Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN RINCIAN TUGAS BAB V : JABATAN FUNGSIONAL BAB VI : TATA KERJA BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

03 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2017

Tanggal Berlaku

03 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No.05

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 516 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Nomor 5 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 05, BD.2017/No.05
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja
ABSTRAK:	a, bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja. 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah engan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Se1atan (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat da Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN RINCIAN TUGAS BAB V : JABATAN FUNGSIONAL BAB VI : TATA KERJA BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Walikota Palopo Nomor 68 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT