Pencarian Peraturan

TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2017/No.39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangari Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota PalopoTahun 2008 Nomor 08); 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat (Lembar Daerah Kota PalopoTahun 2013 Nomor 07); 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017; 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALO PO KEPADA PERSAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARATTAHUN ANGGARAN 2017. BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang di gunakan sebagai dasar pencairan dana yang di terbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD. 12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya di singkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 13. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kata Palopo selama satu periode. 15. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum di pisahkan yang dapat di nilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 16. Penyertaan Modal adalah Pemasukan dan/atau keikutsertaan modal kedalam Modal bank hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk di perhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Bank. 17. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berkantor di Kata Palopo. 18. Saham Seri adalah saham yang hanya dimiliki oleh pemerintah Kota yang mempunyai hak suara Khusus, menerima deviden dan sisa Likuiditas lebih Dahulu. 19. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang di bagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada PT. Bank Sulselbar. 20. Investasi adalah penanaman modal yang dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham pada PT. Bank Sulselbar. 21. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan modal pada PT. Bank Sulselbar. 22. Capital Adequacy Ratio yang selanjutnya disingkat CAR adalah Rasio Kecukupan Modal yang berfungsi untuk menanggung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar. BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar adalah penyertaan modal daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Kota Palopo sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) yang diberikan secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menambah nilai Investasi Pemerintah Kota Palopo pada PT. Bank Sulselbar. Pasal 3 Uang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). BAB Ill PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL Pasal 4 ( 1) Pembayaran uang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan PT.Bank Sulselbar kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan PKAD selaku PPKD. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah meneliti kelengkapan dokumen yang disertakan dalam surat usulan pembayaran dana, mencakup paling sedikit terdiri atas: a. Surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan PT.Bank Sulselbar; b. Nomor rekening penyaluran dana penyertaan modal; c. Sertifikat nilai saham seri A; pasal 5 (1) Atas persetujuan Walikota, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PT. Bank Sulselbar atau rekening yang ditunjuk olehPemimpin PT. Bank Sulselbar. (2) Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, terdiridari : a. Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); c. Surat Pemyataan Tanggungjawab Pimpinan PT. Bank Sulselbar; d. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Nilai Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sulselbar Tahun 2017; e. Persetujuan Walikota; f. Berita Acara Penerimaan Dana; g. SK Pengangkatan Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo; h. Nomor Rekening Penyaluran Dana Penyertaan Modal; dan i. Sertifikat Nilai Saham Seri A; (3) Bilamana pada SPM terdapat kesalahan atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, maka BUD mengembalikan SPM untuk dilakukan perbaikan dan/atau melengkapi paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya SPM dari PPKD. BAB III LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN pasal 6 Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dana penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Kota Palo po. BAB IV KETENTUAN PENUTUP pasal 7 (1) Hal-ha! yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
7

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD.2017/No.83

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai Pengelolaan Pinjaman pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Oaerah Sawerigading Palopo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pengelolaan Pinjaman pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo;
Mengingat I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraJ.llr.a.i;t"'· Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kata Palopo; 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sawerigading Palopo;
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai Insan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah ataupun Kota Palopo; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Kota Palopo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang clijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur Utama RSUD adalah Direktur Rumah Sak.it Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 7. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN r"i adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; 9. Pendapatan BLUD RSUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-Iain pendapatan BLUD yang sah; 10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasionsl BLUD RSUD; 11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD; 13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 14. Pinjaman BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 15. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman. BABU RUANG LINGKUP pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan pinjaman BLUD RSUD dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pengelolaan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang. BAB lll PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN pasal 3 (1) BLUD RSUD dapat mengadakan pinjaman sesuai kebutuhan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain; (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, masyarakat, badan usaha lainnya; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang perorangan atau lembaga masyarakat yang dianggap mampu untuk memberikan pinjaman kepada BLUD RSUD; (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek untuk pengeluaran investasi/modal dan biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas; (5) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal. (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. (7) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman; (8) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam bulan), terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman; (9) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/ perubahan anggaran berikutnya. pasal 4 ( 1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. besaran jumlah pinjaman jangka pendek paling banyak 15 o/o (lima belas perseratus) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; b. besaran jumlah pinjaman jangka panjang paling banyak 30 °/o (tiga puluh perseratus) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; c. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman jangka pendek tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelum ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 15 °/o (lima belas perseratus) darijumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; d. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman jangka panjang tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelum ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek dan/ tau pinjaman jangka panjang. pasal 5 Kewenangan perikatan pinjaman secara berjenjang berdasar nilai pinjaman dilakukan oleh : a. Direktur Utama RSUD untuk perikatan pinjaman jangka pendek yang bemilai sampai dengan 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; b. Direktur Utama RSUD atas persetujuan Walikota untuk pinjaman jangka panjang yang bemilai diatas 15 °/o (lima belas perseratus) sampai dengan 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; BAB IV PELAKSANAAN PINJAMAN pasal 6 ( 1) BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman; (2) BLUD RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan BLUD RSUD. pasal 7 (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman; (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Direktur Utama RSUD dan pimpinan pemberi pinjaman. (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf; d. jangka waktu perjanjian; e. peruntukan pinjaman; f. penyelesaian sengketa; dan g. force majeure; dan h. ketentuan lain yang diperlukan. pasal 8 Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD; pasal 9 Setiap penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD. pasal 10 (1) Pembayaran pinjaman menjadi tanggungjawab BLUD RSUD; (2) BLUD RSUD wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo; (3) Direktur Utama RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama RSUD. Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
7

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, LK.2016/NO.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTAHANAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu lf Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Le aran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
enetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTAPALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Pertanahan Kota Palopo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pertanahan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pertanahan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pertanahan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lan jut. c. Bidang Pelayanan Pertanahan, terdiri atas : 1) Seksi Administrasi Pertanahan; 2) Seksi Pengadaan Tanah; 3) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan. d. BidangPerencanaan dan Pengendalian Tanah, terdiri atas : 1) Seksi Perencanaan Tanah; 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum; 3) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pertanahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ( 1) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Dinas Pertanahan mempunyai TugasPokok : melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanahan mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan Bidang pertanahan; b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi pertanahan, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan; c. Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah, serta pengendalian dan pemberdayaan pertanahan; d. Pelaksanaan Pembinaan administrasi pelayanan pertanahan serta perencanaan dan pengendalian pertanahan; e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pelayanan pertanahan serta perencanaan dan pengendalian pertanahan; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas. (4) Untuk melaksanakan Togas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkup Dinas; d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas; e. mensinkronisasikan antara program kerja Dinas dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pembinaan pelayanan pertanahan serta perencanan dan pengendalian pertanahan; f. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi hubungan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga• lembaga lainnya; g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijakan di lingkup Dinas; h. memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan terkait penyusunan kebijakan di Bidang Pertanahan Kepada Walikota; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di Dinas; j. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas; k. melaporkan basil pelaksanaan kegiatan Dinas kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan telmis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pertanahan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan urusan sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan umum, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; c. pelaksanaan administrasi dan surat menyurat dalam lingkup dinas; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran dinas; e. pelaksanaan pendataan dan statistik di Dinas. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris mempunyai Rinci.an Tu.gas. a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan lingkup sekretariat; c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan; d. mengoordinasikan dan mengevaluasi sub bagian di lingkup sekretariat; J1 -s � e. melaksanakan pengawasan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian di lingkup dinas; f. mengoordinasikan perencanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset Dinas serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; g. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan; h. mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat menyurat di seluruh unit kerja dilingkup Dinas; i. mengelola urusan rumah tangga serta penyelenggaraan rapat kedinasan dilingkup Dinas; j. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas; k. membuat laporan pencapaian kinerja (LAKIP) dilingkup Dinas; 1. membuat laporan hasil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai "l'u.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian"l'u.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. merencanakan dan mempersiapkan usulan pengikutsertaan dalam latihan pra jabatan bagi calon pegawai dan ujian dinas, diklat penjenjangan, teknis maupun fungsional; f. mempersiapkan dan mengevaluasi daftar hadir pegawai dari unit-unit kerja dilingkungan dinas pertanahan; g. melaksanakan tertib administrasi kepegawaian melalui pembuatan kartu pegawai, karis/karsu, taspen dan askes; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian termasuk urusan DP3 dari masing-masing bagian dan Bidang dilingkungan dinas pertanahan; i. menyusun Daftar Usulan Kepangkatan (DUK) dan Daftar Susunan Pegawai (DPS) dilingkungan dinas pertanahan; j. mempersiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun; k. mempersiapkan usulan urusan kesejahteraan pegawai, pemberian cuti serta pengusulan pemberian tanda jasa bagi pegawai; 1. melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat dan keamanan dokumen baik surat masuk maupun surat keluar dilingkupDinas; m. menyusun perencanaan pengadaan perlengkapan, inventarisasi dan pengawasannya; n. mengelola urusan perjalanan dinas; o. mengelola sarana fisik dan non fisik dilingkup Dinas; p. mengoordinasikan kegiatan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan; q. membuat daftar inventaris perlengkapan kantor dan aset Dinas; r. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan kearsipan serta menyiapkan sarana dan pelaksanaan rapat dinas, upacara di lingkup Dinas; s. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; t. menilai prestasi kerja bawahan; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, evaluasi dan Tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai RincianTugas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. menyiapkan bahan perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak Ianjut; e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD / DPA-SKPD serta penyusunan DPPA-SKPD Dinas; g. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran dinas; j. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan belanja langsung lingkup dinas; k. melakukan pembukuan dan verifikasi; 1. mempersiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut basil pemeriksaan; m. melakukan pengurusan gaji, tunjangan, lembur, biaya perjalanan dinas dilingkungan Dinas; n. mempersiapkan bahan pembinaan kesekretariatan dalam urusan keuangan; o. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANGPELAYANAN PERTANAHAN Paragraf 1 BidangPelayanan Pertanahan Pasal 8 (1) Bidang Pelayanan Pertanahan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai Fungsi : a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Pelayanan Pertanahan; b. perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Pertanahan; c. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. pelaksanaan konsultasi dan/atau koordinasi di Bidang Pelayanan Pertanahan dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dan organisasi/lembaga terkait; e. pembinaan Pelayanan Pertanahan; dan f. pengelolaan administrasi BidangPelayanan Pertanahan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Bidang Pelayanan Pertanahan; c. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; d. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dengan perangkat Daerah lain, instansi vertikal dan organisasi/lembaga terkait Pelayanan Pertanahan; e. melaksanakan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Bidang Pelayanan Pertanahan; h. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Administrasi Pertanahan Pasal 9 ( 1) Seksi Administrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan; (2) Kepala Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai Tugas Pokok : melakukan pengumpulan bahan, data dan pengelolaan administrasi Pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai Rlncian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Administrasi Pertanahan; c. mengumpulkan data dan informasi peta pola penatagunaan tanah dan peta wilayah tanah usaha; d. menyiapkan bahan koordinasi proses persetujuan pemberian izin lokasi; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan proses persetujuan perpanjangan peralihan dan pembebasan hak tanggungan tanah HOB di atas tanah HPL Pemerintah Kota; f. memproses sertifikasi tanah pemerintah kota; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Seksi Adminstrasi Pertanahan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiat.an kepada bawahan; i. membuat laporan hasil kegiata.n Seksi Administrasi Perta.nahan serta memberi saran pertimbangan kepada Kepala Bidang untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawaban; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengadaan Tanah Pasal 10 (1) Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan berta.nggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan; (2) Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai Tugas Pokok : melakukan pengumpulan bahan dan data penyusunan pedoman, petunjuk danpelaksanaan Pengadaan Tanah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Pengadaan Tanah mempunyai Rincian Tugas: a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Pengadaan Tanah; c. menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari perangkat Daerah untuk kepentingan pembangunan; d. melaksanakan kegiata.n pengadaan atau pembebasan ta.nab untuk aset pemerintah kota atau untuk kepentingan fasilitas umum; e. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan tukar menukar aset tanah pemerintah daerah; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas panitia pengadaan tanah; g. menyiapkan bahan pengendalian penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan atas tanah untuk pembangunan; h. memproses pelepasan hak atas tanah ulayat/bekas adat; i. menyiapkan bahan penyuluhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kota; j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pengadaan Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Penyelesaian Masalab Pertanahan Pasal 11 ( 1) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan; (2) Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai Tugas Pokok : melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk, pelaksanaan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; . b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan; c. menyiapkan bahan pembinaan dan penanganan permasalahan tanah pemerintah kota; d. menyiapkan bahan penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan masalah tanah; e. menyiapkan bahan penelitian terhadap objek dan subjek sengketa; f. melaksanakan penelitian terhadap objek dan subjek sengketa; g. menyiapkan bahan penyuluhan pencegahan dampak sengketa tanah; h. melaksanakan koordinasi bersama perangkat daerah dan instansi terkait serta mengambil langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa; i. menyiapkan bahan fasilitasi musyawarah dalam sengketa tanah; j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. membuat laporan basil kegiatan Seksi penyelesaian masalah pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Bidang untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN' TANAH Paragraf 1 Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah Pasal 12 (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan Perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah Kota, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan, serta pembinaan dan pengawasan pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah mempunyai Fungsl.: a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; c. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dan organisasi terkait; e. pengelolaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemberdayaan tanah; g. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perencanaan dan pengendalian tanah. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. melaksanakan program kerja tahunan perencanaan dan pengendalian tanah; c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi/lembaga terkait Perencanaan dan Pengendalian Tanah; e. melaksanakan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah Kota, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta Pembinaan dan pengawasan pertanahan; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta pembinaan dan pengawasan pertanahan; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya; i. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; dan j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Perencanaan Tanah Pasal 13 (1) Seksi Perencanaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; (2) Kepala Seksi Perencanaan Tanah mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan pengumpulan bahan dan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pengendalian dan pemberdayaan tanah pemerintah dan fasilitas umum; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Perencanaan Tanah, mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan Tanah; c. menginventarisasi aset tanah Pemerintah Kota; d. menghimpun data dan informasi peta persediaan tanah, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peta rencana pembangunan; e. melakukan koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; f. melaksanakan koordinasi bersama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta mengambil langkah-langkah perencanaan penggunaan tanah; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi Perencanaan Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Bidang untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum Pasal 14 (1) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; (2) Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bidang mengumpulkan bahan dan data penyusunan pedoman dan petunjuk telmis pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja; b. membantu merumuskan kebijakan teknis di Bidang perencanaan dan pengendalian tanah; c. menyiapkan bahan koordinasi penggunaan dan penatagunaan tanah pemerintah kota; d. melaksanakan sosialisasi, pengkajian dan pembinaan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaturan tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; f. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; g. menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan pengaturan tanah; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan Pasal 15 (1) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; (2) Kepala seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bidang mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan; (3) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. menyiapkan bahan koordinasi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan dengan satuan kerja dan instansi terkait lainnya; d. melaksanakan proses administrasi terhadap peningkatan hak atas tanah exgemente dan tanah lain yang sudah dalam penguasaan pemerintah daerah; e. melaksanakan proses administrasi sewa tanah exgemente pemerintah kota; f. menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan kebijakan Pengendalian di Bidang Pengendalian Pertanahan; g. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan dan penatagunaan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf serta mengoreksi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATA KERJA Pasal 16 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Pertanahan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan '� . dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada dibawah Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
17

PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAB KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2015/No.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo ;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 9. Instruksi Presiden Repunlik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 5. Walikota adalah Walikota Palopo. 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palopo. 7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. 3 9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota palopo. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. � 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipim.pinnya. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPI'K adalah pejabat yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas. 16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 18. Biaya rill (at coost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perintah Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 21. Surat Tugas adalah dokum.en yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari Instansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 4 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas. 23. Pelaksana SPPD adalah PNS dan/atau Non PNS yang diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran utuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 25. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) adalah bahan bakar mineral cair yang di peroleh dari basil tambang pengeboran sumur-sumur min yak. ("',., 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 � (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah b. Perjalanan Dinas Luar Daerah c. Perjalanan Dinas Luar Negeri (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota b. Pimpinan dan Anggota DPRD c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil d. Pegawai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja e. Anggota kelompok masyarakat dan/ atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 5 BAB Ill PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut: a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisiensi penggunaan belanja daerah. d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan clinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi azas-azas : a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam SKPD dan antar SKPD. b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan; c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas misalnya mengirim berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/ informasi melalui media elektronik, dll. BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAB Pasal 4 (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Palopo. (2) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan untuk kegiatan Peninjauan lapangan (monitoring), pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, penyuluhan dan / atau reses. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari. 6 Pasal 5 Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya diatur dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya. BABV PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Pasal 6 Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; detasering atau penugasan sementara waktu; ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya; melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerintah Kota Palopo. Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi dan / atau biaya bahan bakar minyak (BBM) c. biaya penginapan d. uang representasi e. sewa kendaraan dalam kota; f. biaya angkutan dan pemetian jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. uang harian luar daerah b. uang harian Diklat/Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyelenggara. c. uang harian Diklat/Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya kontribusi ditanggung peserta. 7 c. d. e. r-. f. g. h. (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ke tempat tujuan; b. biaya penggantian bahan bakar minyak c. biaya taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun d. retribusi yang dipungut di terminal bus/Stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai bukti pembelian BBM. (5) Uang penggantian BBM diatur berdasarkan perbandinganjarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuhjarak 7 KM/liter b. Kendaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 KM/liter d. Kendaraan sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter (6) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta pelaksana SPPD yang lebih dari 3 (tiga) Orang apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai untuk sampai ke tempat tujuan. (7) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM. � (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran. (9) Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. 8 (10) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan: a. jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas clikurang 1 (satu) hari. b. biaya penginapan dengan tujuan keluar Provinsi dihitung dari Jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan. (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. (12) Jumlah hari perjalanan dinas untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal mengantar pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari. b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a., sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana perjalanan dinas. (13) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost. (14) Sewa kendaraan sebagaimana climaksud pada ayat (6) dan ayat (13) sudah � termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut: a. Walikota Palopo untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan Kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc. b. Wakil Walikota Palopo dan Ketua DPRD untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc. c. Sekretaris Daerah dan Pimpinan beserta anggota DPRD untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan kapasitas mesin paling tinggi 1.800 cc. d. PNS dan Non PNS untuk Sewa Kendaraan Antar Kota menggunakan kendaraan dengan Kapasitas mesin paling tinggi 1.600 cc (15) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia di luar Kota Palopo. 9 Pasal 8 (1) Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 diatur dengan ketentuan : a. perjalanan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi untuk satu tempat konsultasi, studi banding dan sejenisnya. b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan. c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan; d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; g. Perjalanan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping Paling banyak 2 (Dua) orang; i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I, waktu pelaksanaan paling lama 5 (Lima) hari, dan pelaksanaan SPPD termasuk � pihak keluarga paling banyak 2 (Dua) orang. (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maim pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari terse but. Pasal 9 (1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) cliatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. (2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. 10 (3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didam.pingi oleh Istri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dan cliberikan biaya perjalanan dinas sesuai biaya perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan. (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat clisetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggota PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf. (5) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ lnstansi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat cliberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling ban.yak sam.a dengan Kepala SKPD tempat penugasan. (6) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf. (7) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pada suatu jabatan atau yang clisebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenarnya/defenitif. Pasal 10 Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 ayat (1) cliberikan dengan ketentuan: a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya rill berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga satuannya dan bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas roda empat, penggunaan BBM diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi penggunaan BBM. 11 c. Biaya transportasi untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran. d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya rill sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. f. Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya rill dan diberikan paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Bia ya. g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya rill dan diberikan paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara besama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana climaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/ atau makan minum kegiatan. (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah. (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pemyatan tanggungjawab. 12 Pasal 12 (1) Biaya perjalanan clinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan clinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana. (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan clinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan/ atau uang representasi. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari kepala bandara/perusahaanjasa transportasi lainnya. (3) Dalam haljumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang darijumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi. BABVI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 14 (1) Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. melakukan pengobatan karena penyakit yang diderita Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter; d. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia pada saat melakukan perjalanan dinas; (2) Standar biaya perjalanan dinas keluar negeri mengikuti standar biaya yang diatur oleh Kementerian Keuangan. (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 13 BAB VD PELAKSANA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 15 (1) Perjalanan dinas di luar Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis a tau lisan dari W alikota. (2) Perjalanan dinas di dalam Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis atau lisan dari Sekretaris Daerah. (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD. (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam surat tugas yang diterbitkan oleh: a. Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah. b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Pejabat dan/atau Staf Lingkup Sekretariat Daerah. c. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat atau Staf yang berada di SKPD yang dipimpinnya. d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (5) Dalam hal Pejabat sebagaimana climaksud pada ayat (4) berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka dapat diwakili oleh pejabat yang berada satu tingkat dibawahnya. Pasal 16 (1) Berdasarkan surat tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pelaksana SPPD. (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan standar biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 14 (5) Penyusunan rincian perkiraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPTK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perhitungan perkiraan besaran jumlah biaya perjalanan dinas. Pasal 17 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas Pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) atau pembayaran langsung {LS). (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa. (4) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, Diklat dan sejenisnya; b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya. Pasal 18 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksanan SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK. � (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat Tugas; b. fotokopi SPPD; c. kwitansi/tanda terima uang muka; d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK. Pasal 19 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme GU /TU /LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga. 15 (2) Dalam hal biaya perjalanan clinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka proses pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 20 (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan clinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan clinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU /TU /LS. Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD. (2) Dokumen yang harus dilam.pirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD / Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. c. Surat pemyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/ atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund 16 BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasa122 (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD. b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. c. Tiket pesawat, Boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidangjasa penyewaan kendaraan, jasa hotel penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. e. Laporan hasil perjalanan Dinas. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. � (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Pasal 23 Pelaksana SPPD yang melakukan pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/ atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut. 17 BAB IX PENGENDALIANINTERNAL Pasal 24 Kepala SKPD melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dapat berpedoman pada Standar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Anggaran berjalan. (2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
28

PENETAPAN BARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Hal Nilai Pasar dari Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, perlu menetapkan Harga Standar setiap jenis bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan secara periodik. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Waiikota tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rep�blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran . .' Negar.a Republik Indonesia Nomor 4999); · ;',2.·· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 'Bersih dan . Be bas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 14. Peraturtan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO pasal 2 Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Pasar atau Harga Standar x Volume x 25 % (Besarnya Tarif Pajak) pasal 3 Setiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum ditetapkan Nilai Pasar atau Harga Standar dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan . lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasa14 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Palopo Nomor 675/VIII/2011 tentang Penetapan Nilai Pasar/Harga Standar Jenis Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. pasal 5Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
5

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2017/No.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang climaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo. 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BABII PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dalam Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, yang terdiri dari : a. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Wara b. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Wara Utara c. UPT Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Wara Selatan d. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana WaraTimur e. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana WaraBarat f. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Bara g. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Telluwanua h. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Mungkajang 1. UPI' Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Sendana. (2) UPI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UP'I' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII SUSUNAN ORGAN'ISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPI', terdiri dari : a. kepala UPI'; b. kepala subbagian tata usaha; c. jabatan fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi UP'I', sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas clan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala UPI' mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam hal merencanakan, melaksanakan pendataan, teknik operasional dan/ atau kegiatan penunjang kemampuan teknis serta prasarana, mengoorclinasikan dan mengendalikan serta melaporkan basil kegiatan UPI' serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas yang menjacli tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPI', mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kegiatan pendataan keluarga, termasuk mengoorclinasikan dengan pihak-pihak yang terkait, serta membuat teknis tentang metode pengumpulan dan perekapan basil pendataan; b. melaksanakan pencatatan dan pelaporan setiap bulan dari PKB/PLBK yang ada di wilayah UPI' sebagai laporan Bulanan yang terdiri laporan Pengendalian Lapangan dan Laporan Pelayanan Kontrasepsi; c. menyusun anggaran rencana program pelayanan Kontrasepsi; d. melaksanakan advokasi dan KIE kepada instansi/ organisasi terkait, sebagai upaya penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di tingkat kecamatan dan kelurahan; e. mengoordinasikan dengan instansi/badan/organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat momentum; f. melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; g. menyajikan informasi capaian kinerja baik dalam bentuk papan potensi maupun dokumen tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk mengoorclinasikan kepada PLKB/PKB dalam hal penyajian data dalam bentuk peta PUS/ Peta keluarga; h. melakukan pembinaan terhadap pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendataan Keluarga Sejahtera; i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; j. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; k. membuat laporan hasil pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian tata Usaha, mempunyai Rincian Tugas : a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi teknis umum dan kepegawaian; b. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas; c. membimbing, meneliti dan menilai basil kerja bawahan; d. merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang bersifat urgen kepada Kepala UPT; e. merencanakan kegiatan, membuat dan memproses administrasi teknis penyelenggaraan urusan ketatausahaan UPT; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan Subbagian Tata Usaha serta mencari altematif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kepala UPT; g. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan; h. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program rencana kerja tahunan. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 {1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPr, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplifikasi; g. alruntabilitas; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. si; Pasal 8 (1 ) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
9

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2015/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana kota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentuk� Kabup�ten Mamasa dan Kota Palopo di Provlnst Sulaw�s1 Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tah�n 2002 tentang Hak Cipta LembaranNegara Repubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor 8�, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220); 1 6. Und�ng -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 7 · Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kctcr�ukaan lnformasi Publik (Lcmbaran Negara Repuhk Indonesia Tahun 2009 Nornor 61 Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonisia Nornor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pomografi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 181, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4916); 9. Undang - Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonesia Nornor 5234); 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tantang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 oatam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pcmcrintah Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. s. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, 7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 9. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepad� khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 10. S��an iklan layanan masyarakat ad�ah siaran ikl� .nonkomersial yang d1s1arkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 11. Lem�aga penyiaran adalah penye.lenggara penyiaran, baik lembaga Peny1aran publik, lembaga peny1�an swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga peny1aran ?erlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 1 riin pc?yelc�g.garaa1:1 penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Menteri J ... • n1c1fllui Kom1s1 Penyiarnn Indonesi·a kepada penyelenggara penyt·aran- 3 LcI11 bnga Pcn�mran Publik Lokal Tclevisi Ratona Kata Palopo yang 1 . selnnjutnya disebut LPPL TV Ratana Kota Palopo adalah lembaga penyiuran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerin�ah dacrah, n1enye�eng�arakan ke�iatan penyiaran televisi, bers1fat indcpenden, 1:1etial, tidak komers1al dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 4. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah 1 jangkauan Kota Palopo sesuai wilayah layanan siaran. 1s. ocwan �cngawas..adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungst mew�kih masyarakat, pemerintah kota dan unsur lembag� penyiaran pubhk y�g menjalankan tugas pengawasan untuk mencapru tujuan lembaga penyiaran publik. 16. oewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenai:ig dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran pubhk Lokal. BAB II BENTUK, NAMA LEMBAGA PENYIARAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Bentuk (1) (2) Pasal 2 Dengan Peraturan ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo yang selanjutnya disebut Televisi Ratana Kota Palopo. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo adalah Televisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan di Kota Palopo. BAB III SIFAT DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota. Palopo baik secara kelembagaan maupun dalam. penyelenggaraan siaran bersifat independen, netral dan tidak komersd. 4 Lembaga Pcnyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo didirikan ('.2) dengan tujuan scbagai: a. media pendidikan dan informasi. b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Oaerah dan masyarakat; c. media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat; d. pcndorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalarn pembangunan; dan e. perekat sosial. BAB IV PERIZINAN Pasal 5 Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo wajib mendapatkan Izin Penyelenggara� penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kom1s1 penyiaran Indonesia Daerah (KPID). BAB V ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kata Palopo terdiri atas : a. Dewan Pengawas; b. Dewan Direksi; dan c. Manajemen Penyelenggara Penyiaran. (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Ratana Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dengan persetujuan Dewan Pengawas. Bagian Kedua Dewan Pengawas Paragraf 1 Umum Pasal 7 (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul Pimpinan DPRD .. (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsure penyiar� d� masyarakat, dimana 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas. 5 Paragraf 2 Kewcnangan Pasal 8 O wan Pengawas memiliki kewenangan . e rnemilih dan mengangkat Dewan Direk ·. fl. k p SI, b. menetap a�. rogram Umum Lima Tahun Lembaga Penyiaran Lokal Televisi Ratona Kota Palopo. Paragraf 3 Tugas Publik oewan Pengawas bertugas: Pasal 9 a. menetapkan .kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan �ersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran; b. mengawas1 . pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independens1 dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi; d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama; f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi. Bagian Ketiga Dewan Direksi Paragraf 1 Umum Pasal 11 (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direkt�r utam� d� ��ir:1g banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-mas1ng mermrnpm divisi atau bagian. (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan I atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6 Pnragraf2 Kcwenangan Pasal 12 oe,ran D�rcksi mcmi�iki kewcnangan : s. mcnJnbarkan Program Umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun; b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo; menetapkan kebijakan operasional· �·. menjalin kerjas ama dengan pihak 'lain untuk kemajuan LPPL Televisi Ratona Kota Pa1opo sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya atas persetujuan Dewan Pengawas; f. mewakili lemba?a di luar maupun di dalam pengadilan; g. melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait pinjam meminjam uang atau lainnya atas persetujuan Dewan Pengawas. Paragraf 3 Tugas Pasal 13 (1) Dewan Direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan; f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam rnaupun di luar negeri. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling scdikit mcmuat: a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo; . . . c. asumsi Lembaga Penyiaran Pubhk Lokal Televisi Ratona Kota Palopo menjadi dasar penyusunan r.:ncana jangka panjang; dan d. penempatan sasaran, strategi,. kebijakan program kerja/ rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut. (3) Bentuk isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peratur� �erundang-undangan yang berlaku. 7 (4) e n ° eh �ewan Direksi diajukan kepada oewan P ngawas untuk dibah as dan d1setujui. ) Rencana Induk Lembaga Pen · (S palopo yang telah disetuj . y�aran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Walikota. UI O e Dewan Pengawas disampaikan kepada Bagian Keempat Manajemen PenyeIenggaraan Penyiaran Pasal 14 (l) ManajemkernuPenyele.nggara Penyiaran t�1din· d�·. a. stru r organisasi dan tata kerja· b. su. rtnber daya m.. anusia dan keahliannya,. dan c. sis em penggajian. (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di Kota Palopo. Pasal 15 (1) Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan divisi teknik. (2) Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 16 (1) Penyelenggara LPPL Televisi Ratana Kota Palopo wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis. (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. BAB V PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Dewan Pengawas Pasal 17 (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah kota dan/atau masyarakat. (2) Masa kerja Dewan Pengawas selam� 5 (li1?a) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerJa benkutnya. 8 Pasal 18 persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang: ' bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa· �· setia kepada Pancasila dan Undang-U�dang Dasar Negara Republik · Indonesia Tahun 1945; sehat jasmani dan rohani; �-. berwibaw�kjujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidi . an �arjan:1 atau memiliki kompetisi intelektual yang setara; [. mempunyru integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mem?�r�ahank� persatuan dan kcsatuan Bangsa dan Negara; g. mem1hki kepe?u�1an, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik: h. tidak terkait langsung maupun tidak '1angsung dengan kepemilikan dan kep�ngurusan_ media massa lainnya; . 1. non partisan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Iegislat1f; dan J· Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun. Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas Pasal 19 (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kot.a Palopo berhenti at.au diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf d dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) . bulan t�rhitung sejak tanggaI penyampaian pembelaan diri sebagaiman� dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendas1 pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal. 9 (6) I<edudukan sebagai anggota O . dikcluarkannya keputusan b ewan_ Pengawas berakhir dengan pern erhentian oleh Walikota. Bagian Ketiga Pengangkatan Dewan Direksi Pasal 20 Persyaratan un_tuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa· b. setia kepada Pancasila dan Undang-U�dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela· e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu; ' f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mernpertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; 1. Tidak memiliki jabatan lain; J. non partisan; dan k. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun. (1) (2) (3) Pasal 21 Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dew:m Pengawas setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dan Walikota. Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas. Calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Pub�ik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo diangkat untuk masa jabatan 5 [lima] tahun. Bagian Keempat Pemberhentian Dewan Direksi Pasal 22 (1) Anggota Dewan Dir�ks1· berhenti· apabila: (2) Anggota Dewan Direksi ap jabatannya apabila: ketentuan peraturan perundang-undangan a. tidak melaksanakan yang berlaku; . ang merugikan lembaga; b. terlibat dalam tindak�an tindak pidana berdasarkan putusan c. dipidana karena melh mperoleh kekuatan hukum tetap; atau pengadilan yang tela me 10 d. tidak Iagi memenuhi Pasal 19. persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn (3) Sebelum keputusan pemberhen. . dimaksud pada ayat (4) h . tian ditetapkan sebagaimana d .be · 1{esempatan membel uruf a dan huruf b' yang bersangkutan 1 n a din·. (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pembelaan �iri sebag:umana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertuhs d�am .Jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direks1 yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. Sel�a rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mas1h. dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. Jika dal� jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan P�nga:vas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal. Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidaria, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi. Pasal 23 Persyaratan, pengangkatan dan pember�enti� dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATAKERJA (1) (2) Pasal 24 Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas. Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas. 11 Pasal 25 ( 1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo dilakukan oleh Dewan Direksi secara kalegial. (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama. (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kata Palopo serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo sesuai dengan tugas rnasing-masing. Pasal 27 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 28 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangung jawab kepada atasannya masing-rnasing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 29 Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempumaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan. Pasal 30 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB VII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 31 (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 12 Undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan aperasianalnya. (2) (3) (1) (2) (3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratana Kota Palopo pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Kota Palapo. Besamya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 32 Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kata Palopo memiliki sumber perdanaan yang berasal dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. sumbangan masyarakat; c. siaran iklan; dan/atau d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Anggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah dan skala prioritas. Pasal 33 Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan. BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 34 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikata dengan tembusan kepada DPRD. 13 (3) (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palapa wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pasal 35 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopa wajiib rnemberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 36 Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga. Pasal 37 (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo adalah Tahun Anggaran Daerah. (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat: a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai; b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada. (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD. BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 38 (1) Pegawai Lembaga PenY_iar� Publik �kal Televisi Ratana Kata Palapa adalah Pegawai Negen S1p1l yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang �erl� dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja. (2) Persyaratan, kedudukan, �ak, dan kewaji_b?-11 Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Te_levis1 Ratana Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi. 14 (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja. (4) Pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 39 Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 40 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Undangan yang berlaku. Pasal 41 Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran. (2) Selarna Dewan Pengawas clan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo belum terbentuk, maka Walikota dapat menunjuk Pejabat Sementara Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo. (3) Kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo, efektif berlaku tanggal 1 Januari 2016 dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebelum berlaku efektif kelernbagaan, ketatalaksaan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palopo. 15 BAB xm KETENTUANPENUTUP Pasal 43 Ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 44 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
16

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, BD.2017/No.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/11/2004, tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/IIl/2008, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
BABI KETERTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo. 8. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palopo. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. BABII . PEMBERTUKAR DAN KEDUDUKAR Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Puskesmas masing-masing: a. UPT Puskesmas Wara; b. UPT Puskesmas Wara Utara; c. UPT Puskesmas Bara Permai; d. UPr Puskesmas Wara Selatan; e. UPT Puskesmas Maroangin; f. UPT Puskesmas Pontap; g. UPT Puskesmas Benteng; h. UPT Puskesmas Wara Barat; i. UPT Puskesmas Sendana; j. UPT Puskesmas Mungkajang; dan k. UPT Puskesmas Wara Utara Kota. (2) UPT Puskesmas pada masing-masing Kecamatan : a. Puskesmas Wara terdiri dari : - Kelurahan Boting - Kelurahan Tompotikka - Kelurahan Lagaligo - Kelurahan Dangerakko - Kelurahan Pajalesang b. Puskesmas Mungkajang terdiri dari : - Kelurahan Mungkajang - Kelurahan Murante - Kelurahan Latuppa - Kelurahan Kambo c. Puskesmas Wara Selatan terdiri dari: - Kelurahan Sampoddo - Kelurahan Songka - Kelurahan Takkalala - Kelurahan Binturu d. Puskesmas Sendana terdiri dari : - Kelurahan Peta - Kelurahan Mawa - Kelurahan Purangi - Kelurahan Sendana e. Puskesmas Wara Utara terdiri dari - Kelurahan Balandai - Kelurahan Temmaleba - Kelurahan Rampoang f. Puskesmas Wara Utara Kota terdiri dari: - Kelurahan Salobulo - Kelurahan Patte'ne - Kelurahan Luminda - Kelurahan Sabbamparu g. Puskesmas Barapermai terdiri dari : - Kelurahan Batu Walenrang - Kelurahan Mancani - Kelurahan To'Bulung - Kelurahan Buntu Datu h. Puskesmas Maroangin terdiri dari : - Kelurahan Maroangin - Kelurahan Salubattang - Kelurahan Jaya 1. Puskesmas Wara Barat terdiri dari: - Kelurahan Tamarundung - Kelurahan Lebang - Kelurahan Battang - Kelurahan Battang Barat j. Puskesmas Pontap terdiri dari : - Kelurahan Batupasi - Kelurahan Pontap - Kelurahan Salutellue - Kelurahan Ponjalae - Kelurahan Penggoli - Kelurahan Amasangan k. Puskesmas Benteng terdiri dari: - Kelurahan Benteng - Kelurahan Malatunrung - Kelurahan Surutanga - Kelurahan Salekoe 1. Puskesmas Daerah Wisata Padang Lambe terdiri dari : - Kelurahan Padang Lambe - Kelurahan Sumarambu (3) UPI' Puskesmas masing-masing dimaksud pada ayat (1), yang masing masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII SUSUNAlf ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPI' Puskesmas, terdiri dari : a. kepala UPI'; b. subbagian tata usaha, dan c. jabatan fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Dinas Kesehatan dibidang Pelayanan Kesehatan dalam wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. (2) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi a. menyusun rencana kegiatan UPT Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas; d. menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan; e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat; f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama; g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat; h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Puskesmas untuk mengetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; i. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas; k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. membuat laporan hasil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas dan Rincian Tugas Kepala Subbagtan Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, um.um, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPT Puskesmas. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengik.uti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Puskesmas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT Puskesmas; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; 1. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; J. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengoordinasikan dan melakuk.an pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABATAR FURGSIORAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPr Puskesmas dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplifikasi; g. akuntabilitas; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi; Pasal 8 (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh - personil dalam lingkungan UPT Puskesmas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT Puskesmas. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan. koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
10

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, LK.2016/NO.48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 19)
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 ( 1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan Pelatihan; 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja; 3) Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja. d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas : 1) Seksi Persyaratan Kerja; 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial. e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang tenaga kerja dalam bidang Pembinaan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai Fu.ngsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerjadan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; b. merumuskan program kerja bidang ketenagakerjaan; c. melaksanakan penyusunan norm.a, standar, prosedur dan kriteria lingkup pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas dengan instansi terkait; f. melaksanakan pembinaan dalam pencapaian Program Dinas; g. mengarahkan kegiatan ketenagakerjaan bagi penyelenggaraan agar sesuai dengan sasaran Program; h. menyelia/mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya; i. memecahkan permasalahan yang ada di lingkup Dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; j. mengevaluasi program kerja lingkup Dinas; k. melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan tugas lingkup ketenagakerjaan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset dinas; b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan adrn.inistrasi kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; I. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan; (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PEMBINAAN PELATIBAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Paragraf 1 Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal 8 ( 1) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai Fungsi: a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Pelatihandan Penempatan Tenaga Kerja; b. pelaksanaan urusan di bidang Pembinaan Pelatihan; c. pelaksanaan urusan di bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; d. pelaksanaan urusan di bidang Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana operasional program kerja pengelolaan dan pelayanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; . c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerjauntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK); e. Melakukan verifikasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; f. melaksanakan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; g. melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; h. melaksanakan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil; i. mengoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas tingkat kota; j. mengoordinasikan pemantauan tingkat produktivitas; k. mengoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; I. mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat m. melakukan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta; n. melaksanakan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; o. melaksanakan koordinasi pendaftaran, perekrutan, dan seleksi Calon TKI; p. melaksanakan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri; q. mengoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; r. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan TKI pra dan puma penempatan; s. mengoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; t. melaksanakan pemberdayaan TKI puma; u. melaksanakan penerbitan perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; v. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; w. menilai prestasi kerja bawahan; x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Pembinaan Pelatihan Pasal 9 ( 1) Seksi Pembinaan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan mempunyai Tu.gas Pokok : memimpin, merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi Dinas dibidang Fasilitas pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan , mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan pelayanan pembinaan pelatihan; b. membagi tugas di lingkup seksi pembinaan pelatihan; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pembinaan pelatihan; d. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; e. mengumpulkan bahan infonnasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; f. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta; g. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; h. merancang kesiapan materi pelatihan kerja; i. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta; j. mengumpulkan bahan verifikasi infonnasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; k. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta; 1. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta; m. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; n. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; o. menyiapkan program pelatihan; p. menyiapkan sarana dan prasarana; q. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; r. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; s. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja; t. melaporkan pelaksanaan tugas pembinaanpelatihan; u. mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan pelatihan; v. menilai prestasi kerja bawahan; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pasal 10 (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penempatan tenaga kerja; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; b. membagi tugas di lingkup seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; d. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar dan petugas antar kerja; e. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja; f. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja; g. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; h. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; i. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta; j. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; k. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA; 1. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; n. memantau dan mengevalauasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri; p. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan puma penempatan; q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan puma penempatan; r. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; s. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; t. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; u. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI puma; v. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI puma; w. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI puma; x. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; y. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; z. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; aa. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; cc. menilai prestasi kerja bawahan; dan dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf4 Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja Pasal 11 (1) Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; (2) Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan produktivitas dan pengembangan pasar kerja, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Pengembangan Pasar Kerja, mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pengembangan pasar kerja; pembinaan produktivitas dan b. membagi tugas di lingkup seksi pembinaan produktivitas dan pengembangan pasar kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pembinaan produktivitas dan pengembangan pasar kerja; d. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; e. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; f. merencanakan pemantauan dan evaluasi basil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; g. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; h. menyiapkan alat, teknik, metode, peningkatan dan pengukuran produktivitas; i. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas; j. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas; k. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; 1. merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; m. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; n. melaksanakan koordinasi pengembangan pasar kerja dan pembinaan produktivitas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; o. Menilai Prestasi kerja bawahan; p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; ee. menilai prestasi kerja bawahan;dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Paragraf 1 Bidang Pembinaan Bubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 12 (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pembinaan hubungan industrial; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi : a. penyusunan dan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. pelaksanaan urusan di bidang Persyaratan Kerja; c. pelaksanaan urusan di bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d. pelaksanaan urusan di bidang Pembinaan Hubungan Industrial. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana operasional program kerja pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan petunjuk teknis dalam melakukan Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja; e. melaksanakan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota Palopo; f. melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota Palopo; g. mengoordinsikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota Palopo; h. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; i. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; j. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; k. mengoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan instansi terkait; 1. menginventarisir Permasalahan dan Menyiapkan Data/Bahan pemecahan masalah sesuai Bidang Tugasnya; m. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan lingkup bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Persyaratan Kerja Pasal 13 ( 1) Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Persyaratan Kerjamempunyai Tu.gas Pokok : melakukan pembinaan kepada Perusahaan Pekerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja dalam Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerja dan Pengusaha; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai Rincian Tu.gas: a. merencanakan kegiatan pelayanan persyaratan kerja; b. membagi tugas di lingkup seksi persyaratan kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup pembinaan syarat kerja, organisasi pekerja dan pengusaha; d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; e. menyiapkan penyusunan Bahan Petunjuk Teknis dalam melakukan Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja; f. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; g. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit; h. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kota Palopo; i. menginventaris Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku; ., j. memberikan Bimbingan Teknis kepada Pengusaha dan Pekerja serta Organisasi Pekerja tentang tata cara Pembuatan Perjanjian Kerja (PK) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); k. melaksanakan Pembinaan dan Pembentukan lembaran Kerjasama Bipartit dan Tripartit; I. melakukan Pembinaan tata Pencatatan Serikat Pekerja/ serikat Buruh dan Pedoman Verifikasi keanggotaan serikat Pekerja/serikat Buruh; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang persyaratan kerja; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 14 (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamempunyai Tu.gas Pokok : memberi Bimbingan Teknis kepada Perusahaan dan Pekerja tentang Pengaturan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Rincian Tu.gas : a. merencanakan kegiatan pengaturan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; b. membagi tugas di lingkup seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; d. menyiapakan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan sektoral; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja; h. memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Upah Pekerja dan Tunjangan Harl Raya Keagamaan; i. melakukan Pembinaan, Pembentukan dan Pengembangan Koperasi di Perusahaan; j. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; k. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pembinaan Hubungan Industrial Pasal 15 (1) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan petunjuk kepada bawahan serta memberi Bimbingan kepada Perusahaan dan Tenaga Kerja Pembinaan Hubungan Industrial; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan mi, Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, mempunyai Rincian Tugas : a. merencanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial; b. membagi tugas di lingkup Seksi Pembinaan Hubungan Industrial; c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup seksi pembinaan bubunganindustrial; d. memeriksa basil pelaksanaan tugas bawahan; e. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan bubungan industrial; f. menyiapkan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; g. menyiapkan bahan dan Data Pelaksanaan Kasus Perselisihan Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Industrial; h. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan Unjuk Rasa/Pemogokan oleh Pekerja ataupun Serikat Kerja; i. melakukan Pemetaan terhadap Perusahaan untuk Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial; j. melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antar Pengusaha dan Pekerja maupun antar serikat Pekerja/Burub sesuai Ketentuan yang berlaku; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 1. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pembinaan Hubungan Industrial serta memberi saran Pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan Penentuan Kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan;dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada dibawah Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. .... BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo
21

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENJUALAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09, BD.2017/No.09

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Penjualan Ikan Pada Dinas Perikanan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Tempat Penjualan Ikan pada Dinas Perikanan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5679); 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8)
BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palopo; 7. Kepala D�as adalah Pejabat yang memimpin Dinas Perikanan Kota Palopo; 8. Unit Pelaksanan Teknis Tempat Penjualan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI' TPI adalah UPI' Tempat Penjualan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Pa.Iopa. 9. Kepala UPI' adalah Kepala UPI' Tempat Penjualan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Palopo. 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BABB PEMBENTUKAR DAN KEDUDUKAN pasal 2 (1) Dalam Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' Tempat Penjualan lkan pada Dinas Perikanan Kota Palopo; (2) UPI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUIIAN ORGANISASI pasal 3 (1) Susunan Organisasi UPI' Tempat Penjualan Ikan (TPI) Palopo terdiri dari: a. kepala UPI'; b. subbagian tata usaha; c. jabatan fungsional; (2) Bagan Struktur Organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV TUGAS DAN Rll(CIAN TUGAS Bagiaa Keaatu Taps daii Rhichiii Taps Kepahi UPT pasal 4 ( 1) UPI' TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas, (2) Kepala UPI' mempunyai Tugas merencanakan, membuat, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Tempat Penjualan Ikan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); meliputi a. merumuskan kebijakan teknis di sektor Tempat Penjualan lkan; b. melaksanakan pelayanan Tempat Penjualan Ikan; c. Memaraf naskah dinas dan memberikan penilaian prestasi kerja bawahan; d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan dikawasan tempat penjualan ikan. e. membuat laporan basil kegiatan Kepala UPT serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. mendistribusikan tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Baglan Keclua Tagas dim Rincian Taps Kepala Subbagian Tata Uaaha pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Tempat Penjualan Ilcan; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok melakukan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan UPI' TPI; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2) Peraturan ini, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Rincian Tugas: a. mengelola urusan dan rumah tangga dan perlengkapan; b. mengelola, merencanakan, melaporkan dan memelihara inventaris barang dan aset kantor; c, mengelola administrasi umum, kepegawaian, pengarsipan, dan keuangan; d, mengelola Retribusi TPI; e. membuat laporan basil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. mendistribusikan tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT; Bagian Ketiga Pelaksana Operasional pasal 6 ( 1) Pelaksana Operasional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT TPI; (2) Pelaksana Operasional mempunyai Tugas Pokok : melakukan kegiatan pengawasan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana dikawasan TPI; (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini, Pelaksana Operasional mempunyai Rincian Tugas: melakukan pemungutan retribusi TPI sesuai peraturan yang berlaku dan menyetorkan ke KASDA; melaksanakan pengamanan dan penertiban; melaksanakan koordinasi dengan tim keamanan terpadu atau unit keamanan lain dalam pengamanan dan penertiban; d. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana TPI; e. memelihara dan menjaga kebersihan kawasan TPI; f. mengawasi penggunaan bahan kimia sebagai pengawet ikan; g. membuat laporan basil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; BABV JABATAN FUNGSIONAL pasal 7 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA pasal 8 ( 1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi. pasal 9 (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. BAB VU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 10 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVID KETENTUAN PENUTUP pasal 11 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan lkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kata Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasal 12 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT