Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi pada Kecamatan Tiworo Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 108 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 No 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah maka dipandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dilakukan melaiui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun; 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 Nomor PRJ /M/2009, Nomor : 19/PER/M.KQMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tanggal 30 Maret - 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 tahun 2015
KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI, PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI, GOLONGAN RETRIBUSI, KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, STRUKTUR, BESAR DAN MASA RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN,TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 279 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 279, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 279
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Bahwa saiah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut pajak dan retribusi adalah Retribusi Izin Trayek; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mcngatur retribusi maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Izin Trayek; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Pcraturan Bupati tentang Retribusi Izin Trayek
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; PeraturanBupatiMuna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupatti ini mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan retribusi; cara mengukur tingkat engguna jasa; prinsip, sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif; tata cara perhitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi, dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Administrasi Kependudukan. Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai Daerah Otonomi Baru. diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten. Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Muna Barat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas. perlu menetapkan peraturan Bupati Muna Barat tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Ketentuan Umum, dan Kode data dan wilayah serta ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2015.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 157 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Waumere Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi pada Kelurahan Waumere
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 286 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sewa Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa Alat Berat adalah Aset yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki, dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; Bahwa untuk menghasilkan pendapatan daerah maka diperlukan perhitungan sewa alat berat sesuai dengan kondisi dan penyusutannya; Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna Barat;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undanng Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
peraturan bupati ini mengatur tentang subyek dan objek penyewaan, tata cara pengajuan permohonan penyewaan alat berat, serah terima peralatan, pengembalian peralatan, ketentuan biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 102 Tahun 2015
DANA DESA-KABUPATEN MUNA BARAT-TAHUN ANGGARAN 2015-PEDOMAN UMUM-PELAKSANAAN ALOKASI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 101 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM, PRINSIP PENGELOLAAN, DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 117 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pelaksanaan pasal 2 ayat (3), Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat, maka dalam rangka efisiensi dan
efektifitas serta daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatankhususnya bidang kesehatan dipandang periu ditetapkan aturan pelaksanaannya; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu diatur dalam peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemeintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Mentei dalam Negei Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Mentei dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negei Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Muna Barat nomor 13 Tahun 2015
Mengatur Tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 130 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 130, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. C. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
