. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi); b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah. b. Ditinjau dari sebab, berupa : 1. perbuatan manusia , karena : a. kesengajaan; b. kelalaian,kealpaan,kesalahan; c. di luar kemampuan pelaku. (2) 2. kejadian alam: a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap; mengurai dan dimakan rayap; c. Ditinjau dari saat terjadinya kerugian Daerah, yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian Daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Bagian Kedua Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Paragraf 1 Umum Pasal 12 Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TGR biasa dan pencatatan. Paragraf2 Tuntutan Ganti Rugi Dengan Upaya Damai Pasal 13 (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pihak ketiga dengan pengembalian secara tunai atau angsuran yang disertai penandatanganan SKT JM . (2) Bentuk dan isi SKTJM TGR Pegawai sesuai Lampiran III dan sedangkan untuk TGR Pihak ketiga sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. (3) Dalam keadaan terpaksa pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dapat melakukan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan sebagaimana � dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (4) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Untuk Melakukan Pemotongan Gaji/ Penghasilan Lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Surat Kuasa Menjual Barang-barang Yang Dijaminkan sebagaimana tersebut dalarn Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (5) Penyelesaian TGR dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dilakukan oleh Sekretariat MP-TGR. (6) Apabila pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (7) Apabila terdapat kekurangan dari basil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. (8) Pelaksanaan Keputusan TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (6) dan (7) dilakukan oleh MP-TOR. Paragraf3 Tuntutan Ganti Rugi Biasa Pasal 14 ( 1) Semua pegawai/ pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TOR. (2) Penyelesaian TOR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepada pegawai/pihak ketiga dan/ atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui MP-TOR. Pasal 15 � Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian TOR dengan cara penyelesaian TGR upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berhasil, Inspektorat melaporkan kepada Walikota dengan dilampiri data/ dokumen pendukung: a. La.poran Hasil Pemeriksaan (LHP); b. Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah; c. SKTJM/Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar; d. Copy bukti angsuran yang telah dibayar pegawai/Pihak ketiga; e. Copy putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (bila Kasus kerugian Daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan); f. data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pasal 16 .� (1) Penyelesaian TOR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari MP-TOR dengan menyebutkan: a. identitas pelaku; b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti; c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/pihak ketiga bersangkutan. (2) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan. (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan. (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang bersangkutan, untuk pihak ketiga dengan cara menagih lewat surat tagihan dan memberi izin untuk mengembalikan dengan cara mengangsur selam.bat- (5) (6) (7) (8) lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwenang untuk dilakukan penagihan dengan paksa. Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima basil Keputusan Pembebanan, maka dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan. Sebelum menerbitkan keputusan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memerintahkan kepada APIF untuk melakukan pemeriksaan/pencermatan ulang terhadap bukti- bukti/dokumen banding terse but. Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besamyajumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Apabila pennohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali. Paragraf4 Tuntutan Ganti Rugi Dengan Pencatatan Pasal 17 (1) Pegawai/pihak ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri, tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Pencatatan TGR oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan MP-TGR. (2) pegawai/pihak ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut. (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan. � (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya. Bagian Ketiga Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Pasal 18 ( 1) Dalam hal kerugian Daerah karena hilangnya barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, maka pegawai/pihak ketiga yang berta.nggungjawab atas hilangnya barang daerah tersebut dapat melakukan pergantian dengan bentuk uang atau barang. (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bennotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun. (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun. · (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VD KADALUWARSA Bagian Kesatu Pasal 19 Kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya untuk mengembalian kerugian daerah menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu / yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang melarikan diri, atau meninggal dunia menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya. Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa Pasal 20 TGR biasa dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana TGR biasa tersebut diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan. BABVIII PENGHAPUSAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 21 (1) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku TGR dapat dilakukan apabila: a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu; b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/ diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampuan (curatile) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu. ( 1) (2) (3) (4) (5) A (6) (7) Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TOR, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh MP-TGR, apabila menurut ketentuan yang berlaku temyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan dapat menghapuskan TOR baik sebagian ataupun seluruhnya. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai/Pibak Ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu terbukti mampu. Keputusan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleb pengesahan Menteri Dalam Negeri; Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan. Penghapusan yang bersifat basil tindak lanjut pemeriksaan oleh APIF dan BPK dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sadan Pemeriksa Keuangan. BABIX PEMBEBASAN, PENYETORAN DAN PELPORAN Bagian Kesatu Pembebasan Pasal 22 Dalam hal pegawai/Pibak Ketiga temyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diwajibkan mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TGR, maka MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan. Bagian Kedua Penyetoran Pasal 23 (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan TP-TGR atau basil penjualan barang jaminan/ surat berbarga/kebendaan harus melalui Rekening Kas U mum Daerah . (2) Dalam kasus TOR upaya damai dan keputusan MP-TGR tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan. (3) Dalam hal TOR penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 24 MP-TGR yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian TGR setiap triwulan kepada Walikota dan setiap semester kepada Oubemur dengan tembusan BPK. BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) , maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya. (2) Apabila pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) ,maka W alikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata. ( 1) (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pen ca ta tan atau penghentian/penghapusan. (5) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TOR. (6) Proses tata cara TOR menggunakan bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. Pasal 26 Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan /pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (I) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya, yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya temyata hasil penjualan oarang-barang dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi. (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku proses penyelesaian TGR terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disangka atau diduga melanggar hukum sehingga merugikan keuangan dan barang daerah sebelum berlakunya peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan: a. bagi yang sudah dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan kesanggupan; b. bagi yang belum dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan peraturan ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
22

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 05, BD.2018/No.05

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dengan memperhatikan aspirasi dari sebagian besar pelaksana pelayanan kesehatan di Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo, perlu di adakan perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ten tangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612); 14. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum; 15. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan La.yanan Umum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 ten tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/1/0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan; 23. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 24. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 0002/P2T SKPMD/6.7.P/VIl/04/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 88) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 ( 1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit; (2) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi; (3) Yang tergolong pada kelompok pusat pendapatan atau revenue center adalah : a. lnstalasi Gawat Darurat b. Instalasi Rawat J alan c. InstalasiRawatlnap d. Instalasi high care unit e. Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric Intensive Care Unit, Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) Instalasi Bedah Sentral Instalasi Farmasi Instalasi Radiologi Instalasi Laboratorium Patologi Klinik & Bank Darah Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Hemodialisa m. Ambulance n. Medical Check Up o. Instalasi Diagnostik p. One Day Care/ One Day Surgery q. Poliklinik Perjanjian r. Instalasi CSSD dan laundry s. lnstalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah t. Forensik u. Instalasi Gizi v. lnstalasi Data Rekam Medik Elektronik dan SIM Rumah Sakit w. Instalasi Anestesi x. Instalasi lainnya yang di bentuk kemudian y. Unit Parkir z. Usaha-usaha lain (4) Yang tergolong sebagai pejabat struktural adalah: a. direksi b. kepala bagian atau kepala bidang c. kepala sub bagian atau kepala seksi 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4 (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Palopo; (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai BLUD yang berstatus ASN; (3) Untuk pegawai BLUD tenaga kerja lain yang bukan ASN pada Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari biaya operasional rumah sakit; (4) Tunjangan bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Palopo. (5) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan, keuntungan usaha - usaha lain dan/ atau biaya operasional rumah sakit, dikecualikan jika terdapat basil dari bunga bank maka akan dimanfaatkan untuk sarana prasarana dan atau kegiatan sosial; (6) Honorarium bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit; (7) Merit dan Bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan; 3. Ketentuan Pasa.1 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12 (1) Proporsi alokasi Jasa Sarana dan Jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2) Proporsi alokasi Jasa Pelayanan dalam sistem remunerasi ini di distribusikan dalam bentuk insentif; 4. Ketentuan Pasa.1 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13 (1) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung ditetapkan sebagai berikut: a. jasa pelayanan untuk Insentif Langsung baik bagi Tenaga Medis, Kelompok Perawat/Bidan/Setara maupun Kelompok Administrasi yang proporsi pendistribusian selanjutnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo; b. jasa pelayanan untuk insentif tidak langsung yang dalam sistem remunerasi ini disebut pos remunerasi, proporsi alokasi pos remunerasi di tetapkan sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan oleh Walikota Palopo; (3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga perawat atau bidan atau setara, dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi jasa yang diterima; (4) Insentif tidak langsung yang sumber dananya berasal dari alokasi Pos Remunerasi akan di distribusikan berdasarkan basil indeks. pasal ll Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
7

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD.2018/No.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional serta diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Palopo dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); '- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palopo;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI BAB III OBYEK BAB IV PERILAKU BAB V PENGADUAN BAB VI LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
NOMOR 48 TAHUN 2018
9 halaman

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.