Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 110 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mikro Seluler

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
BD Perwal Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung Program Penyederhanaan Perizinan yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk lebih meningkatkan Iklim Investasi di daerah. Adanya perubahan kelembagaan pada Pemerintah Kota Bekasi perlu adanya perubahan dalam mekanisme Perizinan Pemanfaatan Ruang. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan pemberlakuan izin pemanfaatan ruang. PERDA No 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Pemerintahan, Ekonomi dan Kemasyarakatan pada saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang.
UU No 5 Tahun 1960; UU No 9 Tahun 1996; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PERDA Prov Jawa Barat No 22 Tahun 2010; PERDA Kota Bekasi No 13 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut: keterpaduan; keserasian; keselarasan; keseimbangan; keberlanjutan; dan keberdayagunaan. Izin pemanfaatan ruang berupa: Izin Prinsip Lokasi; IMB; dan Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan sebagai berikut: pemanfaatan perumahan horisontal, perumahan vertikal, industri, perdagangan dan jasa, yaitu: Izin Prinsip Lokasi (sesuai ketentuan Pasal 10); Izin Lingkungan; IMB. Pemanfaatan rumah tinggal tunggal dan bangunan non gedung (reklame, gapura, monumen, tower, barrier gate dan lain-lain) : IMB. Persyaratan umum administrasi untuk Izin Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: salinan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah; data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); data pemilik bangunan; surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; dan data-data lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang. Pengawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh dinas/instansi sesuai dengan kewenangannya. Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PERDA Kota Bekasi No 17 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Izin Pemanfaatan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 14 Tahun 2016

Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Bekasi No. 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi

Download :
LD Perda Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan Sinergi Patriot Bekasi.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN PT SINERGI PATRIOT

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi

ABSTRAK:

Dalam rangka memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Kota Bekasi untuk pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk BUMD bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi dalam bentuk Perseroan Terbatas. Kota Bekasi memiliki Badan Usaha yang saat ini menangani gas bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi lingkup hilir yang dikelola oleh PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi yang merupakan anak perusahaan dari BUMD PD. Mitra Patriot Kota Bekasi. Dalam rangka optimalisasi Usaha Gas lingkup hilir di Kota Bekasi serta peningkatan PAD, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Status PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi menjadi BUMD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk PERDA tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Bekasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1996; UU No 22 Tahun 2001; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMEN ESDM No 6 Tahun 2016; PERDA Kota Bekasi No 12 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan PT Sinergi Patriot Kota Bekasi dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pendirian 4. Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha 5. Kegiatan dan Lapoangan Usaha 6. Modal dan Saham 7. Rapat Umum Pemegang Saham 8. Pengurus Perseroan 9. Kepegawaian 10. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran 11. Penetapan dan Pembagian Laba Bersih 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan Alihan 13. Pembubaran dan Likuidasi 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi No. 16 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bekasi No. 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Download :
BD Perwal Nomor 18 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2016

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bekasi

Lingkungan Hidup

Download :
BD Perwal Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi No. 22 Tahun 2016

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Bekasi No. 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Download :
BD Perwal Nomor 22 Tahun 2016 Pedoman Pengendalian Gratifikasi.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
BD Perwal Nomor 23 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016

Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
BD Perwal Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016

Sekolah Ramah Anak Kota Bekasi

Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
BD Perwal Nomor 25 Tahun 2016.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.