Pencarian Peraturan

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2020/No.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

ABSTRAK:

dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Palopo diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Plopo di Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor I5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Benturan Kepentingan; 2. Penanganan Situasi; 3. Pencegahan; 4. Monitoring dan Evaluasi; 5. Sanksi Administratif

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
14

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2020/No.32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuaogan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 14. Pemturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelakeanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wüayah Provinsi Sulawesi selatan 15. Pemturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembínaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan din Administraei Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 200T tentang Tata Cara Evaluasi Rancanggn Peraturan dnerah tentang Anggaran Pendapatan dan &1anja Daerah dan Rancangan Pemturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Pemturan Menteri Dalam hegeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratwan Daerah tentang Anggarm Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan &lanja Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, eebagaimana telah diubah &berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bemumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo; 26. Keputuoan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 2738 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Pera%ran Daerah Kota Palopo.
1. Pendapatan; 2. Belanja; 3. Pembiayaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
15

TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2018/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3,4 Dan 5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Palopo, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 05);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMANTAUAN,PEMBINAAN,DANPENGAWASAN PENANAMAN MODAL BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
TAHUN 2018 Nomor 32
10 halaman

IZIN LOKASI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2018/No.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Lokasi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan,. dan urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dalam bidang Pertanahan adalah Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta Peraturan Menteri ./ Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, dan adanya kebijakan Pernerintah tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, b. sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Izin Lokasi.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); r-. 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004); 19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55), 20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 647); 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515); 24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 5 tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal; 26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017; 27. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; 28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012- 2032; 29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III IZIN LOKASI BAB IV RAK DAN KE'WAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUANPERALIHAN BAB VIII KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 34
13 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KEPELAUTAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2015/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepelautan

ABSTRAK:

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan seleksi terhadap calon peserta Diklat tenaga kepelautan serta memperketat persyaratan calon peserta Diklat Tenaga Kepelautan agar lebih akuntabel dan berdayaguna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepelautan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemereintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut; 12. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2013 Tanggal 1 Juli 2013, tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut sesuai STCW 1978 Amandemen 201O; 13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepelautan. 14. Kesepakatan bersam antara kementerian perhubugan dengan pemerintah kota palopo nomor HK.21./2/5-BPSDMP-2014 dan 180/194 HUK/IX/2014 tentang pendidikan dan pelatiahan dibidang pelayaran.
PEATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KEPERLUAN PASAL 1 Beberapa ketentua dalam peraturan walikota palopo nomor 27 tahun 2014 tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kepelautan di ubah sebagai berikut; 1. ketentuan pasal 4 di ubah,sehingga berbunyi sebagai berikut. pasal 4 syarat peserta diklat sebagai berikut a. penduduk kota palopo dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku. b. usia minimal 18 tahun;. c. usia maksimal 32 tahun; d.minimal berijazah SLTP atau sederajat; e. susrat pernyataan bersedia menyadi pelauat; f. masyarakat miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kelurahan setempat g. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian; h. sehat jasmani dan rohani yang di buktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; i. lulus seleksi admisnistrasi; j. lulus seleksi kesehatan; k. lulus tes akademik i. lulus tes wawancara 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 ctiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : pasal 6 (1) Pelaksana Teknis Program Diklat Tenaga Kepelautan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan seleksi calon peserta dan penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan program Diklat Tenaga Kepelautan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kegiatan seleksi calon peserta sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Walikota. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari; a. Sekretaris Daerah Kota Palopo selaku Penanggung jawab; b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo selaku Ketua; c. Akademisi /Perguruan Tinggi selaku anggota; d. Unsur Media/Lembaga Swadaya Masyarakat selaku anggota. pasal II Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2015.
4

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 'TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2016/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo

ABSTRAK:

g bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mcngatur Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serra Tata Kcrja pada Dinas Pendidikan Kota ?alopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Dndang Nomor 11 Tahun 2002 tentang . t Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negarr, Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Hornor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4433.) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4.5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang• Undar.g Nornor 31 Tahun 2004 tentang Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, · tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (:.:-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8'.!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun :2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lunbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Ur.clang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Scanned by CamScanner 7 Und�n?-!Jndung �omor 20 Tahnn 2003, tentang Sistem Prnd1d1k.an , , Nasional (Lembaran Negara Repu bliIk Indo·1es1a 1 a.11!n 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara republik lndonesia Nomor 4301); 8. Peraturnn Pemetintah Repuhlik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
: PERA.TURA.W WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO I.' \' BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 peraturau Walikota ini yang dimaksud dengan : !)a rah adalah Kota Palopo; Pe�erintah Daerah adalah �alil�ota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerinta:nan Daerah yang mermrnpm Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang !llenjc.di kewen,�.11gan Daerah Otonom; Ja]ikcta adalah Wahkota Palopo; . l)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah [lnlbaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pcnyelenggara Pemerintahan Daer�; Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kata Palopo; Dinas Penclidikan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kepala Dinas adalah ?ejabat yang memimpin Dinas Pendidikan Kata Palopo; Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kata Palopo; Kepa1a Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pendirlikan Kata Palopo; Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pmdidikan Kota Palopo; Kepa1a Seksi adalah Pejabat yang mcmimpin Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Palopo: Satuan Pendidikan adalah Unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional-dan/atau keg.atan teknis penunjang tertentu. 1 liiawai adalah orang yang bekerja pada lingkup kantor Dinas Pendidikan Kot.a Palopo, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non' Pegawai · ��. ' Jabat.an F .mgsional adalah .Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah Kata Palopo. 2 Scanned by CamScanner BAB II SUStJrlJI..N ORGANISASI Pasal 2 (l) �usunan Or�anisasi Dinas Pendidikan Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sck.etariat, terdiri atas : 1) Sub Bagian Umurn, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Informal terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Pernbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 3) Seksi Pembinaan tern baga Kursus dan Pelatihan. .. d. Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas: : 1) Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 2) Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; 3) Seks.i Pernbinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. e. Bidang Pem binaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; 2) Seksi Pernbmaan Kelembagaan dan sarana Prasarana SMP; 3) Seksi Pernbinaan Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter SMP. f. Satuan Pen.didikan. g. Kelornpok .Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struk.tur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KEDUDUKAM Pasal 3 Dinas Pendidikan mernbantu Walikota Pemerintahan bidang Pendidikan yang bertanggungjawab kepada Walikota. 3 dalam melaksanakan Urusan berkedudukan dibawah dan l" Scanned by CamScanner BAB IV TOGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Dnginn Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ll Dinas Pendidikan dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 1>awah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Oaerah; Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan Penye.lenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan yang menjndi kewenangan daerah. }) Untuk m��aksanak.�kTugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala mas en 1d1 an, mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalarn bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan; c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pendidikan; d. pengelolaan adrninistrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peratursn perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk meiaksanakai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Rincian Tuga..'f: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk rnenunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Pendidikan sebagai pedoman kerja; c. rnembagi tugas, memberi petunjuk dan rnengkoordinir Sekretaris, dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan agar bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan; e. mengsinkronisasikan, rencana/prograrn Dinas Pendidikan secara terpadu berdasarlran kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pernerintah Kota Palopo dalarn rangka peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan; f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Provinsi, Pusat dan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan di lingkungan Dinas Pendidikan; h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan masalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bidang Pendidikan; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidilcan sesuai peraturan perundang• undangan yang berlaku; 4 Scanned by CamScanner mbuat dan menyai:r1paikan Rencana Anggaran Satunn Kcrja kcpada j. ��,erintah Kota Palopo; . embuat dan men)ampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada 1'. 111(lsRn; dan a �Japorkan hasil pe:aksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran I. ;rtin1'JE.�gan ..keoada pimpinan untuk menjadi bahan dalarn rnen"amb1l kebijakan. ; o elnkukan iugas am sesual peiuruuk atasan· ll'l · 111embuat liasi·1 k· egi·atan Dinas · Pendidikan' serta memberi saran fl· �rtimbangan .. kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pene:itu?.11 keb1}aka�; menilai presta<:.1 kerja bawahan; dan ;· meJal<sanakan tugas kecinaean lainnya yang diperintahkan Walikota, · untuk mendukung keiancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pat.al 5 II Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Sekretaris mernpunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam merencanakan program kerja Dinas, memberikan pelayanan teknis administrasi, membtrnbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Monev dan Tindak Lanjut dan Sub Bagian Urnum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Selcretaris, rnempunyai Fv.ngsi : a. pclaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Togas Pernbantuan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; ·_i c. pengoordinasiar, pengelolaan Adrninistrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan 'Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2i dan ayat (3), Sekretaris mernpunyai Rincian Tu.gas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pcdoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingku p sekretariat; d. menyusun, rnerancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; r. �elaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integra:;i pelaksanaan kegiatan; 5 Scanned by CamScanner )!lksanaka:.1 an mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan g. ,nel penyusunan Iaporan akuntabilitas kinerja; evil l d . . ' 01 Jaksanakan an mengoordmas1kan pengolahan data dan informasi; �· :Jakss.nnkan dan mP.ngoordinasikan pelayanan ketatausahaan; � :eJoJ<sanaka� dan mengoordinasikan pelayanan adrninistrasi umum J· dan apnratur, . mdflksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi k, rdaganga n; :eJa.k�.anakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana · kebutuhan anggarg_n_; J17elaksanakan pernbinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil rn. pemeriksaan; , .. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan; · r �: meiaksanakan dan mengoordinesucan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan pe.nghapusan barang; p melaksanakan pernbinaan dan penataan organisasi dan tata.Iaksana; q: me!aksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; · s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Baglan Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pasal 6 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan mempunyai Tu.gas Pokok mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Togas Pembantuan, mernpunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan rencana kebutuhan pegawai pada Dinas dan Satuan Pendidikan; b. mengelola adrninistrasi kepegawaian dan melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia pegawai serta pembinaan Disiplin Pegawai; c. merer.canakan dan rnelaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; d. melaksana.mn urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organis:1.si, ketatalaksanaan, dan penyusunan bahan rancangan peraturan; e. menyusun bahan perundang-undangan dan fasilitasi : bantuan hukum; r. melaksanakan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian; g. melaksanakan koordinasi urusan pembantuan administrasi satuan �endidikan Menengah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sa-ana Prasarana dan Kesiswaan dengan instansi terkait serta fosi!itasi proses akreditasi pada Satuan _Pendidikan; 6 Scanned by CamScanner 01�rnbuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian h. sctHl mcmberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengamhil kebijakan; melakukc1n pendistribusian tugas cian Pemberian Petunjuk pe}nksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil k�rjanya; rnenilai prestasi kerja bawahan; dan ( meJaksanakun tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretmis, untuk mendukurig kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab' kepacta Sekretaris; Kepala Sub Bagian Perer canaan, Keuangan, Evaluasi dan Tin�ak Lanjut roempunyai Tugas Fokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelo!aan keuangan, mernbuat laporan dan mengeiola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan; Untuk melaksanakan n.gas pokok sebagaimana dirnaksud pada avat (2), Kepala Sub Bagianf'ercncanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempu:1yai Rincian �"u9as, sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h.rnelaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. mcnyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan k. melaksanakan penge'olaan data dan kerjasama; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, Dalarn mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. < .i 7 Scanned by CamScanner Baghm Ketlga 'BIDAMG· PEt.IBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL DAW INFORMAL Paragraf 1 Bidang Pembinaau Pendldikan Anak Usia Dini, Pendldfkan Nonformal dan Informal PasalS ifdang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonfonnal dan ll I \onnal dipimpin seorang Kepala Bidang yang bcrada dibawah clan ;rtanggungjawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan icoordina�i pcn�e�enggaraan pendidikan pada Bidang Pendidikan Anak l]sia Dim, Pendidikan Nonformal clan Informal. l]ntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), l(epala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal, mernpunyai Fungsi: a. penyusunan rencana kerja bidang; b, perumusan penjabaran keoijakan teknis; c pe�gkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal clan Informal; d. pengkoordinasian pelaksanaan pernbinaan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal; : e. pengkoordinasikan fasilitasi akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, No-.1 Formal can Informal; f. pengkoordinasikan kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal: g. penyiapan bahan laporan bu.anan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA;. dan Rencana Kinerja (RENJAJ sesuai lingkup tugasnya; b. menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan Bidang Pendiclikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Jnfonnal; e. menyusun dan mcnyebar luaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pendid.ikan Anak Usia Dini, Pendiclikan Non Formal dan Informal; f. melaksanakan pengurnpulan, pencatatan, analisis, dan penyajian data Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; . 8 Scanned by CamScanner picn<loro�g d�n. mr.ng·Ko?r?ina3ikan peml>entukan satuan Pendidikan g. ,AJleJ{ Usia Dtm, Fendidikan. Non Formal dan Informal, meliputi satuan PNFl, !<elo�1J>0k Belajar, Kursus dan satuan PNFI sejenis seperci rarnan pP.nitipan anak, kelompok bermain dan bimbingan belajar: . . . ll'lembantu dan mengoo�dmasikan penyediaan tempat belajar serta 11· engusahakan pe:1yed1aan Iasilitas dan bahan belajar yang %butuhkan; endarong warga masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu dan i, �1nt-aga perusahaan yang berminar mengadakan kerjasama dalam ;enyelengg;.rakan kmsus/magang; rnela-l<san�an peman�a�an dan evaluasi program serta pengembangan j. !{ualitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Ir{onnal; rnemuina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan )(. fasi�itator; . . 1 rnengevalut1s1 pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan · dilirgkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; meinfelajari, memaharni dan melaksanakan peraturan perundang• lfl· ;1ndangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman d91a.-n melaksanakan tugas; rnemberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. rnembagi tugas, rnemberi petunjuk, menilai dan rnengevaluasi hasil o. kerja bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dcnga.n ketentuan yang berlaku; P· rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; menilai prestasi kerja bawahan; dan ;.· 1nelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksl Pembinann Pendidikan Anak Usia Dini Pasai 9 ,,·1 Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawah kcpada Kepala Bidang; Kepala Seksi Pembinaan Pencidikan Anak Usia Dini mempunyai Tugas Pokok : mernbantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini, rnempunyai Rincian Tugcw: a. mengumpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi Pembinaan. Pendidikan Anak Usia Dini; e. melalrnanalrnn kegiatun pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini; d. mencrapakan nonna. standar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelernbagaan, dan kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini; 9 Scanned by CamScanner 1nelRksRm\lmn hubungan 'kerja samu dan peran serta masyarakat c. d!llnnt penyelenggaraan pengcmbangan Pcndidikan Anak Usia Dini; mernfa�iilitasi pelaksanann kegiatan Akreditasi Lernbaga Pendidikan C. Annk Usia Dini; melalrnanakan t.ementauan, anausis, evaluasi dan pelaporan g. pehlksnnaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan memberikan saran pertimbangan ke)ada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 1·, menilai prestasi kerja bawahan; dan J. mt:lakf.anakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bida>Jg, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Geksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Pasal 10 Seksi Pernbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai Tr.igas Pokok : membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksarn.an dan Kesetaraan. Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, mempur.yai Rincian Tugas: a. mengumpulkan, menganalisa data dan inforrnasi pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi Pembinaan Pendidikan Kcaksaraan dan Kesetaraan; c. melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pcmbinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; d. menerapakan norma, standar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; e. melaksanakan hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam pen.yelenggaraa.n pengembangan Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; g. melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan memberikan saran pertimbangan kepada pirnpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 10 Scanned by CamScanner Pnrngrnf 11 Soksl Pembl nuun Lembugu l{ursus dun Polntllmn Pnsn\ 11 . pe1nbinnnn Lernoagn Kursus <Inn Pclatihnn dipimpin olch seornng I) sel-51 .. scks, yn.ng beraon di bnwnh dun bcrtanggung jnwab kepada Kcpaln 't(eP." 1,. pidllllg; . �l" Seksi Pembinaan Lernbugn Kursus dan Pelatihan mernpunyai Tugas ) �tr"Ok : Mcmbn.ntu Kcpaln Bidang mclaksanakan penjabaran kebijakan �knis pHdR seksi Pemb.uaan Lembaga Kursus dan Pelatihan. D )lull tnclnksnmlkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), J\:�\la Scksi Pernbinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, mempunyai ,ttnciar. Tugas: a. mengurnpulkan, menganalisa data dan informasi pada seksi pembinaan Lernhaga Kursus clan Pelatihan; b. menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pada seksi ?embinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; c. melak&mai<.an kegintan pelayanan, pembinaan, monitoring dan e,·aluar,i Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; (!. menerapakan norma, etandar prosedur, dan kriteria pembelajaran, peHerta didilc, sa:ana dan prasarana, kelembagaan, dan kernitraan p,�ndidikan Pernbinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan; e. melaksanal<an nubungan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Lernbaga Kursus dan Pelatihan; f. memfas:litasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan; g. melaki,anakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pernbinaan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; i. menilai prest.asi lterja bawahan; dan j. melalcsanaks.n tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidanr,, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR Paragraf 1 Eidnng Pernbinaan Pendldikan Sekolah Dasar Pasal 12 [Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksana.an kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar, membimbing, mengendalikan serta rnengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar, dan seksi Pembina.an Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. 11 Scanned by CamScanner 1 nl 1ne!aksnnalmn t•.t3ns pokok eebagaimena dimaksud pa�a ayat (2) J �q, ll la Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai Fungsi: ' }{Cp.'\ 11,.11sunnn rencana kerja bidang; ll· �11jatan:n kebijakan teknis: �· pengoordmasian peny iapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan v• sekolah �asa.r; ' pengoordmaman pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan d. pen1bi.1aan Pendidikan Sekolah Dasar; pengooidinasian fasilitasi akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar; pen) us Linan bahan penetapan kurikulm� 1?uatan lokal Sekolah Dasar: . penyusunan bahan pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, g kelembagaan, sarana prassrana, serta peserta didik dan pembangunan i--arakter Sekolah Dasar; h, pengoordin.asian k�giat� pe��aian hasil belajar, pengujian/uji kompetens1 dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah . pasar; i. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. I Untuk melaksa�akan tugas po�ok dan fun.gsi sebagai��na dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepa1a Bidang Pembmaan Pendidikan Sekolah Dasar lllempunyai Rincian Tugas : a. menyi1sun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJAJ sesuai lingkup tugasnya; b. meny.Jsun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; ·; . c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Dasar terrnasuk arternatif kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan dan mengembangkan keunggulan wilayah/loka.1; e. menganalisis dan merumuskan standar kompetensi kelulusan; f. menganalisis data, informasi dan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan tata kelola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang Sekolah Dasar; g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengernbangan dan peningkatan mutu f,ekolah 'Jasar; h. menyusun bahan/rnateri pembinaan penerapan/pelaksanaan kurikulum disekolah pada jenjang Sekolah Dasar; i. melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan padajenjang pendidikan Sekolah Dasar; j. melaksanakan sosial.sasi dan pembinaan implementasi kebijakan di hidang Sekolah Dasar; k. melaksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar; I. melaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi belajar peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar; m. melakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya rnenyelesaikan permasalahan aktual yang berkernbang di bidang Sekolah Dasar; n. meneta.pkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 1oka1 pada jenjang Sekolah Dasar: o. mP.laksar1akan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan Sekolah Dasar termasuk penggunaan buku pelajaran di sekolah· P, menilru 'prestasi k�rja bawahan; dan , q, �elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. : 12 Scanned by CamScanner P111·111t1·11f �l f*C'1't1l 1',1mhl111rnn l'mulhlll( ll1111 '1',111111<11 l(1111111111l,llhu11 fh,kufuJ, n,urnr l'1uu, I l a �i·k�i t't•1nb11111n11 l'1•11dldll< <11111 'l'c1111p,11 l{1:p<:1tdldll<11n H,:l{,,l,,h I ):,m,r II •1,pii\\\ in 1ilt•h ll<'(H'1111JJ. 1.:1·p11l11 Holrnl y1111g bt:md,1 dllJ1tw1th d:iri \ii•rlt\ll�g\r 'ft jnwnl: kcpnd11 l.:op11l11 111<11111H l'c111l>ln1t1111 1'1;11dldilwn Sekolah 01\:it1r: l\<'Pnl!\ Stilrni l'cn�hin11n11 Pcndldik <Inn 'l'cnnga Kcpcndidll<an Sckolah o,iSt\t' mcmpunyiu 11,gas Pokok : Mcrcncnnuknn, rnclaksanakan dan n1cngnwn�i pcn�n.rJnnn dlstribua! dun pcndayagunnan Pc�didik dan ren11f,H l(cpcnd1.d1k'.u, Sek(�lllh Dasar bcrdasarkan normal atandar, prosedur, dnn kritcrin pndn tingknt Sckolah Dasar, . oalam melaksanakai: Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepaln Seksi Pernbinaan Pendidik clan Tenaga Kependidikan Sekolah pasar, mernpunyai Rincicm 'l'ugas: . , a. melaksanakan pendutaan, pcngadaan dan ditribusi Pcndidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; I b. meiaksanakan kebijakan pemanfaatarr/ pendayagunaan Pehdidik dan Tenaga Kependidikan Sckolah Dasar sesuai nonna, standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Dasar; c. mengelola program peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan serta program peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; cl. melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan kurikulum dan kalender pendidikan; e. mengclola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah Dasar; f. melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; g. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kepen<lidikan Sckolah Dasar dan memberikan saran pertirnbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pernbinaan Kelembagaan. dan Sarana Prasarana Sekolab' Dasar . t ' I Pasal 14 1 l) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; I Kepala Seksi Pem binaan Kelembagaan dan Sarana Prasaran* Sekolah Dasar mernpunyai Tuga.s Pokok: merencanakan, melaksanakan dan mengf1Valuasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar. 13 Scanned by CamScanner oatiun cnelnl�unnn\n� Tugns Pokok sebr1gaimana di maksud pada ayat (2), l3) }\epala Seksi Pen�mnaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah DR�r. mempunya1 Rincian 'J'ugas: a. menyusu,1 bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana. dan prasarana Sekolah Dasar: b. melaksimakan pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan .,rasarana Sekolah Dasar:' c, menyusun bahan pcrr..antauan dan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sel:olah Dasar; d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar· e. menyusun laporan hasil pela' ksanaan tugas seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Dasar dan memberikan saran pertimbangar kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 I pl F'embinaan Peaerta Didik dan Pembangunan Karakter Sek�lah Dasar Pasal l.5 Seksi Pembiuaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimp.n oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepaJa Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; Kepala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pernbangunan Karakter Sekolah Dasar rnempunyai 'fugas Pokok : membuat dan merencanakan program peningkatan mutu siswa dalam pencapaian kualitas akademik dan non-akademik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar. Dalarn melaksanakar, Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Scksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, rnernpunyai Rincian. Tugas: a. melaksanakan kebijakan pengembangan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerirnaan peserta didik baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa; c. menyusun bahan pemantauan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; d. rnelaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pernbanzunan Karakter Sekolah Dasar; e. menyusun laporan hasil pe]aksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan memberikan saran pertirnbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran peJaksanaan tugas. 14 . I Scanned by CamScanner Baglan Kellma SJI>A.i'lG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Paragraf 1 Bldrm({ Pernblnaan Pendldlkan Sekolnh l\lenengnh Pertnma Pasal 16 {ll Bidang Pembinaan Pendidikar. Sekolah Menengah Pertama dipimpin scorang Kepala .Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab }<cpada Kcpala Dmas; Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai Tuqas: Pokok : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan Sekolah Menengah Pertarna, mernbimbing, mengendalikan serta mengawasi pdaksanaan tugas pokok d&.TJ fungsi dari seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Pertama, seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. 3) Oalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Fungsl: a. penyusunan rencana kerja bidang; b. penjabaran kcbijakan teknis; , c. pengkoordinasian penyiapan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Sckolah Menengah Pertama; d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis, pengurusan dan Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; e. pengkoordinasian Iasilitasi akreditasi satu.an Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertarna; g. penyusunan bahan pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kelernbagaan, sarar.a prasarana, serta peserta didik dan pernbangunan karakter Sekolnh Mer.engah Pertamu; h. pengkoordinasian kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kepcndidikan Sekolah Menengah Pertama; i. penyiapan bahan lapcrun bulanan, triwulan dan tahunan atau setiap saat diperlukan. 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mernpunyai Rincian Tugas: a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; b, menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; c. rnerencanakan, rnenyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; d. menganalisis kerangka dasar dun struktur kurikulum Sckoluh Menengah Pertarna terrnauuk alternatif kurikulurn muatan lokal untuk meningkatkan clan mcngernbangkan kcunggulan wilayah/lokal: e. menganalisis dan merurnuskan standar kompetenst kelulusan; 15 Scanned by CamScanner rialisi� data, inforrnasi clan isu-isu kesiswaan, kurikulum, dan f. ro�;t�lola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang tll . lah Menengnh Pertama; . S��yusun petu.njuk teknis pelaksanaan pengemb�gan <lan g. 111 · ·ngkat:Ul mutu Se.colah Menengah Pertama; Fe�\,usun bahan/matcri pembinaan penerapan/pelaksanaan 11, ro<;�)nilum disekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama; kUfaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pendidikan i. roeda jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama; · �elaksanakru1 ·sosiali�asi dan pembinaan irnplementasi kebijakan di j. bidang Sekolah Mener.gah Pertama; k .,laksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah . rne engah Pertama; Men ;etaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi 1· belajar peserta didik paua jenjang Sekolah Menengah Pertama; rnelakukan koordinasi, memberikan fasilitasi dan konsultasi dalam Ill· upaya menye�.e!Jaikan permasalahan aktual yang berkembang di bidang Sekolah Menengah Pertama; menetapkan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan n. pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Seko!ah Menengah Pertarna; o. melaksanakan pengawasan irnplementasi kebijakan dan program pengcmbangan Sekolah Menengah Pertama termasuk penggunaan buku pelajaran di sekolah; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. mel&.ksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pert.ama Pasal 17 I) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertarna dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Kepala Seksi Pernbir.aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mernpunyai Tugas Pokok Merencanakan, melaksanakan dan rnengawasi pengadaan distribusi dan pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah Pertarna. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rinciari Tugas : a. melaksanakan pends.taan, pengadaan dan ditribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; b. melak�ami.krn kebijakan pemanfaatan/ pendayagunaan Pendidik dan T�naga Kependidikar: Sekolah Menengah Pertama sesuai norma standar, prosedur dan kriteria pada tingkat Sekolah Menengah Pe:tama; 16 Scanned by CamScanner c. 111engelola program peningkatan kompetensi, penghargaan dan perlindungan serta peningkatan kcsejahteraan Pendidik dan Tenaga 1<e;,endidikan Sekolah Menengah Pertarna; d. melaksanakan evaluasi atas pcnyelenggaraan kurikulum dan kalender pcndidikan; e. mengelola data hasil evaluasi Ujian Sekolah/Ujian Nasional Sekolah l\,[enrnga�1 Pertarna; f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksan3.an kebijakan pada seksi Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; " g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Keuendidikan Sekolah Menengah Pertarnadan memberikan saran pertimbangar. kepada pimpinan sebagai bahan .perumusan kebij3.kan; h, menii?..i prestasi kerjs. bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk rn endukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Pasal 18 1) Seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Mcnengah Pertama; 2) Kepala. Seksi Fembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengab Pertama mempunyai Tngas ,pokok : merencanakan, melaksanakan dan rnengevaluasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama. 3) Dalam melaksanakan Togas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pernbinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai Rin.cian Tu.gas: a. menyusun bahan perumusan, kcordinasi pelaksanaan . kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; b. rnelaksanakan . pendataan, pengadaan dan ditribusi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; ; c. menyusun bahan pemantauan dan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar; 1 d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan · pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Kelernbagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertarna dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 17 Scanned by CamScanner Paragraf 4 Sekd Pernhlnaan Peserta Dldik dnn Pembangunnn Karakter Sekolah Menengah Pertama Pasal 19 seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah (l) Menengah Pertama dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawuh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 21 l{epala Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter { sekolah Menengah Pertama mempunyai Tugas Pokok : Membuat dan merencanakan �rogram peningkatan mutu siswa dalam , pencapaian }cUalitas akademik dan non-akadernik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar. (31 oalam melaksanakan Tugas Pokok sebagairnana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pem binaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertarna, mernpunyai Rincian Tugas : a. melak:,�.nakan xebijakan · pengembangan penyusunan bahan perumu::.an, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembinaan Peserta Didiz dan Perr.bangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; b. melaksanakan penataan dan pengelolaan penerimaan peserta didik baru serta pendataan peserta didik, bakat dan prestasi siswa; c. menyusun bahan pernantauan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertamadan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan ,.j g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 18 Scanned by CamScanner RABV TATAKERJA Pasal 20 onJam melaks anakan t.ugas dan fungsinya, Dmas Pendidikan wajib dan (11 taat bcrpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Kepala Dmas Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dP.ngan Organisasi Ferangkat Daerah dan/atau instansi peme.rintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasa.121 epala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, l\batan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan gas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• dangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, · lrronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 I 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fur..gsiona1 Tertentu pada Dinas wajib memimpin, I mengoordina�ikan, mernberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksa.'1aan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasat 23 ala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian. Kepala Seksi, abatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib mengawasi dan mengendalikan sanaan tugas bawahan rnasing-masing serta mengambil langkah-langkah g diperlukan apabila rnenemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi nyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 1) Kepala Dinan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: l Atasan yang menerima laporan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) rnenindaldanjut.i dan menjadikan laporan yang diterima seba�ai bahan I>engambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. ' . 19 Scanned by CamScanner BAD VI SATUAN PENDIDIKAN Pasal 25 11 rendidilrn.n dipimpin oieh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang 1) tS,eflrtalldllfl dibawa l1 cJ an I iertanggung j.awab kepada Kepala Dm. as; . llill Satuan Penr.idikan rnempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala 1'7Pf\5 dnlam hal mcrencanakan, melaksanakan pendataan, teknik dan o,ngafana, mengIcoordimasiikan d an mengendali·kan serta melaporkan pra . kcgiatan Satuan Fendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh hBSI . , J{epala Dmas. paiam rnelaksanaka_n _Tugas Pokok se�agaimana. dimaksud pada ayat (2), J{ pala Satuan Pcndidikan, mempunyai, Rincian Tugas: e inelaksenakan Penyusunan Program/Kegiatan; �· nienyelenggaraka11 urusan tata usaha; · merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; �·. melaksanakan pengadaan dan peralatan sesuai kebutuhan Satuan p,!ndidil<an; melaksanakan perneliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai norma dan prosedur; �. melaksanakan pengawasan dan pcmantauan pelaksanaan kegiatan; h. meJaksanakan Pelayanan Pendidikan Nonformal pada SKB sebagai satuan pendidikan sejenis Iainnya; I·. J·, melalrnanaknn dan mernbina hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepc.da. bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; k. membuat laporan hasil kegiatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. Pembentukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ] diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAD VII KELOMPOK JABATAN FUNGSI01.lAL Pasal 26 tan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan i Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Pasal 27 Jabatan .ungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 terdiri dari sejumlah jabatan fungsicnal sesuai dengan keahlian; S�tiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d1pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; Jenis dan Jenjang .Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jutn1ah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas. 20 Scanned by CamScanner I' BAB VIII PENUTUP Pasal 28 ngan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 rra11un 2014 tentang Tu�as Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas pendidikan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 raturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. gar seti3:p. orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan raturan rm dengan penempatannya dalam Betita Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 11 rra11un 2014 tentang Tu�as Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas pendidikan Kota Palopo
22

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.