Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan M
e
nt
eri Dalam N
egeri Nomor 1
3 Tahun 2006 t
entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana t
elah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Ke
uangan Dae
r
ah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang me
ngakibatkan beban APBD tidak d
a
pat dilakukan sebelum Rancangan Peratur
an Daerah tentang APBD dit
e
tapkan
, kec
uali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Ke
pala Dae
rah
; b. bahwa mengingat APBD Tahun Anggar
a
n 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 belum ditetapkan maka
, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran :2019, dipandang perlu mela.kukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat w
ajib atas be ban Tahun Anggaran 20
1
9; c
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud huruf a dan b diatas, maka per
l
u ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna t
entang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik I
ndonesia Tahun 1945; 2
. Undang
-
Undang Nomor 29 Tahun 1
959 t
entang Pernben
t
ukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
; 3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran N
egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
); 4
. Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 t
entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T
ahun 2014 Nomor 244
, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 5887)
; 5
. Pe
r
aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon
esia Nomor 140
, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4G78); 6
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom~ Pengelolaan Ke
uangan Daerah
, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ~ 7
. Peraturan Dae
r
ah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 20
1
6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6
).
BAB I Ketentuan Umum
BABII Tujuan
BAB III Besaran dan Jenis Pengeluaran
BAB IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur kawasan tanpa rokok diantaranya: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan. Diatur pula Kewenangan SKPD yang ditunjuk oleh bupati dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, sekaligus mengatur kewajiban Pimpinan dan Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan ini terdapat larangan menjual dan mengiklankan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok, sekaligus larangan bagi setiap orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Pelanggaran atas ketentuan tersebut , baik yang menjual maupun yang merokok dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
bah
wa berdasarkan ke
t
e
ntuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 20
1
3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepe
ndudukan
, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan baru
, penggantian akibat rusak atau hilang
, pembetulan akibat salah tulis
, dan/ a tau akibat perubahan elemen data tidak d
i
pungut biaya
; b
. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur setiap pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi
; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 20
1
3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
; 2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
, Tambahan Lemba
r
an Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
; 3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admi
nistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 t
entang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475): 4
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6
, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6)
;
Ke ten tuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 1 7, angka 18, angka 19, dan angka 20 dihapus serta angka 7, angka 10, angka 12, angka 21, angka 22, angka 24, angka 26, dan angka 29 diubah
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Pasar ; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 8 Tahun 1981 ; UU No. 34 Tahun 2000 ; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; PP No. 66 Tahun 2001 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; Permendagri No. 3 Tahun 2005 ; Permendagri No. 15 Tahun 2006 ; Permendagri No. 16 Tahun 2006 ; Permendagri No. 17 Tahun 2006 ; Kepmendagri No. 174 No. 1997 .
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Diatur tentang ketentuan umum, nama, obyek subyek retribusi, pemakaian tempat penjualan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur besarnya terif retribusi, kewajiban pembayaran retribusi, wilayah pungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1999 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diuah dengan UU No.41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1977
Pemeliharaan Hewan Ternak, Ketertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, Pemeliharaan Kesehatan Hewan Ternak dan Pemberian Identitas Ternak, Wewenang Penangkapan, Kewajiban dan Larangan Pemilik Hewan Ternak, Kewajiban dan Larangan Petugas, Syarat-Syarat Penangkapan, Penampungan, Penjualan Hewan Ternak Tangkapan, Keberatan dan Ganti Rugi, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
Peraturan Bupati
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Petikan Sk Jabatan Struktural Dan Fungsional Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nom or 100 Tahun 2000 tentang W ew enang Pengangkatan, Pem indahan dan Pem berhentian Pegaw ai Negeri Sipil Pejabat Struktural dan Fungsional Pem bina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil Daerah di lingkungannya;
b. bahwa berhubung banyaknya kesibukan dan padatnya tugas - tugas Bupati, 'maka dalam hal penanda tanganan Petikan Surat KeputusW .. Jabatan Struktural dan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup P e m e rin ta h -D a e ra h Kabupaten M una perlu didelegasikan, kepada Asisten Administrasi dan Kepegawaian Kabupaten Muna;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
1. Undang-Undang Nom or 29 Tahun 1 959 tentang Pem bentukan D aerah-daerah Tk. II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nom or 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Norrior 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nom or 10 Tahun 2 0 0 4 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang- undangan;
4. Undang-undang N om or 32 Tahun 2 0 04 tentang Pem erintahan Daerah sebagaim ana telah diubah dengan Undang-undang Nom or 3 Tahun 2 0 0 5 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nom or 12 Tahun 2 0 08 tentang Pem erintahan Oaerah;
5. Undang-undang Nom or 3 3 Tahun 20d4 tentang Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nom or 97 Tahun 2 0 0 0 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipit;
7. Peraturan Pemerintah Nom or 9 Tahun 2 0 03 tentang W ew enang Pengangkatan. Pem indahan, dan Pem berhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nom or 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nom or 9 Tahun 2 0 07 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peratuarn Pem erintah Nom or 41 Tahun 2 0 0 7 tentang Pedom an Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri N om or 3 Tahun 2 0 0 5 tentang T a ta Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Muna;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna N om or 15 Tahun 2 0 0 7 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nom or 16 Tahun 2 0 0 7 tentang Pembentukan Organisasi Lem baga Tekhnis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna N om or 17 Tahun 2 0 0 7 tentang Pem bentukan Organisasi Kecam atan dan Kelurahan Kabupaten Muna;
15. Peraturan D aerah Kabupaten Muna N om or 18 Tahun 2 0 0 7 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.
BAB I KETENTUAN PENDELEGASIAN
BAB II KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
2
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna;
Bahwa Lambang Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Lambang Daerah.
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 1958; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Lambang Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Lambang Daerah;
3. Kedudukan dan Fungsi;
4. Desain Lambang Daerah;
5. Penggunaan dan Penempatan;
6. Larangan;
7. Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan dan Pengendalian Ojek di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Menimbulkan dampakdalam penyelenggaraan angkutan umum dan keberadaanya sampai saat ini belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan
UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2012; PP No.80 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.6 Tahun 2016
Persyaratan, Pengemudi, Pangkalan Ojek, Pengawasan dan Pengendalian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Kepala Dinas Perhubungan
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
17/2/2011
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna maka perlu dibentuk
organisasi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Pemerintah Kab. Muna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja unit Layanan Pengadaan Barang/asa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muna.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-
daerah Tingkat ll di Sulawesi;
Z. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor L0 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor L5 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang
Nomor 1.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2QO7 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
1L. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/asa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/asa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
14. lnstruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004 tentang percepatan
Pemberantasan Korupsi; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muna;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS ULP
BAB III SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
ABSTRAK:
a. bahwa berhubung Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2013 tentang Aturan Petaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdapat kekeliruan da!am penetapannya sehingga pertu ditinjau kembaii;
b. bahwa peninjauan kembaii sebagaimana dimaksud huruf a disebabkan karena adanya keberatan beberapa pengguna jasa kendaraan roda 2 (dua) yang meminta keringanan tarif retribusi masuk pada Petabuhan Rakyat , sehingga pungutan retribusi padaPelabuhan Rakyat tersebut berjalan dengan baik ;
c. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpada huruf a dan b, maka pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat t! di Sutawesi (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437) sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik indonesia Nomor 4844 ,
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Petayaran
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 64 ,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4849);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah( Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5049); 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4737 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 51561);
12. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13 Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 22 Tahun 2002 tentangPenyidikPegawaiNegeriSipit (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 2 );
15. Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 09 Tahgun 2011 tentangRetribusiPetayananKepetabuhanan (Lembaran Daerah KabupatenMunaTahun 2011 Nomor 09, TambahanLembaran Daerah KabupatenMunaNomor 0 9).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN
BAB III KETENTUAN OPERASIONAL
BAB IV PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
BAB V GANTI RUGI
BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
