Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 25 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan !) kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan Menimbang penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.OI0/8/2016 Tentang Pedoman NomenkIatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017

Desa

Download :
Perbup No. 36 Tahun 2017.pdf

Abstrak

dana-desa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017

ABSTRAK:

Adanya pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun 2017 dan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prioritas penggunaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 khususnya menyangkut perjalanan dinas
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017; Perbup Muna No.16 Tahun 2015; Perbup Muna no.40 Tahun 2015; Perbup Muna No.53 Tahun 2016; Perbup Muna No.11 Tahun 2017
Besaran ADD, Prioritas penggunaan ADD, Penyaluran ADD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP 12 2021.pdf

Abstrak

pelaksanaan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETERTIBAN PEMELIHARAAN BAB III KEPEMILIKAN BAB IV PENERTIBAN BABV LELANG BAB VI KEBERATAN DAN GANTI RUGI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2021

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang

Narkotika

Download :
Perda 04 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pencegahan - narkotika

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang

ABSTRAK:

a. bahwa narkoba sangat membahayakan bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara; b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Bab III Penyelenggaraan Pencegahan Bab IV Upaya Khusus Bab V Penanggulangan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Forum Koordinasi Bab VIII Partisipasi Masyarakat Bab IX Penghargaan Bab X Pelaporan Bab XI Pembiayaa Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 24 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
24. PERBUP NO. 24 THN 2022.pdf

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d a sarkan ke t e ntuan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t eri Pe nda y a gu naan A p arat u r N egara d an Ref o r m asi B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S t ruktu r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhana an S trukt u r O r g anisasi di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t en t uan pe ratu r an pe rundang- undan gan ; b . b ahw a d a l am rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y an g e f e kt i f d an e f i s ie n gu na meningkatkan ki ne r j a pemerin t ahan d an pel a y anan p ubli k di lingkun gan i nstans i Pemerin t ah K abupat e n M una per lu dilakukan pe n yede rhanaan bi r o krasi; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan k ebi j akan pe n yede rhanaan bir o krasi di l ingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g anisas i dan tata kerj a D inas Perpustakaan d an Ke arsipan K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimban g an seb a gaimana dimaksud p a da huruf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene t a p kan Pe ratu r an B upa ti M una t e nt an g O r g anisas i d an T ata Kerj a Dinas Perpustakaan d an Ke ars i p an K a b upat e n M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I ndo nes ia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndan g Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembentukan D a e rah Ti ngkat II di S ula we s i ( Lembaran N eg ara Republi k I ndon e s i a T ahun 1 959 Nomo r 74, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publi k I ndon e s i a N omo r 5 234 ) seb a gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epublik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana t elah diubah bebe rap a kali te rakhi r den g an U ndang-Undang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmini stras i Pe merintahan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T a mbahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lemb aran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah de n gan Pe rat u r an Peme r i n t ah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo nes ia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe n yelen gg araan Pemerint ah D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran Ment eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 te ntan g Pe mbe nt ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Repub li k I ndo ne s ia T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana telah diubah den gan Pe ratu ran Me nt eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ratu ran M e nt eri D alam N egeri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran Ment e r i Pe nd a y agu naan A paratur Negara dan Re f o rmasi Bir o kras i Republik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye taraan Ja batan Administras i k e D alam Ja b atan F ungsional ( Beri ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pe nda y agu naan Aparatu r Neg ara d an Re f o rmasi B ir okras i Republik I ndones i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstansi Pemerintah U nt uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Beri ta N egara Re pub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 Nomo r 5 46 ) ; 1 1. Pe r atu ran K epala Perpust akaan N as io nal Republik I ndo ne s i a N omo r 1 0 T ahun 2 0 1 6 Te nt ang Pedoman N omenk l atu r D inas Pe r pustakaan D a e rah ( Beri ta N egara Repub lik I ndo nesia T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 385 ) ; 1 2. Pe raturan Kepa l a Ar s i p N as io nal Repub lik I ndone s i a N omo r 30 T ahun 2 0 1 6 Te n t ang Pe doman Nomenklatu r Pe rangkat D a erah U r usan Peme r i n t ahan Bidang Ke ars ipan ( Berita N eg ara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 345 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 te ntang Pembe ntukan dan S us unan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2, T ambahan Lembaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Muna

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERBUP 37 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

SOP-Pajak

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemrintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan pemungutan pajak daerah Kab.Muna secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah
UU No.29 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2018; PP No.58 Tahun 2005; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.16 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2011; Perda No.14 Tahun 2011; Perda No.15 Tahun 2011; Perda No.17 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2011;
Jenis Pajak, Pemungutan Pajak

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
35 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 39 Tahun 2018

Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muna

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP 39 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

perumahan-PNS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni, aman, serasi, dengan harga terjangkau merupakan suatu kebutuhan utama; mendukung program Nasional Sejuta Rumah, Pemerintah Kabupaten Muna berupaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, salah satunya dengan memfasilitasi pengadaan perumahaan PNS
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2011
Status Tanah dan Peruntukan Tanah, Pelaksanaan Pembangunan Perumahan, Peruntukan Perumahan, Syarat PNS Pemohon Kepemilikan Rumah, Pengalihan Kepemilikan Tanah, Harga Tanah dan Tata Cara Pembayaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2018

Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup No. 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENEMPATAN-UANG-BANK-DAERAH-DEPOSITO

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No. 39 Tahun 2007, dalam hal terjadi kelebihan kas, bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan uang daerah pada bank umum diatur dengan peraturan kepala daerah
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
Perbup ini mengatur mekanisme penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dengan ketentuan: 1) Investasi uang daerah dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan bank umum pemerintah dengan persetujuan bupati; 2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada bank umum pemerintah disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah; 3) BUD membuat usulan kepada bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk; 4) Apabila usulan disetujui oleh bupati, maka BUD melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal yang disetujui dari RKUD ke rekening Deposito atas nama pemerintah daerah pada bank yang ditunjuk; 5) penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD. Terkait pelaporan, BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada bupati setiap awal bulan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018

Pengawasan dan Pengendalian Ojek di Kabupaten Muna

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perbup No. 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

ojek

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, 15/01/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan dan Pengendalian Ojek di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Menimbulkan dampakdalam penyelenggaraan angkutan umum dan keberadaanya sampai saat ini belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan
UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2012; PP No.80 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.6 Tahun 2016
Persyaratan, Pengemudi, Pangkalan Ojek, Pengawasan dan Pengendalian,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Kepala Dinas Perhubungan
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 33 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
33. PERBUP NO. 33 THN 2022 TTG TUPOKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa ber d asar kan ke t e nt uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an Me nt eri Penda y agu naan A paratu r N egara d an Re f o r rn as i B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t entang Pe n yederhanaan S tr uktur O r ganisasi p a d a l nstans i Pemerintah u nt uk Penyederhanaan B ir o kras i, pe r ubahan o r gani sasi p a d a in stans i D a e rah K a bupat en h asil penyederhanaan S truktu r O r g anisas i di t e tapkan oleh K epala D a e rah sesuai den gan ke t e ntuan perat u ran perundan g- undangan ; b. b ah wa dalarn rangk a mewuj udkan tata kelol a perner i n t ahan y ang e f e ktif d an e f i s ien gu na rneningkatkan kinerj a pemerintaha n d an pel a y anan publik di lingkungan i nstans i Pemerin t ah K a bupat e n M una pe r l u di l akukan pen yederhanaan bi r o krasi ; c. bahwa dalarn rangka pelaksanaan kebi j akan penyede r hanaan bi r o krasi di li n gkungan in stans i Pemer in t ah K abupat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r gani sasi d an tata ke r j a B a dan Penda p atan D a e rah K a bupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pertirnban gan sebagairn ana dirnaksud p a d a huruf a , hur uf b dan huruf c, pe r l u rnene t apkan Peratu ran B upati M una t en t ang O r ganisasi d an T ata Kerj a S a dan Pe nda p atan D a e rah K abupat en M una
1 . P asal 1 8 a y a t ( 6 ) U n dang -U ndang D asar N eg ara Repub li k I ndon e s i a T ahun 1 945; 2. U n dang -U ndang N omo r 2 9 T ah un 1 959 t e n t ang Pemben t ukan D a erah Ti ngkat II d i S u l a we s i ( Lembaran Negara R epubli k I ndones i a T ahun 1 959 N omor 7 4 • T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e nt ang Pembentukan Pe ra t u r an Pe rundang- undangan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 8 2, T ambahan Lembaran Negara R epublik I ndone s i a Nomo r 5234 ) sebagaimana t el ah diubah dengan U ndang-Undang Nomo r 1 5 T ahun 2 01 9 tent ang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 ten t ang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- un dangan ( Lembaran Negara R epublik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 tentang Peme rin t ahan D a erah ( Lemb aran N eg ara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44 , T ambaha n Lembaran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 5587 ) seba ga i mana t el ah diubah beberapa kali t e rakhir dengan U ndang-Undan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 te nt ang C ipta Ke r j a ( Lembar N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Lembaran N egara Repub lik I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-Undang Nomo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerin t ahan ( Lembaran N egara R epub li k I ndon e s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndones i a N omo r 5 60 1) seba gaimana tel ah di ubah dengan U ndang-Undang Nomo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cipta K erj a ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s ia T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t en t ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub l ik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndone s i a N omo r 5888 ) seba gaiman a t el ah diubah d en gan Pe ratu r an Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pembinaan d an Penga w asan Pe n yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran Neg ara Repub lik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Lembaran N egara Republik I ndo nesi a Nomo r 6 041); 8. Pe raturan Me n t eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembent ukan Pro duk H ukum D a e rah ( Seri t a N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Men t eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahu n 2 0 1 8 t e ntang Pe rubaha n atas Pe ratu r an Men t eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 ten t ang Pemben t ukan P r o duk H ukum D ae rah ( Se r i ta N egara R epublik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9 . Pe raturan M en t eri D alam N egeri Repub l ik I ndones i a N omo r 5 T ahun 2 0 1 7 Te n tang Pedoman Nomenklat u r Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an D aerah K abupaten / Ko ta Y ang M el aksanakan F un gs i Pe nun j ang Pe nyele ngg araan U rusan Pemerin t ahan ( Seri ta N eg ara Re publi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 97 ) ; 1 0 . Pe raturan M e nt eri Pe nd a y agunaan Ap aratur N egara d an Re f o rmas i Bi r o kras i Republi k I ndones i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 te n t ang Pe nye taraan Jabatan Admini stras i ke D alam Ja b atan F ungs ional ( Beri ta N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 021 Nomo r 5 25 ) ; 1 1 . Pe ratu r an M en t eri Pe nd a y agu naan A p arat u r N egara d an Ref o rmas i Bi r o kras i Republik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe nyederhanaan S tr uktur O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah U n t uk Penyede r hanaan Bi r o krasi ( Seri t a N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2. Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupaten M una Nomo r 6) seba gaimana t elah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2 Tahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D ae rah K a bupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tamb a han Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
21

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT