Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2011

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna 17/2/2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS ULP BAB III SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna 17/2/2011

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

17 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2011 /No. 2, LL 8 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 432 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No.02 Tahun 2011 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2011 /No. 2, LL 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna 17/2/2011
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Muna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Layanan Pengadaan Barang/asa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah- daerah Tingkat ll di Sulawesi; Z. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor L0 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-undang Nomor L5 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 1.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2QO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 1L. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/asa Pemerintah; 12. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah; 13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. lnstruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS ULP BAB III SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521