Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 1 Tahun 2016

Pengarustamaan Gender di Daerah

Hak Asasi Manusia

Download :
Perda Muna No.01 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENGARUSTAMAAN - GENDER

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarustamaan Gender di Daerah

ABSTRAK:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Pengarustamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan.
UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011.
Merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Dalam peraturan ini diantaranya diatur tentang perencanaan dimana pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Penanggungjawab pelaksanaan adalah Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. Diatur pula tentang partisipasi masyarakat dengan mengutamakan kelompok masyarakat marjinal. Pendanaan pelaksanaan program bersumber dari APBD sesuai kemampuan daerah, sedangkan program di desa bersumber dari APBDes dan ADD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
PERBUP 7 2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2020 merupakan dukungan pendanaan kelurahan pada SKPD Kecamatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah; 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019; 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148); 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016-2021; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 39. Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020
170

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 14 Tahun 2017

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Muna No. 14 Tahun 2017.pdf

Abstrak

kode etik-pns

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan tanggungjawab, berperilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2003; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010
Kode Etik, Kode Etik Khusus Perangkat Daerah, Informasi Pelanggaran, Sanksi Pelanggaran, Majelis, Rehabilitas, Pelaksanaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
28 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
09. PERBUP NO. 9 THN 2022 TTG TUPOKSI.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahw a be r d a sarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M ent eri Pend a y a gu naan A parat u r N egara d an Ref o r m asi B i r okras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 te n t ang Pe nyede r hanaan S trukt u r O r g anisas i p ad a I nstans i Pemerint ah unt uk Pe n yede rhanaan Bi r o kras i, pe ru b ahan o r g anisasi p ad a i nst ans i D a e rah K abupat e n h as il pen yede rhanaan S t rukt u r O r gani sas i d i t e t apkan ol eh K epal a D a e rah se sua i d en g a n ke t en t u a n p e rat u r an pe rund ang- undangan ; b . bahwa d a l a m r angka mewuj udkan tata kelol a peme r i n t aha n y ang e f e k t i f d a n e f i s i en gu na me n i ngkatkan k i ner j a pemerin t ah a n d an pel a y an a n p ub lik di l i ngkungan i n stan s i Peme r i n t ah K a bupat en M una pe r l u dil akukan penyederhanaan bi r okras i ; c. b ahwa d al a rn rangka pel a ksanaan kebi j akan pen yederhanaan bi r okras i di l i ngkun gan in stans i Peme r i n t ah K a bupat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r gani sas i d an ta t a kerj a Dinas K epemudaan d an Olahra ga K abupat en M una ; d. b ahwa be r d asar kan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hu r u f a , hu r uf b d an hur u f c, pe r l u mene t apkan Pe ratu r an B upati M una te nt ang O r g anisasi dan T ata Kerj a D inas K epemudaan d an Olahra ga K abupat e n M una ;
1 . P asa l 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epublik I ndone s i a T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembent ukan D a e rah Tingkat I I di S u la we s i ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s i a N omo r 1 822 ) ; 3. U ndang-U ndang Nomo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 5234 ) seb a gaimana telah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te nt ang Pe rubahan atas U ndan g- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran Negara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndang-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e nt an g Pem e rintahan D a e rah ( Lemb aran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, Tambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndones i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah bebe rapa kali t e rakhir den gan U ndang-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang Cip t a Kerj a ( Lembar N eg ara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 6573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te ntang A dmin istras i Pemerintahan ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gaimana t el ah di ubah den gan U ndan g-U nd ang Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T amb ahan Le mbaran N egara I n dones i a Nomo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i n t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Lembaran Negara Republik I ndo ne s i a N omo r 5 888 } seba gaimana t elah di ubah dengan Pe ratu ran Pe merintah Nomo r 72 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe ratu ran Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s ia Nomo r 6 402 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e nt an g Pembinaan d an Pe nga w asan Pe n yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndon e s i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran M e n t e ri D alam N ege ri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara Repub li k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a i mana t el ah di ubah de n g an Pe ratu ran M en t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te nt ang Pe rubahan atas Pe raturan Me nt eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N eg ara R epub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan Me nt e ri Pemuda dan O lahra g a Republi k I ndo nes i a N omo r 33 T ahun 2 01 6 Te nt an g Pe doman Nome nklatu r Pe rangkat D a e rah d an U n i t Ke r j a P ad a D inas Pemuda dan Olahra g a ( Ber i ta N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 4 86 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Pe nda y a gunaan A p aratu r N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republi k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 te ntang Pe nye taraan Jabatan A dmi n i strasi ke D alam Ja batan F un gsio na l ( Ber i ta N egara Republ i k I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe ratu ran M e nt e r i Pe nd a y a gunaan A p aratu r N egara d an Ref o r masi Bi r o kras i Republik I ndon e s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 te nt an g Pe n yede rhanaan S tr uktu r O r g anisasi p a d a I nst ans i Pemerin t ah U n t uk Pe nyederhanaan Bi r o kras i ( Ber i t a N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2 . Pe raturan D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t an g Pembent ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K ab up at e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 ) seba gaimana t elah diubah de n g an Pe raturan D a e rah K a b up at e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pembent ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b up at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 41 Tahun 2022

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP 41 2022.pdf

Abstrak

teknis

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang -U ndan g D asar N egara Repub li k I n do n e s ia T ahun 1 945 ; 2. U ndan g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e n t ang Pembe nt ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Lemb aran N egara Republi k I ndon e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub lik I n do n es i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndan g- U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 te ntan g Peme r i n t ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N egara Rebup lik I ndones i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t el ah di ubah bebe ra p a kali t e rakhir dengan U ndang- U ndang N omo r 1 T ahun 2 0 22 t e n t ang H ubun g an Ke uangan an tara Pemerintah Pu sat d an Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N egara R epub lik I ndo nes i a T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara I ndo nes i a N omo r 6757 ) ; 4 . Pe ratur an Peme r i n t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 t e n t ang Pe ngelolaan Ke uan gan D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 6322 ) ; 5. Pe rat u ran Pemerin t ah N omo r 1 6 T ahun 2 022 t e n t ang Pemberian Tu n j an g an H a ri R a y a dan G a j i Ke t ig a B el as Kep a d a A paratur N egara , Pe ns i unan , Pe n e r i ma Pe ns iun , d an Pe n erima Tu n j an g an T ahun 2 022 ( Lembaran N egara Republi k I ndo n es i a T ahun 2 022 N omo r 9 8, T amb ahan Le mbaran N egara R epub lik I ndo n e s i a N omo r 6 787 ) ; 6. Pe raturan M en t eri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Beri ta N eg ara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 036 ) seb a g a imana t elah diubah den gan Pe raturan M en t eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e nt ang Pe rubahan atas Pe r a turan M en t e r iD a l am N egeri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pembe ntukan P r oduk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 57 ) ; 7. Pe r a tur an Me nt eri D alam N ege r i N omo r 7 7 T ahun 2 020 t e n t an g Pedoman Te knis Pe n gelolaan Ke uan gan D a e rah ( Ber i ta N egara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 02 0 N omo r l 78 1); 8. Pe ratu ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 021 t e ntan g Angg aran Pe nd a patan d an B elan j a D a e r ah K abupat e n M una T ahun Angg aran 2 022 ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e r ah K abupat e n M una N omo r 6 ) ; 9. Pe rat u ran B upa ti M una N omo r 5 5 T ahun 2 021 te ntan g Pe n j a baran Angg aran Pe nda pat an d an B elan j a D a e r ah K ab upat en M una T ahun A n gg aran 2 022 ( Beri ta D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 5 5 ) ; 1 0 . Pe raturan B upati M una N omo r 58 T ahun 2 021 t e ntan g Pedoman Pe n gelol aan d an Pel aksanaan Angg aran Pe nda p atan d an B el an j a D a e rah K abupat e n M una T ahun Angg aran 2 022 (B eri ta D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 5 8 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
22. PERBUP NO. 22 THN 2022.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa berdasarkan ke t e nt uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratur an M en t eri Pend a y agunaan A paratur N egara d an R efo rm asi B irokras i Nomo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Penyede rhanaan S t ruktur O r ganisas i p ada I nstans i Pemerin t ah un t uk Pe n yede rhanaan Bir o krasi, perubahan o r ganisasi p ad a i nstans i D a e rah K abupat en h as il pen yederhanaan S trukt u r O r gani sasi di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t ent uan pe raturan pe rundang- undangan ; b. b ahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerint ahan y ang ef e ktif d an efi s ien gu na meningkatkan kinerj a pemerintahan d an pel a y anan p ublik di li n gkun gan i nstans i Pemerint ah K a bupat e n M una pe r l u dilakukan pe n yederhanaan bir o krasi; c. bahwa dalam rangka pel aksanaan keb ij akan penyede rhanaan bir o kras i di li n gkun gan instans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r ganisa si d an tata kerj a D inas Pe r d a gangan d an Perindustrian K abupaten M una ; d . b ah wa berd a sarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada huruf a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene t apkan Pe rat u r an B upati M una t e ntang O r gani sas i d an T ata Kerj a Di nas Pe rd a gangan d an Perindustrian K abu pat en M una
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U n d an g-U n d an g D asar N egara R epub lik I ndo nes i a T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 tentang Pembent ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Repub lik I n do n e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I n do n e s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntan g Pembe ntukan Pe ratu ran Pe r undan g- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 tent ang Pe r ubahan atas U ndang- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e ntan g Pe mbent ukan Pe raturan Pe run dan g- un dangan ( Lemb aran N egara Republik I n do nes i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U n dan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerint ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I n do n e s i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t elah diubah bebe ra p a ka li te r akhi r den g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 0 20 te nt ang C ip ta Kerj a ( Lembar Negara R epubli k I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndonesi a Nomo r 6573 ) ; 5 . U ndan g-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e nt ang A dmi nistrasi Peme r i nt ahan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo nes i a N omo r 5 60 1) seba gaimana t el ah diubah de n gan U ndang -U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g Cip ta Kerj a ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N eg ara I n do n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 1 4 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ratu ran Pe merintah Nomo r 7 2 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan A tas Peratu ran Peme rin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I n done s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republi k I ndon e s i a N omor 1 2 T ahun 2 01 7 t e n t an g Pembinaan d an Pe ngaw asan Pe n yele nggaraan Peme r i n t ah D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 6 041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N ege r i N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu r an M ent eri D ala m N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntang Pe rubahan atas Pe raturan Me n t eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntang Pembentukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M en t e r i Pe r d a g angan Republik I ndon e s i a N om o r 2 9 T ahun 2 01 7 ten tang Pedoman N omenkl atu r , Tugas , dan F un gs i Pe rangkat D a e rah U r usan Pemerintahan Bidang Pe r d a gangan ( Berita N egara Republi k I ndo n es i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 0 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Perindustr i an Republik I ndones i a Nomo r 1 7 T ahun 2 0 1 8 ten t ang Pedoman N omenklat u r Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an K abupat e n / Ko ta Y ang M elaksanakan U rusan Pemerint aha n B idang Perindust rian ( Berita N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 849 ) ; 1 1. Pe raturan M en t eri Penda y a gunaan A p aratu r N egara dan Ref o rmas i B i r okras i Repub li k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntang Pe nye taraan Jab atan A dmini stras i ke D a lam Ja b atan F un gs ional ( Be r i ta N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 2. Pe rat uran M en t eri Pe nd a y a gunaan A parat ur N egara dan Ref o rmasi B i r o kras i Republi k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S trukt ur O r ganisasi p a d a I nsta n s i Pemerintah U n t uk Pe nyederhanaan B ir okrasi ( Beri ta N egara Re publik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 3 . Pe raturan D a e rah K a bupat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e n t ang Pembentukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una Tahun 2 0 1 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t el ah di ubah dengan Pe rat u r an D a e rah K a bupat e n M una N omor 2 T ahun 2 021 t e n t an g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 2 2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bah wa berdasarkan ke t e ntuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 20 1 3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepe ndudukan , pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan baru , penggantian akibat rusak atau hilang , pembetulan akibat salah tulis , dan/ a tau akibat perubahan elemen data tidak d i pungut biaya ; b . bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur setiap pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi ; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 20 1 3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lemba r an Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admi nistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 t entang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475): 4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) ;
Ke ten tuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 1 7, angka 18, angka 19, dan angka 20 dihapus serta angka 7, angka 10, angka 12, angka 21, angka 22, angka 24, angka 26, dan angka 29 diubah Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 34 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungar instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan C. penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 12 Tahun 2011 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangs Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN PUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Standar/Pedoman

Download :
9.pdf

Abstrak

pedoman

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 3 a yat (1) Peratu r an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; b . bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat d i gunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repul.i.., Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5 . Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru.bahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 . Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4890) ; 10 . Peraturan Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/04/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP BAB III PENILAIAN RISIKO BABV KETEN1UAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
41

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 45 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP 45 2022.pdf

Abstrak

perubahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a u ntuk melaksanakan ke t e n t uan P asa l 1 0 , Ay at ( 2 ) d an Ay at ( 3 ) Pe ra turan Me nt eri K e s e hatan Republik I ndones i a N omo r 43 T ahun 2 0 1 9 Te n tang P usat Ke s e hatan M as y arakat de n g an pe rt imb ang an kebu t uhan pela y anan , j u m l ah pe nduduk , d an akse s ibili tas , maka Pe raturan B upat i M una N omo r 1 6 T ahun 2 0 1 8 Te n t ang Pemben t ukan, K e dudukan , S usunan O r g anisas i, Tug as d an fu ngs i S e rta T ata Kerj a U n i t Pelaksana Te kni s D inas Pu sat Ke s e hatan M as y arakat P ada D inas Ke s e hatan K abupat e n M una seba gaimana t elah diubah den g an , Pe rat u r an B upat i M una N omo r 91 T ahun 2 0 1 9 Te n t ang Pe rubahan A tas Pe rat u ran B upati M una N omo r 1 6 T ahun 2 0 1 8 t e n t an g Pembe nt ukan , Kedudukan , S usunan O r gani sas i, Tug as d an fu n gs i S e rta T at a K e r j a U n i t Pel aksana Tekni s D inas Pu sat K e s e hatan M as y arakat P ad a Dinas Ke s e hatan K abupat e n M una , pe r l u di t i n j a u kemba li ; b. b ah w a be r dasarkan pe r timban gan seba g a i mana dimaksud p a d a huruf a , pe r l u me ne t apkan Pe raturan B upa ti t e n t ang Pe rubahan Kedua A tas Pe rat u ran B upat i M una N omo r 1 6 T ahun 2 0 1 8 Te ntang Pemben t ukan , Kedudukan , S usunan O r g anisas i, Tug as d an fu n gs i S erta T ata K erj a U n i t Pel aksana Te kn i s D inas P usat Ke s e hatan M as y arakat P ad a D inas Ke s e hatan K abupat en M una ;
1 . U ndang -U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t en t an g Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ul a we s i ( Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo nes i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub li k I ndo n e s i a N omo r 1 9 22 ) ; 2 . U ndang - U n dang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Peme r i nta han D a e rah ( Lembaran N eg ara R epubli k I ndo n es i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I n do n es ia N omo r 5 587 ) seba g a i m ana t el ah diubah beberap a kali t erakhir de n g an U ndang - U ndang N omo r 9 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemerintahan D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 58, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub lik I ndo ne s i a N omor 5 679 ) ; 3 . Pe rat u r an Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt an g Pe ran gkat D a e rah ( Le mbaran N eg ara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 1 4 , T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndon e s ia N omo r 5 888 ) seba g a imana t elah diubah de n g an Pe ratur an Peme r i n t ah N omo r 7 2 T ahun 2 0 1 9 t e n t an g Pe r ubahan A tas Pe r a t u r an Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e n tang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I n done s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndone s i a N omo r 6 402 ) ; 4. Pe raturan M en t eri K e s e hatan Repub li k I ndones i a N omo r 49 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pedoman Te kn i s Pe n go r g ani sas i an D inas Ke s e hat an P r ovi ns i d an K a bupat e n / Ko t a ( Be r i ta N egara R epublik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 502 ) ; 5. Pe rat u r an Me nt e ri D ala m N egeri N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang Pedoman Pemben t ukan d an Kl as ifi kas i C ab ang D inas d an U n i t Pe laksana Te knis D a e rah ( B eri ta N egara Republ i k I n dones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 451) ; 6. Pe ratur an M e nt e r i K e s e hatan Republ i k I n do n es i a N omo r 43 T ahun 2 0 1 9 Te n t ang Pu sat Ke sehatan M as y arakat ; 7. Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Le mb aran D a e r ah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 ) seba g aimana t el ah diubah de n g an Pe rat u r an D a e r ah K a bupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t en t an g Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t en t an g Pembe nt ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 ) ; 8. Pe rat u ran B upat i M una N omo r 1 0 T ahun 2 022 t e n tang O r g an i sas i d an T ata Kerj a Dinas K e s e hatan K abupat e n M una ( Be r i t a D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 022 N omo r 1 0 ) ;
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah Di antara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c, diubah Ketentuan Pasal 10 diubah Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 10F, Pasal 10G, Pasal 10H, Pasal 10I Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah Ketentuan Pasal 15 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
13

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT